P3E Suma-KLHK (Ambon, 28/9/2018)-Pertemuan teknis hasil pengolahan dan analisis data RPSDALH Kepulauan Maluku, Lokus Provinsi Maluku bertempat di Ruang Dinas LH Provinsi Maluku, Ambon, Jumat, (28/9/2018).
Pertemuan dibuka Yunan, selaku Sekretaris Dinas LH Provinsi Maluku. Sebagaimana disampaikan bahwa, "Pemerintahan Presiden Joko Widodo memfokuskan pembangunan infrastruktur, karenanya perlu didukung dengan kajian lingkungan hidup termasuk RPSDALH yang berbasis DDDTLH, terutama juga untuk manjadi bahan acuan bagi pembangunan di Provinsi Maluku."
Dikatakan Yunan, "Pertemuan teknis dimaksudkan untuk penajaman analisis data sehingga hasilnya nanti bisa dipakai berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan di daerah juga, karena pembangunan sedang gencar-gencarnya, faktor keseimbangan lingkungan perlu diperhatikan."
"Data ini akan membantu kita dalam proses, minimal dapat meminimalisasi risiko bencana. Ada hasil akhir pemetaan resiko-resiko bencana di Provinsi Maluku. Kita butuh kerjasama antara DLH dan BPBD. Karena bencana akan menekan pembangunan yang cukup berat, juga termasuk pencemaran dll." Tutur Yunan.
"Kegiatan ini harapannya ada masukan dari berbagai pihak untuk penajaman hasil pengolahan dan analisis data kegiatan dimaksud." Tutup Yunan yang dilanjutkan pemaparan materi dari Kepala Bidang Bidang Perencanaan RPSDALH, Ir. Andi Asnidar Adnan, M.Hut.
"kami (P3E Suma-red) berharap mendapatkan masukan dari peserta stakeholder daerah di Provinsi Maluku." Ungkap Andi Asnidar Adnan
Pertek RPSDALH (dok/HumasP3ESuma)
Pieter mengungkapkan, "Kualitas Lingkungan Hidup nya secara umum baik, ciri paling penting Maluku selain pulau, banyak didominasi pulau kecil, fisiologi, geografis, termasuk faktor demografis. Kebanyakan masyarakat karena pulau kecil berbukit bergunung, masyarakat paling banyak di topografi bukit gunung. Masalah muncul ketika kajian dikaji berbasis DAS karena menimbulkan persoalan baru di wilayah-wilayah DAS. Dimana jika digunakan analisis dengan ekosistem DAS ada kaitannya dengan penyebab banjir dan longsor."
Karakteristik selain pulau kecil, punya persoalan catchmen area yang kecil, maka ada beberapa pulau-pulau di provinsi maluku: Pulau Vulkanik (Banda, Dama), ukuran pulau kecil, berbukit, pulau garam (di Laut Seram), pulau Atol (Pulau Geser).
Ada 11 bencana termasuk bencana sosial di Maluku (Data DIBI 2010).
Peta bencana, warna putih tidak ada masalah bencana (di Seram Barat). Yang paling parah di Maluku Tengah dan Ambon, terutama di Kota Ambon ada 5 DAS yang berpengaruh di perkotaan dan bermuara di teluk, pernah terjadi genangan terjadi dan kini semakin meningkat di DAS Batu gajah, batu Merah, Wai Tomu, dst.
Masalah lain selain kualitas, kuantitas, untuk debit air keluar di DAS Batu gantung 1925: 130L/det, kini 2014-2016: 5L/det. Mengapa demikan, karena hutan negara sudah menjadi permukiman (dampak dari berbagai peristiwa dan ribetnya penegakkan hukum).
Pencemaran mata air bersih banyak tercemar di Kota Ambon karena hulunya digunakan untuk mandi cuci masyarakat. Pencemaran sungai, pantai, teluk.
Masalah banjir di Kota Ambon:
- Drainase tidak berjalan baik
- Dasar sungai yang relatif sama
- Jarak antar sungai dekat
- Perubahan tata guna lahan yang signifikan.
