“Tugas negara bukan untuk memperkaya orang kaya tetapi mengeluarkan orang miskin dari garis kemiskinan” (Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri PPN/Kepala Bappenas)
Quote tersebut sekilas saja telah menunjukkan semangat apa yang diusung pria kelahiran Jakarta, 3 Oktober 1966 tersebut dalam memimpin kementerian yang berkantor di Jalan Taman Suropati itu. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro begitu nama lengkap pria yang resmi ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menggantikan Sofyan Djalil menjadi bos Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas terhitung sejak 27 Juli 2016.
Bambang Brodjonegoro berkenan hadir pada 29 Agustus 2016 dalam Dialog “Bappenas di bawah Kepemimpinan Bambang P.S. Brodjonegoro”, beliau menerima sekitar 57 kompasioner di Gedung Utama Bappenas. Menteri yang juga Profesor tersebut membeberkan arah perencanaan nasional agar efektif dalam pembangunan dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa poin penting yang ditekankan beliau dalam mengawal perencanaan pembangunan di Indonesia.
Perencanaan yang Demokratis dan Desentralistik
Pada masa Orde Baru bisa disebut sebagai masa jayanya Bappenas. Kebutuhan akan lembaga perencana yang power full sebagai akibat dari untuk pemulihan ekonomi dari hyper inflation. Oleh sebab itu, di masa Orde Baru Bappenas memiliki fungsi yang sangat kuat. Kementerian ini menyusun rencana Pembangunan Nasional, menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bersama-sama dengan Departemen Keuangan, menyusun kebijaksanaan perkreditan dan kebijaksanaan penanaman modal bersama-sama dengan Lembaga-lembaga yang bersangkutan, menyusun kebijaksanaan penerimaan dan penggunaan kredit dan bantuan luar negeri. Semua perencanaan dilakukan secara terpusat dari Jakarta. Kebijakan perencanaan yang sentralistik memungkinkan rencana-rencana yang telah dibuat Bappenas bisa dilaksanakan dengan baik dari pusat sampai daerah.
Namun paska reformasi model perencanaan yang sentralistik tidak mungkin dilaksanakan. Semangat demokratisasi dan desentralisasi telah menggeser pula model perencanaan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, lalu dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih dengan berpedoman pada RPJP.
Di tingkat daerah, Pemda harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk kepada RPJP Nasional. Menurut Bambang Brodjonegoro, tugas Bappenas adalah menyeleraskan program-program daerah dengan program pusat. Pemerintah lewat Bappenas harus mampu meyakinkan Kepala Daerah untuk dapat mengikuti program nasional tanpa harus melupakan janji-janji kampanyenya.
Hal menarik lain yang disampaikan Bambang Brodjonegoro adalah terkait strategi dalam menjamin keberlanjutan pembangunan paska suksesi nasional. Bambang berasumsi seorang presiden paling lama akan memerintah selama 10 tahun dan 5 tahun pertama sebagai presiden biasanya untuk menjamin stabilitas pemerintahan lewat realisasi janji-janji kampanyenya. Dalam hal ini, Bambang mencontohkan Nawa Cita diintegrasikan dalam rencana jangka panjang agar rencana 5 tahun pembangunan konsisten dengan cita-cita pembangunan 20 Tahun. Dalam padangan beliau, dengan cara demikian maka kelangsungan pembangunan akan terjamin jika pun terjadi pergantian kepemimpinan.
Pembangunan Ekonomi yang Berkualitas
Dalam jangka panjang pembangunan ekonomi akan ditekankan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketertinggalan dari bangsa-bangsa lain yang lebih maju. Hal tersebut akan dicapai melalui transformasi struktur ekonomi, memperkokoh keterkaitan ekonomi antar daerah, peningkatan produktivitas nasional, dan peningkatan ekonomi nasional.
