Oleh: Eko WindartoÂ
"Politik sara atau politik identitas merupakan suatu isu yang sangat penting dan menjadi perhatian banyak orang di Indonesia. Memosisikan identitas sebagai hal yang utama dalam politik, jelas menimbulkan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang tidak dianggap memiliki identitas yang cukup "kuat". Kondisi ini berpotensi menimbulkan gesekan dan konflik antara kelompok yang berbeda identitas. Politik sara juga dapat menghambat pembangunan nasional yang lebih inklusif dan mempersulit upaya memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi di antara masyarakat.
Dalam konteks politik Indonesia, politik sara telah menyelinap ke banyak sektor dalam kehidupan masyarakat, dari pemerintahan hingga di lembaga pendidikan. Hal ini merupakan ancaman bagi keutuhan negara yang sudah diraih sejak Indonesia merdeka. Oleh karena itu, perlu ada upaya bersama agar politik sara dapat dihilangkan dan digantikan dengan politik yang lebih inklusif. Berbagai elemen masyarakat termasuk pemerintah harus memperjuangkan kepentingan bersama dengan menanamkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme di masyarakat. Serta, harus menjaga hak-hak dan kesejahteraan setiap orang tanpa terkecuali.
Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang konteks sejarah, cakupan, dan dampak politik sara di Indonesia. Kita juga akan membahas peran masyarakat dan pemerintah dalam memerangi politik sara, serta mencari tahu kebijakan dan praktik terbaik dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan selaras dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika.
Peran Masyarakat dalam Memerangi Politik Sara
Masyarakat merupakan faktor penting dalam memerangi politik sara. Masyarakat harus menyadari bahwa politik sara bukanlah suatu hal yang positif dan mampu merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, setiap individu dan kelompok masyarakat harus memiliki kesadaran atas pentingnya menjaga perdamaian dan keharmonisan dalam membangun masyarakat yang inklusif.
Keberadaan berbagai organisasi dan lembaga serta kegiatan sosial yang mendukung pluralisme dan mengajarkan nilai-nilai toleransi, seperti kegiatan antaragama dan budaya, dapat membantu mengurangi paham politik sara. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyebarkan informasi positif tentang toleransi dan keberagaman.
Peran Pemerintah dalam Memerangi Politik Sara
Pemerintah memiliki peran penting dalam memerangi politik sara di Indonesia. Mereka bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang inklusif dan tidak diskriminatif, serta menjamin perlindungan hak-hak semua warga negara.
Pemerintah perlu membangun lembaga atau badan yang dapat berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang paham politik sara, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan ombudsman negara. Mereka juga perlu menggalakkan program sosial dan budaya seperti rekreasi bersama, acara olahraga dan kegiatan seni yang memiliki nilai-nilai inklusif dan dapat mempromosikan kesatuan bangsa.
