 22) Tanggal 8 Maret 1942 Tentara Darat Jepang masuk  Kota Malang. Mereka mengambil alih Pemerintah Kota. Walikota Boerstra  masih bekerja sampai 22 April 1942, sebelum semua pegawai Belanda  ditahan dan diangkut pergi.
 23) Diangkat sebagai shicho  (walikota) adalah Bupati RA Sam, kemudian diganti Mr. Soewarso  Tirtowijogo. Bendahara Kota dipegang seorang Jepang.
 24) Dana  pensiun dilikuidasi dan gaji pegawai dikendalikan besarannya. Tugas  pertama dari Pemerintah Kota Malang di bawah pendudukan Jepang adalah  mengadministrasikan keperluan perang. Semua orang asing didata; sebagian  ditangkap. Pemerintah diminta mendata dan mengerahkan rakyat untuk  menjadi romusha, heiho, keibodan, jibakutai, dan jinja.
 25)  Situasi tak menentu. Pada 1943, Penjara Lowokwaru menjadi tempat tahanan  militer dan interneran warga Eropa. Penyakit kolera merebak. Walikota  Mr. Soewarso ditahan Kenpetai karena diduga hendak melawan Jepang.
 26) Pemerintahan Jepang atas Malang berakhir 20 Agustus 1945. Pemuda menangkapi orang Jepang dan menahan mereka di Rampal.
 27) Awal Oktober 1945, Pasukan Sekutu menarik keluar tahanan perang  Jepang dari kamp sementara di Rampal dan melepas tahanan perang Eropa  serta interneran dari Penjara Lowokwaru. Mereka berangkat dari Stasiun  Kereta Api Malang dengan gerbong penumpang dan gerbong barang, via  Bangil.
 28) Sementara itu, beberapa utusan dari Pemerintah  Republik Indonesia datang ke Malang. Mereka memberi penjelasan tentang  Proklamasi dan sebagai hasilnya berdirilah Komite Nasional Indonesia  Daerah Malang pada 21 September 1945, beranggotakan beberapa tokoh  pergerakan, antara lain Mr. Soenarko, Poeger, dan Imam Soedja'i.
 29) Asisten Residen Malang saat itu, Singgih hilang dan tak diketahui  kabarnya. Sehingga KNI Daerah tadi mendorong RA Sam, Bupati Malang  mengambil alih kepemimpinan Kota Malang.
 30) Terjadi perundingan  untuk pengalihan kekuasaan di Kota Malang antara Pemerintah bentukan  Jepang yang berinduk ke Syutyokan Malang dan dilakukan perundingan  dengan KNI Daerah. Namun, tentara Jepang yang masih belum dievakuasi  menolak menyerah sehingga nyaris terjadi konflik. Pada 3 Oktober 1945  terjadi penyerahan senjata dari Jepang ke KNI Daerah Malang, dan  diwakili Bupati Malang merangkap Residen RA Sam.
 31) Setelah  penyerahan senjata inilah baru bisa dilakukan evakuasi dan pemindahan  orang Jepang dari Rampal dan sisa interneran Eropa dari Lowokwaru.  Mereka diangkut keluar dari Malang memakai kereta api.
 32) Akhir  1945 dilakukan perbaikan kepemerintahan. KNI Daerah melebur dalam  pemerintah setempat. Mr. Soenarko diangkat sebagai Wakil Residen Malang,  Sardjono ditetapkan sebagai Walikota Malang, Mr. Raspio sebagai Kepala  Kemakmuran, Poeger sebagai Kepala Pendidikan dan Ponidjo sebagai Kepala  RRI. Pada 1 Juli 1946, Pemerintah Karesidenan Malang yang mencakup Kota  dan Kabupaten Malang berdiri.
