Jokowi Jilid II Ditunggu Setumpuk Masalah

Keempat, tentang Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap di sejumlah daerah di Kalimantan dan Sumatera juga menjadi masalah yang cukup krusial bagi Jokowi di periode kedua pemerintahannya. Kebakaran yang menciptakan kabut asap ini bukan kali pertama terjadi. Ini menunjukan lemahnya pemerintah dalam hal penanganan dan pencegahan kasus tersebut. Apalagi, kebakaran yang terjadi diduga kuat bukan semata-semata bencana atas kemarau panjang. Disinyalir, sengaja dibakar oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab demi kepentingan bisnis. 

Tentunya, akibat kabut asap ini menimbulkan dampak menyeluruh, seperti halnya ancaman penyakit, terganggunya proses belajar mengajar, terhambatnya ekonomi dan yang paling penting hubungan kita dengan negara tetangga yang terkena imbas dari kabut asap tersebut. Sekali lagi, masalah ini harus menjadi perhatian khusus dari Jokowi.

Kelima, masalah ekonomi. Masalah ini bisa dibilang masalah klise yang masih belum mampu dipecahkan dari tahun ke tahun, dari presiden ke presiden. Namun, khusus menyoroti kinerja Jokowi tentang penanganan masalah ekonomi, menurut rilis survei Roda Riga Konsultan (RTK) dianggap tidak berhasil.

Menurut Direktur Riset Roda Tiga Konsultan, Rikola Fedri, seperti dilansir Detiknews.com, setidakya ada tiga isu yang dianggap tidak berhasil. Ketiga isu tersebut adalah penyediaan lapangan kerja, harga sembako dan kesejahteraan rakyat.

"Ini kalau kita lihat dari tiga isu utama yang dianggap tidak berhasil adalah yang terkait dengan ekonomi. Jadi ini catatan juga buat Pak Jokowi bagaimana menyelesaikan permasalahan ekonomi," katanya.

Keenam, tentang kemungkinan terjadinya gesekan dengan partai pendukung. Ini perlu diwaspadai Jokowi. Masalah ini acap kali terjadi pada presiden di periode kedua, khususnya jelang akhir jabatan.

Di penghujung masa jabatannya kelak, Jokowi bisa dipastikan tidak lagi mempunyai kepentingan dengan partai politik. Lantaran dia tidak akan mencalonkan kembali menjadi presiden, sebagaimana diatur dalam UUD 45 dan UU Pemilu. Di sisi lain, partai pendukung justeru sangat berkepentingan. Tenaga dan pikirannya akan dicurahkan pada pesta demokrasi 2024. Baik Pilpres maupun Pileg. 

Dengan kata lain, sinergisitas Jokowi dengan partai politik pendukung kemungkinan besar tidak lagi terjalin erat. Mereka (parpol) akan mencari celah, guna mencari jalan masing-masing demi kepentingannya pada tahun 2024.

Tidak hanya itu, menurut Donal Fariz, koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Jokowi juga akan mengalami permasalahan di bidang hukum dan politik seperti yang pernah dialami Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Acap kali presiden yang memimpin di periode kedua itu gagal atau paling tidak menghadapi turbulensi yang besar, the curse of second period, itu dialami SBY," kata Donal dalam diskusi 'Habis Gelap Terbitlah Kelam' di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10), kepada CNNnews Indonesia.

Dalam kasus Jokowi, kata Donal, masalah yang akan muncul adalah persoalan antikorupsi. Ketidakseriusan Jokowi dalam memperkuat KPK bakal berlanjut di periode selanjutnya.