Melalui Hutan Adat, Jangan Lagi Kejar Rakyat (dok/Humas KLHK)
P3E Suma-KLHK (Jakarta, Sabtu, 7 Juli 2018)-Menteri LHK, Siti Nurbaya, menegaskan pemerintahan Presiden Joko Widodo berpihak pada kepentingan rakyat. Wujud nyatanya melalui program Perhutanan Sosial Hutan Adat, kini tak boleh lagi ada rakyat yang dikejar-kejar aparat.
Pemerintah telah memberi ruang bagi masyarakat hutan adat yang dulunya belum mendapat haknya. Ini disampaikan Menteri Siti saat berkunjung ke Hutan Adat Togo Luhah Kemantan, di Desa Kemantan, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
"Gak boleh lagi ada rakyat dikejar dalam hutan. Gak boleh lagi! Harus diatur yang baik. Harus diberi jalannya, harus diberi aturan main yang tepat. Gak semua hal harus dikejar-kejar aparat. Tidak seperti itu," tegas Menteri Siti dalam rilis yang disampaikan pada media, Sabtu (7/7/2018).
Menurut Menteri Siti, pesan khusus itu juga disampaikan Presiden Joko Widodo setelah meresmikan masyarakat hutan adat pada 30 Desember 2016 lalu.
"Menurut Bapak Presiden, Sekarang dimasa kepemimpinan beliau, saat yang tepat untuk mempertegas kewenangan masyarakat akan hutan. (Masyarakat) harus diberikan tata aturan main yang tepat menurut peraturan perundangan," katanya.
Hutan Adat Tigo Luhah Kemantan, merupakan hutan adat pertama yang diresmikan di Indonesia. Menteri Siti sangat berterimakasih pada pemerintah daerah, dan masyarakat dalam program Perhutanan Sosial. Ia juga mengapresiasi para aktivis lingkungan yang selama ini mendampingi masyarakat mengelola hutan adatnya.
Melalui program Perhutanan Sosial, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses legal mengelola hutan, namun juga diberi ruang berusaha. Pemerintah ikut bantu memberi fasilitas Perbankan dan Kredit Usaha Rakyat.
''Cita-citanya masyarakat pelaku ekonomi dapat sejahtera,'' tegas Menteri Siti.
Seperti biasa dalam berbagai kunjungan kerjanya, Menteri Siti juga melakukan dialog secara terbuka. Dengan seksama ia mengikuti berbagai masukan dari masyarakat dan tokoh adat.
''Saya sudah catat semua, akan saya pelajari dan segera ditindaklanjuti,'' pungkas Menteri Siti yang dalam kunker kali ini, didampingi anggota BPK RI, Prof Rizal Djalil, dan Bupati Kerinci.
Salah satu tokoh masyarakat yang juga Ketua KPHA Bukit Tinggai, Suhirman, mengapresiasi program Perhutanan Sosial di Kerinci. Saat ini proses pemetaan HA Bukit Tinggai seluas 41,7 Ha, telah dilakukan bekerjasama dengan berbagai pihak.
"Bagi kami hutan adat adalah Rimbo Larang, artinya ini adalah kehidupan kami. Setelah dipetakan arealnya lebih kurang 300 ha, yang dibagi menjadi beberapa zona: Zona Merah (mutlak/harga mati penyangga kehidupan), zona kuning (HHBK) memerlukan rehabilitasi hutan dan bibit tanaman", jelasnya.
Suhirman berharap Pemerintah dapat memberikan pelatihan agar pengelolaan hutan adat berjalan dengan baik.
"Harapan kami hutannya lestari, masyarakatnya sejahtera. Di Kerinci ada banyak yang bisa dikelola, tapi terkendala SDM dan fasilitas pengelolaan seperti Cengkeh dan kayu manis", tambahnya.(*)
