RENCANANYA pada pekan ini seluruh anggota DPR RI beserta keluarganya akan mengikuti pemeriksaan virus corona (covid-19).
Pemeriksaan virus corona terhadap orang-orang terhormat yang berkantor di Gedung Senayan Jakarta beserta keluarganya ini sebagai salah satu rangkaian agenda rapid test atau tes massal, untuk mengetahui kondisi fisiknya. Apakah mereka ini terindikasi positif atau negatif virus covid-19, untuk selanjutnya diambil langkah-langkah lanjutan.
Rapid test sendiri telah mulai dilaksanakan oleh pemerintah sejak Jumat, (20/3/20). Sementara ini masih diprioritaskan di wilayah yang dianggap sumber sebaran virus corona.
Rapid test virus corona juga sebelumnya pernah dilaksanakan oleh Negara Korea Selatan, sebagai cara menghindari penerapan lockdown. Hasilnya, uji tes dianggap mampu menekan dan meminimalisir penyebaran wabah virus covid-19.
Sebab, pemerintah akhirnya mampu mengidentifikasi siapa-siapa saja warganya yang terkomfirmasi positif virus asal Wuhan, Provinsi Hubei, China ini. Untuk kemudian dikarantina dan dirawat, agar tidak menularkannya terhadap yang lain.
Kembali pada rencana seluruh anggota DPR RI beserta keluarganya melakukan pemeriksaan virus corona pekan ini memang tidak ada yang salah. Sebab itu bagian dari hak mereka yang terhormat untuk memastikan kondisi fisiknya.
Meski begitu, rencana tes itu dianggap pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J. Rachbini sebagai tontonan standar etika dan moral yang sangat rendah serta tidak pantas dalam situasi kepanikan dan kesusahan rakyat dalam menyikapi virus corona yang penyebarannya semakin masif.
"Pimpinan dan anggota DPR dan keluarganya mempertontonkan standar etika dan moral yang sangat rendah dan sangat tidak pantas. Pimpinan, anggota DPR dan keluarganya mendapatkan keistimewaan tes corona. Keistimewaan tersebut dipertontonkan sedemikian rupa di depan publik tanpa melihat keadaan dengan mata hati yang jernih," kata Didik, seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (23/3).
Masih dilansir CNNIndonesia.com, Didik menyebut, sikap DPR yang menginformasikan rencana menjalani tes virus corona itu telah melanggar etika politik dan sangat tidak terhormat.
"Dengan ringan hati menyiarkan fasilitas istimewa para pimpinan dan anggota DPR yang terhormat. Ini sungguh merupakan pelanggaran etika politik, yang sangat tidak terhormat bagi pimpinan dan anggota DPR," katanya.
Berangkat dari itu, Didik meminta rencana pemeriksaan virus corona terhadap anggota DPR beserta keluarganya dibatalkan. Menurutnya, anggota legislatif sebagai wakil rakyat harus mendahulukan kepentingan rakyat.
"Wakil rakyat harus mendahulukan rakyat. Program tersebut harus dibatalkan karena telah melukai hati rakyat dan menciptakan ketidakpercayaan publik kepada lembaga negara. Para anggota yang masih memiliki hati sebaiknya tidak ikut program tersebut," tuturnya.
Ya, penulis sepakat dengan apa yang diutarakan Didik. Sejatinya para wakil rakyat bisa sedikit menekan ego dan lebih mengedepankan empati terhadap masyarakat yang tengah dihantui kekhawatiran atas masifnya penyebaran wabah pandemi virus covid-19.
Sekali lagi penulis tekankan bahwa pemeriksaan virus corona adalah hak seluruh warga negara. Namun begitu, tidak elok pula jika harus dipublikasikan dan mendapatkan prioritas. Sementara rakyat di luar justru harus rela antre  menunggu giliran.
Prihatinnya lagi, di saat pemerintah dan sejumlah pihak berjibaku untuk berjuang melawan ganasnya wabah virus corona dengan segala keterbatasannya, para partai politik dan perwakilannya yang duduk di kursi empuk DPR belum tampak kontribusinya.
Boro-boro memberikan sejumlah bantuan nyata berupa alat-alat yang sedang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini seperti masker atau hand sanitizer. Para anggota dewan terhormat malah asik nyinyir dan mengkritisi pemerintah.
Katanya wakil rakyat, tapi kepeduliannya hanya tampak saat masa kampanye semata. Giliran masyarakat dilanda kesulitan, mereka bisanya hanya mengkritisi dan rakyat sebagai tamengnya. Alias bicara atas nama rakyat, padahal hasilnya jauh panggang dari api.
Terbukti, dengan rencana rapid test yang rencananya akan dilaksanakan pekan ini. Mereka justru lebih mementingkan dirinya. Padahal, apa tidak sebaiknya alat test tersebut dimanfaatkan dulu untuk kepentingan rakyat. Jangan malah mereka ini "curi start" dalam hal pemeriksaan virus corona. Ironi.
Salam
