Transformasi struktur ekonomi menjadi sangat penting. Indonesia tidak boleh lagi tergantung pada komoditas. Tetapi harus mengarahkan industri pada labour intensif. Pengembangan industri manufaktur, jasa dan pertanian pun menjadi sangat penting.Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh harus diikuti dengan terbukanya kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting pula untuk mendukung para enterpreneur untuk membuka lapangan yang luas bagi masyarakat. Pak Menteri berpesan buat kompasianer untuk menyebarkan virus-virus positif lewat tulisan untuk mempengaruhi masyarakat supaya mau terjun berwira usaha.
Persoalan dalam pertumbuhan di Indonesia adalah kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Tugas negara bukan memperkaya orang kaya tetapi mengeluarkan orang miskin dari garis kemiskinan. Tugas selanjutnya adalah mempertahankan supaya masyarakat rentan tidak jatuh lagi ke dalam kemiskinan. Caranya dengan membuka akses masyarakat rentan terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi dan listrik. Setelah itu, masyarakat rentan harus diberikan akses kredit untuk berusaha. Pemberian BLT (Bantuan Langsung Tunai) sifatnya hanya sementara saja dan tidak menjawab persoalan kemiskinan secara utuh. Di sela-sela berbicara tentang pengentasan kemiskinan, Pak Menteri berpesan agar masyarakat mau membayar pajak karena dengan pajaklah tujuan pembangunan (kesejahteraan) dibiayai.
Prioritas Politik Dan Penghapusan Grey Area
Determinasi politik dalam konteks perencanaan tidak dapat dihindari. Pada kenyataannya, ada program yang akan menjadi prioritas politik sebagai akibat dari janji-janji politik sewaktu kampanye. Di Amerika Serikat, negara yang demokrasinya mapan, telah ada pembagian yang jelas antar domain perencanaan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya dana aspirasi politik yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah pemilihan para politisi. Dalam konteks Indonesia, prioritas-prioritas politik akan diakomodasi dalam dalam APBN selama prioritas tersebut tidak menyimpang jauh dari prioritas perencanaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikianlah cara-cara kompromi dalam menanggapi prioritas-prioritas politik pemerintah.
Menurut menteri lulusan amerika ini, selama ini ada persoalan perencanaan yang dia sebut sebagai “grey area”. Kementerian dan lembaga mengajukan langsung program-programnya ke bendahara negara untuk dilakukan pembiayaan. Akibat ego sektoral ini, program-program yang menjadi prioritas pemerintah sering kali tidak terlaksana. Oleh karena itu, ke depan “grey area” harus dihilangkan. Bappenas akan melakukan perencanaan sampai tingkat kegiatan, kegiatan prioritas harus tetap dianggarkan dalam APBN, selama kegiatan itu menjadi prioritas harus tetap dikawal oleh Bappenas supaya ego sektoral dan spasial terhindarkan.
Dalam diskusi dengan kompasioner, kita (kompasioner) tidak mendengarkan penjelasan Bapak Menteri terkait pemotongan anggaran di Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah. Kaitan hal ini dengan Bappenas adalah dengan program yang sedang berjalan dan out put yang akan dicapai. Apakah progress pembangunan akan berhenti di tengah jalan? Tentu saja hal ini menjadi suatu kekuatiran bagi masyarakat sebagai penerima manfaat dan bakal menjadi topik menarik didiskusikan. Namun terlepas dari hal itu, diskusi antara Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan kompasianer telah memberikan gambaran tentang arah perencanaan pembangunan nasional di Indonesia di bawah kepemimpinan Bambang P.S. Brodjonegoro. Selamat bekerja, Pak Menteri! Semoga sukses.
