Jika anggaran pemerintah berkurang, maka pilihannya antara berhemat belanja program atau mencari sumber pemasukan lainnya. Apabila pemerintah memilih berhemat, tentu beberapa program seperti layanan publik dan bantuan sosial harus dikurangi atau ditiadakan anggarannya. Hal ini justru akan merugikan rakyat sendiri.
Namun, jika pemerintah tetap harus menjalankan programnya, maka mencari sumber penerimaan selain pajak amat sulit dilakukan. Salah dua opsi yang paling mungkin dijalankan adalah menjual aset negara atau melakukan utang.
Keduanya merupakan pilihan yang seharusnya dihindari untuk dilakukan karena akan menjadi beban bagi generasi mendatang. Namun, suka atau tidak, kedua opsi tersebut harus dilakukan jika negara kekurangan pemasukan, sementara pengeluaran bagi masyarakat harus tetap dibiayai.
Waspada Penumpang Gelap
Selain mengganggu kas negara, kampanye penghentian pembayaran pajak juga berpotensi akan ditunggangi para penumpang gelap (free-rider). Penumpang gelap yang dimaksud merupakan para penikmat fasilitas pembangunan negara tanpa membayar secara penuh kewajiban perpajakan mereka.
Apabila kampanye penghentian pembayaran pajak meluas, pihak yang paling senang dengan adanya kampanye ini tentu adalah para pengemplang pajak. Mereka bisa memiliki pembenaran untuk tidak membayar pajak dengan seharusnya.
Selain itu, kampanye tersebut juga bisa menyebabkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk para konglomerat atau korporasi besar punya justifikasi untuk tidak mengeluarkan uang mereka untuk pajak. Padahal uang pajak mereka yang selama ini digunakan negara untuk pemerataan pendapatan bagi rakyat kurang mampu.
Apalagi pembayar pajak di Indonesia lebih banyak didominasi oleh Wajib Pajak (WP) Badan atau perusahaan dibandingkan Orang Pribadi. Jika perusahaan dan pemiliknya turut serta menolak membayar pajak, maka tentu pelayanan publik dan bantuan sosial bagi rakyat kurang mampu bisa terkena dampaknya.
Kampanye penghentian pembayaran pajak ibarat senjata makan tuan bagi rakyat. Karena pihak yang paling dirugikan adalah rakyat sendiri, terutama rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi lemah.
Bayar Pajaknya Awasi Pengunaannya
Ketimbang menyuarakan pemboikotan, lebih baik untuk mendorong perbaikan otoritas dan petugas pajak, seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
