Sementara, Ketua Komisi Informasi Lampung Juniardi menjelaskan dana-dana bantuan bagi masyarakat memang sangat rawan dikorupsi baik dengan modus mark up maupun penyalahgunaan. Maka sangat diperlukan partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol penggunaan anggaran.
Menurutnya, apabila ada indikasi mark up, dirinya mempersilahkan masyarakat untuk membuka atau mengakses dokumen-dokumen informasi yang menunjukkan dugaan korupsi dalam dana jamkes anggota dewan ataupun realisasi pembuatan baju 75 anggota dewan itu.
Sedangkan Ketua DPRD Lampung Marwan Cik Hasan terkesan menutupi adanya hasil audit BPK ini. Bahkan dia yakin bila pihaknya tidak melakukan mark up anggaran.
“DPRD Provinsi Lampung saya rasa nggak, karena saya belum dapat laporannya jadi saya belum bisa komentar,” singkat dia.
Sungguh ironi, wajah wakil rakyat saat ini. Bancakan anggaran Negara terjadi mulai dari pusat hingga daerah.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
