Mohon tunggu...
Eka Pranata Putra Zai
Eka Pranata Putra Zai Mohon Tunggu... Mahasiswa - Sanata Dharma University

write when you are anxious about the world your journey will become history someday

Selanjutnya

Tutup

Politik

Kacamata Demokrasi dalam Politik Transaksional pada Pilpres 2024

30 September 2023   16:25 Diperbarui: 30 September 2023   16:33 179
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Money politic adalah kejahatan dalam demokrasi/ Foto: @ekazaii

Tak terasa pemilu 2024 hanya sebentar lagi

Semua partai politik mulai merancang strategi masing-masing untuk memenangkan pemilu di tahun 2024.

Konfigurasi dan resistensi setiap partai, termasuk para calon presiden belum sepenuhnya rampung.

Belum ada yang pasti!!! Bahkan koalisi setiap partai masih dalam tahap dinamika. Elit-elit partai masih berembuk pembagian "kue" seandainya calon yang diusung menang. Secara implisit ini menggambarkan bahwa pemilu 2024 hanya sekedar politik transaksional.

Pada pemilu kali ini, disuguhkan tiga kandidat kuat calon presiden, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Setiap capres mulai bekerja untuk mempromosikan diri serta menggagas program-programnya.

Namun, perpolitikan nasional  telah tereduksi dan menjadi cacat pemaknaannya. Oleh karenanya, demokrasi terlihat hanya isapan jempol belaka.

Berangkat dari pengertiannya, kata demokrasi berasal dari Yunani, yaitu demos dan kratos.

Demos diartikan sebagai rakyat, dan kratos berarti kekuasaan yang mutlak. Maka, demokrasi merupakan kekuasaan yang mutlak oleh rakyat. Sering juga kita dengar pernyataan "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Kata ini memiliki makna substansial yang menegaskan bahwa rakyat adalah kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem demokrasi.

Lucunya, di negara Indonesia kata tersebut hanya makna simbolik saja.

Berhubungan dengan pemilu 2024, kata demokrasi seakan semu saja. Cawe-cawe yang dilakukan oleh Jokowi menjadi bentuk represifitas pemerintah sebagai penguasa. Hengkangnya Nasdem dari kubu pemerintah berimbas penangkapan anggota partainya oleh KPK karena kasus korupsi. Kasus ini seakan menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menunjukkan sikap netralitasnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun