Apakah dalam Prakteknya Teori-Teori Politik yang Berbasis Moral Masih Dijalankan dan Dilaksanakan?

Oleh: Eko Windarto 

Teori politik adalah generalisasi yang abstrak mengenai fenomena. Dalam menyusun generalisasi itu teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep itu lahir dalam pikiran (mind) manusia, dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan.

Menurut Thomas P. Jenkin dalam The Study of Political Theory: ada dua macam teori politik dibedakan, sekalipun kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak.

Baca juga: Praktik Telikung Menelikung dalam Dunia Politik Sering Terjadi dan Disengaja

A. Teori yang mempunyai dasar moril dan yang menentukan norma-norma politik (norms of political behavior. Karena adanya unsur norma-norma dan nilai (value) maka teori-teori ini boleh dinamakan valuational (mengandung nilai). Yang termasuk golongan ini antara lain filsafat politik, teori politik sistematis ideologi, dan sebagainya.

B. Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori-teori ini dapat dinamakan non valuational. Ia biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan dan komperatif membandingkan). Ia berusaha untuk membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematisir dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi.

Maka, pada musim Pilkada 2024 ini para kandidat dan ketua tim relawan atau ketua tim pemenangan tinggal memilih teori A. yaitu teori-teori yang mempunyai dasar moril atau teori-teori B. yaitu teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma.

Baca juga: Bagaimana Indonesia Mengatasi Masalah Politik Transaksional yang Masih Menghantui E-commerce di Masa Depan?

Dalam konteks Pilkada 2024, tidak dapat dipisahkan dari konteks demokrasi. Demokrasi adalah landasan moral bagi sistem politik di Indonesia. Oleh karena itu, teori-teori politik yang mempunyai dasar moril sangat relevan untuk memandu praktik politik yang berdemokrasi.

Dalam teori politik, norma-norma politik menjadi bagian penting dan ditentukan oleh konsensus masyarakat atau kebijakan negara. Bagaimana pilkada di Indonesia dapat diadakan dengan penuh keadilan dan kebenaran hukum, serta keputusan akhir yang diterima oleh seluruh warga negara, menjadi fokus penting dari teori politik yang berasal dari dasar moral.

Di sisi lain, teori-teori politik yang bersifat deskriptif seperti yang termasuk dalam teori B, juga sangat penting untuk memahami kondisi politik secara umum. Melalui pemahaman atas fakta-fakta politik, pengambilan keputusan akan lebih tepat dan akurat serta tidak berorientasi pada kepentingan kelompok tertentu.

Baca juga: Mulai SDSB Sampai Judi Online Tak Pernah Terselesaikan karena Judi Telah Mengakar di Masyarakat?

Dalam pilkada, teori-teori politik non valuational menjadi penting dalam memahami fenomena politik dan karakteristik masing-masing daerah. Masing-masing daerah memiliki karakteristik dan konteks yang berbeda-beda sehingga dapat dianalisis secara deskriptif untuk memahami apa yang terjadi di lapangan.

Namun demikian, teori-teori non valuational juga harus memperhatikan norma-norma politik yang ada dalam sistem politik di Indonesia. Karena ketika teori deskriptif tidak memperhatikan norma-norma politik yang ada, maka dikhawatirkan akan terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pilkada.

Selain itu, para kandidat dan tim pemenangan juga harus memperhatikan faktor lain seperti agama dan budaya di masing-masing daerah. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, teori politik dapat diaplikasikan secara tepat dan akurat dalam konteks pelaksanaan Pilkada 2024.

Dalam konteks ini, pengambilan keputusan oleh para kandidat dan tim pemenangan harus berdasarkan pada teori-teori politik yang berbasis moral sekaligus memperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kondisi politik di daerah. Dengan mengimplementasikan teori politik secara tepat, diharapkan pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan dengan adil dan aman.

Dalam praktiknya, teori-teori politik yang berbasis moral masih menjadi landasan yang penting dalam menjalankan sistem politik di Indonesia, terutama dalam konteks pelaksanaan pilkada. Sebagai contoh, kriteria calon pemimpin yang harus dijabarkan dengan jelas sesuai kebijakan yang berlaku dan dilakukan dalam suasana keadilan dan kebenaran hukum.

Namun, dalam kenyataannya, implementasi teori-teori politik yang berbasis moral belum sepenuhnya terlihat dalam pelaksanaan pilkada di Indonesia. Masih banyak pelanggaran dan kasus kecurangan yang terjadi di dalamnya, seperti praktik politik uang, intimidasi, serta upaya penggunaan kekuatan dan kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat.

Belum adanya penegakan hukum dengan tegas pada pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat dilihat sebagai suatu indikasi bahwa teori-teori politik yang berbasis moral belum sepenuhnya dijalankan dalam prakteknya. Sehingga, diperlukan upaya besar untuk memperbaiki praktek politik di Indonesia dengan merevitalisasi pembangunan budaya politik dan menegakkan norma-norma hukum yang ada.

Dalam hal ini, teori-teori politik yang berbasis moral dapat menjadi jalan keluar yang penting dalam menyelesaikan masalah politik di Indonesia. Pembelajaran teori-teori politik dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dan menjadi dasar pemahaman tentang nilai-nilai moral yang berkaitan dengan praktik politik yang sehat dan berkualitas. Hal ini dapat menjadi pijakan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin yang berkomitmen pada nilai-nilai moral dan berprinsip pada tindakan politik yang adil dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, peranan teori politik yang berbasis moral dalam memandu praktek politik di Indonesia menjadi sangat penting. Implementasi teori-teori politik yang berbasis moral yang tepat, dapat menjadi instrumen dalam mengatasi pelanggaran dalam praktek politik dan mengembangkan sistem politik yang lebih baik. Sehingga, mengembalikan kepercayaan masyarakat pada sistem politik dan menciptakan masyarakat yang lebih demokratis.

Batu Wisata, 1862024