Tiga pertanyaan di atas, agaknya menjadi pekerjaan rumah bagi kita dan pemangku kebijakan negeri ini. Peran masyarakat adalah supaya menjaga tradisi desa serta tinggalan baik dari leluhur, supaya identitas kampung tetap terjaga. Untuk itu, pola hidup gotong royong menjadi sesuatu yang terus ditumbuh kecambahkan, kendati kehidupan kampung-kampung sudah perlahan berubah menjadi kota-kota mini. Keberadaan elite lokal, sebagai “yang punya kawasan” haruslah menjalankan sebagai guru orang banyak. Di tangan merekalah kebajikan para pendahulu berada, dan akan diteruskan dan dijagaoleh generasi-generasi setelahnya.
Munculnya SKB (Surat Keputusan Bersama) Tiga menteri, yakni Menteri Keungan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa, pada 11 September 2015 lalu, menjadi preseden baik bagi kelanjutan konservasi kehidupan desa. Melalui kebijakan ini tradisi gotong royong yang menjadi identitas masyarakat kampung bisa tetap dijaga. Dengan melakukan beberapa perombakan di sektor sosial, sembari menghidupkan kembali pelbagai tradisi serta budaya desa setempat, utamanya yang ada di kawasan urban, maka keaslian serta wajah pedesaan yang nyaman sebagai ruang sosial yang komunikatif serta kreatif dapat terus mengakar, sehingga sematan “desa sebagai ranjang orang kota” bisa diminilsir keberadaannya.
Pada akhirnya, rakyat akan terus berharap pada penyelenggaraan tata kelola kehidupan sosial yang baik dari pemerintahnya. Maksud baik ini, hendaknya dijadikan sarana ramah tamah, bagi segenap elemen aparat negara dan tokoh masyarakat untuk berdialog kembali, merumuskan kehidupan desa yang tetap terjaga, sembari mencari solusi untuk mengatasi masalah-masalah seputar modernisasi tata ruang masyarakat urban. Desa adalah juga wajah masyarakat negeri ini, jangan sampai keberadaannya semakin legam terkena asap-asap pembangunan.
