Suara-suara itu tak bisa dipenjarakan/di sana bersemayam kemerdekaan/apabila engkau memaksa diam/aku siapkan untukmu: pemberontakan! – Wiji Thukul
Dunia tambang tengah menghadapi situasi yang sebenarnya kritis saat menghadapi masa depannya. Dengan harga jual yang masih rendah dan biaya operational yang tinggi sertadibebankan beberapa biaya akibat regulasi regulasi yang dibuat tanpa memperhitungkan aspek sosial bagi masyarakat. Fakta ini seharusnya membuat kita merenung dengan sangat dalam, saat misalnya tambang yang dahulu menghasilkan profit yang bertambah presentasinya tiap tahun dan menghasilkan input yang luar biasa besar bagi pemerintah dan daerah khusunya. Apa yang kemudian lupa, lengah, bahkan boleh jadi tak terpikir selintas pun, kenyataan dibalik kemajuan daerah yang luar biasa dalam satu dekade pembangunan daerah yangpesat. Pemerintah alpa akan hal itu dan merekah tengah memproduksi aturan yang justru mendestruksi profit yang besar/positif diatas.
Dari statistic IPM sebagai indikator pertumbuhan NTB memperlihatkan peningkatan yang sangat tajam mulai dari tahun 1999 sampai dengan 2009 yang semula 56,7 menjadi 64,7 dimana daerah lain tidak mengalami kenaikan dan cenderung datar. Pemerintah tidak boleh menampikkan atas keberadaan aktivitas dan kontribusi dari pertambangan di wilayah NTB. Angka angka diatas tidak serta merta hadir tanpa dampak hadirnya newmont, Lahirnya kabupaten baru dan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi diawal datangnya newmont dimana tahun tersebut merupakan pucakkrisis ekonomi di indonesia.
Newmont masih diperkenankan ekspor konsentrat tembaga hingga 2017 nanti. Walaupun dalam UU No 4/2009 tentang Minerba memberikan batas waktu kewajiban pemurnian hanya sampai 12 Januari silam. Namun, Newmont tetap menolak pungutan bea ekspor sebesar 25 persen dari harga patokan ekspor (HPE) yang ditetapkan pemerintah. Penolakan pungatan dengan alasan kewajiban tersebut tidak ada dalam kalusuk kontrak karya (KK) yang ditandatangani sebelumnya bersama pemerintahan. Pemerintah bersikap landasan isi kontrak tidak kuat untuk penolakan bea ekspor. Pasalnya, KK tersebut dibuat berdasarkan UU No 11/1967, dan sekarang UU tersebut sudah digantikan fungsinya dengan UU Minerba.
Sebagai regulator pemerintah diminta untuk mengkaji ulang pungutan biaya ekspor yang saat ini dibebankan 25%, nilai tersebut cukup memberatkan bagi kelangsungan operational tambang, menunda sementara atau bahkan menghentikan pungutan merupakan kebjikan yang sangat baik. Sebagai salah satu tambang yang sangat patuh akan aturan aturan yang diberikan negara seyogjanya hal ini menjadi dasar petimbangan dan pertimbangan kelangsungan kehidupan masyarakan lingkar tambang dan pekerja sendiri menjadi prioritas negara untuk lebih dipertimbangakn. Penutupan atau dirumahkannya pekerja membawa dampak sosial dan ekonomi serta stabilitas keamanan daerah dan faktor kepercayaan investor terhadap daerah dan negara menjadi tanda tanya besar.
Pemerintahan mendatang diharapkan bisa bersinergi dengan para pengusaha untuk menjaga kestabilan politik dan kepastian bagi dunia usaha. Dengan demikian, iklim usaha diharapkan tetap kondusif bagi dunia usaha dan menarik investor. Pemerintah daerah lebih peka dan sensitif lagi jika ada isu isu yang terjadi didaerah yang di pimpin. Beranilah membela kepentingan rakyat dan jangan hanya diam disaat masa transisi kepemimpinan menjelang pemilu. Dan buat pekerja tambang mari mereview ulang gaya hidup sehingga tidak ada lagi kesenjangan dimasyarakan. Umur tambang semakin pendek dan sepantasnya mempersiapkan diri lebih dini jika nanti terjadi hal yg tidak di inginkan. Ini suatu contoh bahwa kita semua belum siap dan mari bersiap siap ketika waktu masih ada walaupun waktu tinggal sedikit.
Seandainya wiji thukul masih ada dan berdiri diatara pekerja tambang, Maka kita akan bersama sama memekikkan kata kata dan menebar tulisan di blog, twitter, facebook atau mengibarkan hastag #tambang4rakyat di petisi change dan berteriak newmont tutup dan kami akan kemana ?
