Indonesia-Finlandia Tingkatkan Kerjasama Bidang Perubahan IKLIM

P3E Suma, KLHK (Rabu, 15/11/2017)-Dalam rangka penguatan kerjasama bilateral bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan negosiasi perubahan iklim, Menteri LHK Siti Nurbaya, mewakili Indonesia, bertemu dengan Menteri Lingkungan, Energi dan Perumahan Finlandia, Timo Tiilikainen, di kantor DELRI, Bula Zone, Bonn, Jerman, waktu setempat (15/11/2017).

Pertemuan ini disambut hangat oleh Menteri Timo Tiilikainen, dan beliau menyampaikan apresiasinya kepada Indonesia atas perkembangan kerjasama yang telah dilakukan dengan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Selanjutnya Menteri Siti Nurbaya menyampaikan bahwa sebagai upaya pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca nasional, dapat dikembangkan kerjasama lebih lanjut dalam riset dan teknologi, serta peningkatan kapasitas.

"Indonesia saat ini dalam ambisi pencapaian laporan Paris Agreement, dan diharapkan dapat terbentuk elaborasi untuk portofolio baru, khususnya kerjasama energi terbarukan", tutur Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya juga menyampaikan keinginannya untuk melakukan studi banding terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan di Finlandia, hal ini untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo untuk belajar dari Finlandia, terkait pengelolaan produksi kayu untuk peningkatan perekonomian nasional dan peningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai tahap awal, negara Indonesia ingin mengundang para peneliti Finlandia untuk dapat berbagi ilmu dan pengetahuan, untuk selanjutnya diikuti dengan pertemuan tingkat tinggi (high level).

Selain itu, Siti Nurbaya, mewakili Indonesia menyampaikan apresiasinya atas kerjasama saling dukung dalam pencalonan kedua negara sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB (Indonesia 2019-2020; Finlandia 2029-2030).

Menteri Timo menyambut baik harapan kerjasama lebih lanjut dari Indonesia, dan beliau menantikan ada aksi-aksi nyata untuk mewujudkannya. "Kami (Finlandia) siap dari segi materi untuk mendukung kegiatan riset dan pengembangan teknologi, serta edukasi publik, karena sebagaimana diketahui kami memiliki banyak institusi pendidikan terkait hal ini. Kami juga ingin menginformasikan bahwa kami memiliki dana pinjaman yang dapat digunakan oleh Indonesia untuk kegiatan-kegiatan tersebut", tutur Menteri Timo.

Terkait dengan target penurunan emisi GRK nasional di Indonesia, Menteri Timo menyadari bahwa sektor lahan berperan penting dalam pengukurannya, sehingga Indonesia dapat belajar dari Finlandia terkait pengelolaan hutan berkelanjutan, bioenergi, dan kaitannya dengan perubahan iklim.

Dalam pertemuan ini, Menteri Timo juga tertarik untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Indonesia dalam pengelolaan perkebunan sawit. Menanggapi hal ini, Siti Nurbaya menyampaikan bahwa telah ada beberapa upaya untuk pengelolaan sawit berkelanjutan, antara lain dengan moratorium sawit di lahan gambut dan lahan terdegradasi (sejak tahun 2016), sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), penanaman kembali (replanting), re-wetting, dan pengawasan operasional perkebunan sawit.

"Presiden Joko Widodo juga terus menekankan strategi mengembangkan nilai tambah dari sawit jadi bukan hanya minyak, serta meningkatkan produktivitas, karena produksi dari perkebunan kecil hanya 2,6 ton/ha", jelasnya lebih lanjut.

Dalam COP 23 UNFCCC, Indonesia termasuk ke dalam Group of 77 and China (G-77 and China) dimana anggota grup ini adalah lebih dari 130 negara negara berkembang. Sedangkan Finlandia tergabung ke dalam Grup Negara Uni Eropa bersama 27 negara Uni Eropa lainnya.