Menentukan seberapa jelas atau kaburnya tujuan kebijakan dan metode implementasinya. Kebijakan dengan tingkat ambiguitas yang tinggi sulit diterapkan secara konsisten.  Analisis sejauh mana terdapat perbedaan pendapat dan kepentingan antar pemangku kepentingan mengenai suatu kebijakan.  Kebijakan dengan tingkat konflik yang tinggi seringkali menghadapi hambatan dalam implementasinya.  Berdasarkan tingkat ambiguitas dan kontradiksinya, kebijakan dapat dibagi menjadi empat kuadran: manajemen sehari-hari, implementasi kebijakan, kepemimpinan eksperimental, dan implementasi simbolik.  Menentukan strategi implementasi yang paling tepat untuk setiap kategori kebijakan.  Misalnya, kebijakan yang tidak mengandung ambiguitas  dan lebih banyak  Kontradiksi memerlukan komunikasi dan kerja sama yang lebih besar di antara para pemangku kepentingan. Setelah kebijakan diterapkan, evaluasi hasilnya untuk melihat apakah tujuan awal telah tercapai dan bagaimana proses implementasi dapat  ditingkatkan di masa depan.
Untuk nomenklatur dan perubahannya penulis memberikankesimpulan bahwa  Menurut Matland termasuk dalam ambiguitas secara administratif.ambiguitas rendah dengan tingkat konflik yang rendah namun memiliki tingkat operaaional ketatalaksanaan yang kompleks dan rumit karena terkait secara internal mengenai administrasi (tata laksana organisasi, anggaran, SDM dan Aset). Darmanto  dari Universitas Terbuka dan Ayi Karyana dari Universitas Diponegoro dalam bukunya mengenai SANKRI merumuskan bahwa tingkat operasional perubahan, penggabungan dan pemekaean Kementerian baru akan berdampak pada aiatem administrasi negara  kesatuan  Republik Indonesia dan bukan hanya "nama" namun merupakan suatu keaatuan koordinasi, komunikasi dan integrasi sistem anggaran.
Sumber :
Berbagai sumber
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