Tugas Bappenas menurut Bambang Brodjonegoro adalah mewujudkan pertumbuhan yang berkualitas. Tantangan besar yang harus dihadapi adalah untuk menghindari middle income trap. Menurut ahli ekonomi regional ini, setelah sempat jatuh dalam low income countries, perlahan-lahan Indonesia masuk dalam kelas middle income countries. Saat ini, kesempatan besar bagi Indonesia untuk menjadi high income countries. Hal ini didukung bonus demografi, dimana usia produktif Indonesia akan lebih besar dari usia tidak produktif.
Transformasi struktur ekonomi menjadi sangat penting. Indonesia tidak boleh lagi tergantung pada komoditas. Tetapi harus mengarahkan industri pada labour intensif. Pengembangan industri manufaktur, jasa dan pertanian pun menjadi sangat penting.Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh harus diikuti dengan terbukanya kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting pula untuk mendukung para enterpreneur untuk membuka lapangan yang luas bagi masyarakat. Pak Menteri berpesan buat kompasianer untuk menyebarkan virus-virus positif lewat tulisan untuk mempengaruhi masyarakat supaya mau terjun berwira usaha.
Persoalan dalam pertumbuhan di Indonesia adalah kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Tugas negara bukan memperkaya orang kaya tetapi mengeluarkan orang miskin dari garis kemiskinan. Tugas selanjutnya adalah mempertahankan supaya masyarakat rentan tidak jatuh lagi ke dalam kemiskinan. Caranya dengan membuka akses masyarakat rentan terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi dan listrik. Setelah itu, masyarakat rentan harus diberikan akses kredit untuk berusaha. Pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) sifatnya hanya sementara saja dan tidak menjawab persoalan kemiskinan secara utuh. Di sela-sela berbicara tentang pengentasan kemiskinan, Pak Menteri berpesan agar masyarakat mau membayar pajak karena dengan pajaklah tujuan pembangunan (kesejahteraan) dibiayai.
Prioritas Politik Dan Penghapusan Grey Area
Determinasi politik dalam konteks perencanaan tidak dapat dihindari. Pada kenyataannya, ada program yang akan menjadi prioritas politik sebagai akibat dari janji-janji politik sewaktu kampanye. Di Amerika Serikat, negara yang demokrasinya mapan, telah ada pembagian yang jelas antar domain perencanaan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dana aspirasi politik yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah pemilihan para politisi. Dalam konteks Indonesia, prioritas-prioritas politik akan diakomodasi dalam dalam APBN selama prioritas tersebut tidak menyimpang jauh dari prioritas perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikianlah cara-cara kompromi dalam menanggapi prioritas-prioritas politik pemerintah.
Menurut menteri lulusan amerika ini, selama ini ada persoalan perencanaan yang dia sebut sebagai “grey area”. Kementerian dan lembaga mengajukan langsung program-programnya ke bendahara negara untuk dilakukan pembiayaan. Akibat ego sektoral ini, program-program yang menjadi prioritas pemerintah sering kali tidak terlaksana. Oleh karena itu, ke depan “grey area” harus dihilangkan. Bappenas akan melakukan perencanaan sampai tingkat kegiatan, kegiatan prioritas harus tetap dianggarkan dalam APBN, selama kegiatan itu menjadi prioritas harus tetap dikawal oleh Bappenas supaya ego sektoral dan spasial terhindarkan.
Dalam diskusi dengan kompasioner, kita (kompasioner) tidak mendengarkan penjelasan Bapak Menteri terkait pemotongan anggaran di Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Kaitan hal ini dengan Bappenas adalah dengan program yang sedang berjalan dan out put yang akan dicapai. Apakah progress pembangunan akan berhenti di tengah jalan? Tentu saja hal ini menjadi suatu kekuatiran bagi masyarakat sebagai penerima manfaat dan bakal menjadi topik menarik didiskusikan. Namun terlepas dari hal itu, diskusi antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan kompasianer telah memberikan gambaran tentang arah perencanaan pembangunan nasional di Indonesia di bawah kepemimpinan Bambang P.S. Brodjonegoro. Selamat bekerja, Pak Menteri! Semoga sukses.
