Alasan Perlunya Praktik Pertambangan Ramah Lingkungan

Ketika berbicara tentang pertambangan, saya akan teringat dengan masa kecil hingga remaja saya di Sorowako, Sulawesi Selatan. Daerah itu merupakan area tambang nikel dan  bapak pernah bekerja sebagai karyawan di sana.

Seperti halnya wilayah yang dibangun oleh perusahaan tambang asing, Sorowako yang terletak di jantung pulau Sulawesi, tepatnya di tepi Danau Matano, muncul seperti kota kecil di tengah hutan. Perusahaan menyediakan segala fasilitas yang dibutuhkan agar karyawan dapat bekerja dengan nyaman meski jauh dari ibukota provinsi, Makassar.

Saya bersama anak-anak karyawan lain mendapat fasilitas pendidikan dengan kualitas yang sama dengan sekolah-sekolah unggulan di perkotaan lewat sekolah yang dibangun perusahaan. Sekolah itu sendiri dikelola oleh sebuah yayasan yang menjadi perpanjangan tangan perusahaan di bidang pendidikan. 

Sebagian teman saya saat ini masih tinggal di sana. Ada yang menjadi karyawan perusahaan yang sama mengikuti jejak orang tuanya. Mereka menikmati fasilitas penunjang kerja perusahaan yang terus mengeksplorasi cadangan nikel di wilayah itu.

Nikel sendiri dikenal sebagai unsur yang berguna untuk melapisi besi dan baja agar tahan tahan karat. Produk-produk stainless steel yang kita kenal saat ini merupakan salah satu kegunaan dari nikel. Selain itu uang logam atau koin permainan ketangkasan merupakan benda yang menggunakan nikel sebagai campurannya. Itulah mengapa kita tidakernah melihat uang logam berkarat.

Indonesia kini menjadi penghasil nikel terbanyak kedua di dunia setelah Filipina. Karena itu sebagai situs utama, maka perusahaan membangun tidak hanya fasilitas di Sorowako semata, namun juga sebagian wilayah Kabupaten Luwu Timur, tempat perusahaan beroperasi.

Jalan dibangun dari Sorowako menuju ibukota kabupaten, Malili untuk menunjang transportasi hasil pengolahan nikel menuju pelabuhan di kota itu. Selain itu perusahaan kini membangun tiga bendungan sebagai pembangkit listrik tenaga air untuk menunjang proses produksi dan listriknya dapat dinikmati oleh sebagian besar penduduk di Luwu Timur.

Antara cinta dan benci

Meski memberi manfaat bagi penduduk dan daerah, pertambangan kerap bersinggungan dengan berbagai pihak. Sejak era reformasi dan otonomi daerah proyek-proyek pertambangan kerap bersinggungan dengan kelompok masyarakat tertentu.

Isu kesetaraan upah, hukum, dan lingkungan mendominasi kasus yang bersinggungan dengan pertambangan. Aktivis lingkungan, wartawan, maupun lembaga swadaya masyarakat kerap mengkritisi dan menggugat praktek pertambangan di banyak tempat.

Pertambangan memang hal yang aneh dan lucu. Ia dibenci sekaligus dicinta. Kita membutuhkan pertambangan karena sumberdaya alam pertambangan merupakan bahan baku infrastruktur.

Jumlah penduduk dunia yang semakin bertambah menuntut pembangunan dan pengembangan infrastruktur menjadi kewajiban selain pangan. Bahan-bahan penunjang infrastruktur seperti minyak bumi, batu bara, besi, timah, nikel, hingga tembaga diperoleh dengan proses mengeruk kulit bumi guna mengambil mineral yang terkandung di dalamnya. Kita juga membutuhkan energi yang saat ini kebanyakan diekstrak dari perut bumi.

Proses penambangan inilah yang tidak dapat diterima semua orang. Ketika tambang mulai dibuka, masyarakat akan ada perubahan pada lingkungan di sekitar tambang. Perubahan tersebut meliputi kondisi air tanah, udara, lingkungan, dan sosial dengan datangnya para pekerja.

Perubahan terhadap lingkungan itu tidak terjadi dalam skala kecil. Sistem ekologi dapat menyebabkan dampak dari penambangan meluas. Misalnya angin yang mengarah dari lokasi tambang ke kawasan permukiman terdekat. Atau limbah yang dibuang ke sungai dan mengalir hingga kelaut.

Tak dapat dipungkiri banyak kegiatan pertambangan yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan. Kongkalikong antara pengusaha dan penguasa daerah dalam menerbitkan izin usaha pertambangan membuat berdampak pada aktivitas penambangan yang tidak sesuai dengan kaidah ramah lingkungan.

