PARTAI Hati Nurani Rakyat (Hanura) baru-baru ini meradang. Mereka mengaku kecewa dan marah terhadap pemerintah, khususnya pada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena, tidak ada seorangpun kadernya yang terpilih menjadi bagian dari Kabinet Indinesia Maju.
Padahal, sebelumnya partai yang didirikan Jendral (purn) Wiranto ini telah mengusulkan kurang lebih 40 nama, untuk di saring oleh Jokowi. Apes, tak satupun dari daftar nama-nama tersebut yang dilirik Jokowi.
Ungkapan rasa kecewa yang dirasakan Hanura cukup wajar. Mengingat, sejak awal mereka telah berkeringat dan berdarah-darah, mengusung dan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf pada kontestasi Pilpres 2019 lalu. Usungan ini tentunya bukan tanpa sebab. Pastinya, mereka berharap imbalan. Salah satunya adalah, ada kader dari Hanura yang ditempatkan pada posisi menteri. Namun, jangankan menteri, untuk posisi Wamen pun tidak mereka dapatkan.
Kekecewaan Hanura tersebut diungkapkan langsung oleh Wakil Sekretaris Jendral DPP, Bona Simanjuntak. Menurutnya, dia tidak hanya kecewa. Bahkan, telah berubah menjadi sedikit rasa marah. Karena Gerindra yang asalnya rival malah mendapat jatah dua kursi menteri.
Kepada Liputan6.com, Bona mengaku wajar kalau dia dan kader Hanura merasa kecewa dan marah.
"Wajar kalau beberapa kader kami cukup ada kemarahan atau kekecewaan, bahwa tidak ada semacam penilaian khusus ke Hanura," kata Bona di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10/2019).
Bahkan, Boni menyebut lantaran fokus pada pemenangan Pilpres, Hanura sampai melupakan Pileg dan akhirnya tidak mendapatkan kursi di Parlemen.
"Berjalannya waktu hanya gerakan cukup masif saat Jokowi berkampanye. Dan tetapi dalam perjalanan kami memang harus berkorban sehingga tak ada lagi kursi di parlemen. Kalau ikhlas, kader Hanura belum, kami masih menunggu ke depan masih terus bergulir," jelas dia.
Sebenarnya tidak hanya Hanura saja yang tidak mendapatkan jatah kursi di Kabinet Indonesia Maju (KIM). Partai pendukung lainnya, seperti PKPI san PBB bernasib serupa. Namun, kedua partai ini lebih bisa menahan diri dan tak bereaksi berlebihan seperti halnya Hanura.
Bahkan, Dewan Pakar PKPI, Teddy Gusnaidi pada Okezone.com, mengaku tak masalah partainya nihil jatah kursi di KIM
"Tidak masalah, karena dari awal kita sudah sepakat tidak mau merecoki hak prerogatif presiden," kata Teddy.