Intensitas hujan yang meningkat tajam, curah hujan yang ekstrim. Tetapi di Kepulauan Aru yang mengandalkan air tanah, persediaan airnya sudah habis, banyak sumur sudah ditutup tidak difungsikan.
Presentasi penutupan lahan hutan yang snagat berfungsi daya dukung wilayah ini berkurang. Kajian berbasis DAS, ada 4560 DAS (kurang dari 1 ha sampai dengan DAS luas besar).
Peta kelerengan Provinsi Maluku didominasi kelerengan 45% (Ambon, Buru, Seram). Topografi ini jika tidak sebanding dengan kondisi tutupan lahan, maka akan mengancam terjadinya bencana.
Beberapa tempat di Ambon yang subur, dengan batang pohon yang besar sekali (seukuran 2 kali pelukan orang dewasa) sudah habis, kondisi ini menyebabkan terjadi longsor. Perubahan tanah terjadi saat cuaca ekstrim terutama saat kemarau panjang sehingga mudah sekali terjadi pergerakan tanah.
Secara teori penanaman tanah yang baik akan terlindungi ternyata tergerus semua. Peta sebaran lahan kritis Maluku ditandai warna merah, warna ini kondisi lahannya sangat kritis, ini menjadi dasar dampak bencana banjir. Longsor dan banjir tersebar hampir di semua Maluku. Salah satu contoh data tahun ini di Malteng terjadi banjir yang begitu hebat.
Peta risiko bencana dari BNPB secara umum rendah. Tapi dari kajian yang kami (Unpatti) lakukan, misal terjadi kekeringan di Maluku Tengah 2004-2008. Kondisi tutupan lahan, topografi, kondisi tanah. Ini mendorong pergerakan tanah dan bencana. Peta Ancaman bencana banjir hasil dari indikator bencana banjir dan kaitan kondisi aktual yang diperoleh.
Peta ancaman abrasi perlu ada kajian khusus terkait aspek sosial masyarakat dalam mendorong terjadinya bencana, disamping terjadinya perubahan iklim yang mendorong cuaca ekstrim.
Rakapitulasi bencana di Maluku: tanah longsor, kebakaran hutan (di beberapa tempat terkait El Nino anomaly iklim, cuaca ekstrim berkepanjangan, kebiasaan masyarakat membakar hutan sehingga terjadinya karhutla); dan jenis bencana lainnya.
Kesimpulannya, desain yang mementingkan iklim/lingkungan (jasa lingkungan). Konsep mitigasi bahaya diubah menjadi adaptasi bencana. Kesiapsiagaan bencana dan ketangguhan perlu ditingkatkan dalam hal keterlibatan masyarakat, keterlibatan masyarakat yang partisipatif dan membangun ketangguhan dalam konsep kesinambungan.
Maksud dan tujuan pertemuan ini menyampaikan hasil pengolahan dan analisis data yang datanya bersumber dari stakeholder; serta harapannya mendapatkan masukan dari pemikiran para peserta untuk menajamkan analisis tugas dan fungsi Bidang Perencanaan PSDALH dalam menyusun arahan RPSDALH berbasis DDDTLH dengan pendekatan jasa lingkungan. Ini hal baru yang menjadi input dalam analisis P3E Suma.
DDDTLH suatu yang menjadi pengarusutamaan dalam mengeluarkan arahan pengendalian. Isu Tematik Penyusunan Arahan RPSDALH Ekoregion SUMA 2015-2019.
Harapannya jika ada kebijakan daerah yang memiliki relevansi dengan lingkungan bisa disarankan dalam penajaman arahan RPSDALH ini. Agar arahan RPSDALH yang dikeluarkan dapat memperkuat regulasi di daerah yang sudah ada.
P3E Suma membutuhkan saran, sebagai input saran dan tambahan wawasan dari peserta pertemuan teknis.
Hadir DLH Provinsi Maluku, Dr. Pieter dan Prof. Jusmi Putuhena selaku Pakar Bencana Lingkungan Universitas Pattimura, P3E Suma serta undangan lainnya.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