Aktivitas seperti ini kemudian berdampak pada lingkungan dan juga manusia. Belum lagi jika perusahaan lepas tangan, tidak mau bertanggungjawab dengan kerugian yang mereka sebabkan dan tidak melakukan pemulihan pasca tambang. Jadi wajar saja jika ada elemen masyarakat yang alergi dengan pertambangan meski sadar atau tidak, peralatan yang mereka pakai sehari-hari bisa ada karena hasil tambang.

Duduk bersama

Harus ada kesepahaman antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam setiap proses penambangan. Ini dilakukan untuk meminimalisir kerugian yang akan diderita semua pihak.

Kerugian pada masyarakat dapat berupa masalah kesehatan maupun lingkungan. Perusahaan juga berpotensi mengalami kerugian jika operasional mereka terus terhambat. Sedangkan pemerintah daerah tidak akan menerima Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal jika kegiatan pertambangan terganggu.

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan langkah awal yang tepat untuk mengetahui dampak lingkungan apa yang akan terjadi akibat proses penambangan. Sayangnya seringkali AMDAL hanya berlangsung di sekitar lokasi proyek saja, dan dalam banyak kasus, ada pihak yang memanipulasi analisa itu agar perusahaan tetap bisa beroperasi.

Cara lain ditawarkan oleh lembaga The Natural Conservancy yaitu sebuah pendekatan analisa yang disebut Development by Design. Pendekatan ini mengkaji tidak hanya di area proyek namun dalam wilayah yang lebih luas yakni ekosistem di mana tambang beroperasi.

Pendekatan ini merupakan bagian dari usaha pembangunan berkelanjutan untuk mengidentifikasi dampak pertambangan terhadap lingkungan dan pembangunan dalam ekosistem tersebut. Pendekatan ini merupakan satu upaya konservasi dan mitigasi yang dilakukan dengan mengidentifikasi hal-hal antara lain sebagai berikut:

• Di mana lokasi pembangunan selanjutnya, dan apakah rencana itu akan sesuai atau bermasalah dengan tujuan konservasi.
• Dampak-dampak apa yang dapat dihindari dan dampak apa yang dapat diatasi lewat pendekatan konservasi.
• Bagaimana tampalan antara kepentingan konservasi dan pertambangan dapat menciptakan keseimbangan?

Di tengah besarnya manfaat hasil tambang dalam kehidupan manusia, kita sering disajikan berita-berita negatif tentang pertambangan. Apakah itu terkait pencemaran lingkungan atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perusahaan.

Kasus-kasus seperti ini akan mencoreng citra pertambangan. Padahal selain menghasilkan sumberdaya alam yang berguna bagi kehidupan manusia, pertambangan juga menyediakan lapangan kerja pada ratusan ribu tenaga kerja dan menghidupi jutaan anggota keluarga.

Sosialisasi terkait manfaat tambang harus gencar dilakukan kepada masyarakat. Perusahaan tambang juga perlu menunjukkan bahwa mereka sanggup menjalankan model model pertambangan ramah lingkungan.

Satu hal yang penting dilakukan oleh perusahaan tambang adalah komitmen untuk melakukan pemulihan pada lingkungan bekas tambang. Hal ini tampak gampang diucapkan namun jarang dilakukan.

Proses pemulihan seperti melakukan penghijauan, mengembalikan tanah ke bekas galian, membersihkan sampah-sampah sisa proses penambangan, dan pengecekan lokasi pasca tambang dapat meremajakan ekosistem dan mengembalikan kondisi lingkungan bertahun-tahun setelah tambang tak lagi beroperasi.

Saya ingat ketika bapak membawa saya berkeliling tambang dan melihat proses penghijauan di lahan pasca tambang. Ketika itu perusahaan menanam tanaman perintis yang disebut uraso (Sacharum sp.) yang sanggup tumbuh di lahan-lahan kritis seperti di sisa tambang.

Setelah uraso tumbuh lebat dan mengembalikan nutrisi tanah, perusahaan kemudian menanam bibit tanaman keras. Karena itu, jika anda sempat berkunjung ke lahan bekas tambang PT Vale maka anda dapat menemukan rentetan pohon-pohon kayu keras yang tumbuh lebat.

Proses pemulihan bekas situs-situs tambang akan berdampak pada citra perusahaan. Proses ini mungkin tidak memberikan pemasukan bagi perusahaan dan menambah beban pengeluaran, namun persahaan mendapatkan penghormatan dari masyarakat. Lebih dari itu, perusahaan juga menjaga dampak pertambangan pada lingkungan.

Sementara itu negara maupun daerah mempersiapkan aturan-aturan lebih baik dan tegas terhadap usaha pertambangan untuk melindungi warganya. Pemerintah juga harus menindak tegas perusahaan tambang yang beroperasi secara ilegal maupun yang tidak sesuai dengan aturan.