Dampak Kebijakan Politik terhadap Dunia Pendidikan

Hubungan antara pendidikan dan politik dipahami oleh publik dalam dua cara. Pertama, ada kelompok yang mengatakan pendidikan adalah pendidikan dan politik adalah politik, atau keduanya terpisah. Kedua, ada kelompok orang yang menganggap keduanya berkaitan. Dapat dikemukakan pandangan mana yang lebih tepat, yang pertama bahwa pembauran pendidikan dan politik merugikan pendidikan karena dalam politik terdapat pandangan, 

buruk atau buruknya keadaan orang, kelompok masyarakat tertentu. Pandangan kedua ini sangat masuk akal, karena politik tidak hanya dipahami dalam arti sempit, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa politik dalam arti sempit dipahami oleh sebagian orang sebagai politik dalam kehidupan berbangsa, di mana terdapat persaingan. lukisan. antara mereka jelas. Grup atau grup. Perjuangkan posisi atau posisi yang Anda inginkan sambil melakukan segalanya dengan benar. 

Misalnya, ada kebijakan pendidikan; Kepala sekolah kejuruan, yang menentukan kebijakan pembelajaran bagi siswanya, memutuskan apakah keputusan ini dapat diterima sebagai keputusan politik. Contoh lain adalah pengaturan pendidikan yang ditentukan pemerintah dalam bentuk kebijakan atau pedoman yang pada dasarnya juga merupakan keputusan politik. Hal tersebut merupakan dampak dari kebijakan politik bagi pendidikan.

Penghentian pendidikan bukanlah alat politik, politik adalah pendidikan, dan sebaliknya pendidikan yang tidak dapat dipilih bukanlah pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan negara. (Suara dalam hal ini adalah kebijakan yang sesuai atau bermanfaat bagi individu warga negara). Di sisi lain, supremasi hukum dapat dicapai melalui pendidikan, pendidikan politik. Tujuan negara Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat 

dengan sistem politik rakyat yang berdaulat. Keberagaman masyarakat Indonesia adalah terbentuknya masyarakat terdidik yang berwawasan luas (terutama di perkotaan) yang dibentuk oleh pendidikan dan kesempatan. Pendidikan berada dalam tatanan politik.

Sementara itu, sentralisme/kekuasaan yang tersentralisasi menciptakan aturan kelompok yang efeknya memiskinkan kontrol, bukan masyarakat luas, sehingga penguasa menjadi tidak terjangkau pendekatan hukum. Pendidikan adalah metode paling dasar untuk kemajuan dan reformasi sosial. 

Reformasi wajib akan gagal. Pendidikan adalah alat untuk pembangunan demokrasi. Contoh: Gerakan reformasi yang berkelanjutan hanya dapat dicapai jika ada kesinambungan (hanya melalui pendidikan) antara generasi sekarang dan generasi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa diartikel selanjutnya. Salam sehat dari saya Eka Rianti prodi Administrasi Pendidikan FKIP Universitas Jambi. Aurduri, Juni 2022. IM