Dwifungsi atau Mengorbankan Profesionalisme Militer?

Bergantinya Gubernur Aceh Nova iriansyah dengan Achmad Marzuki pada waktu lalu membuat babak baru di daerah yang di juluki Serambi Mekah. DPRA resmi mengusulkan dengan menyurati Presiden Jokowi melalui Mendagri atas habis nya masa periode pemerintahan Gubernur Aceh Nova iriansyah. 

Pewartaan yang sudah melebar ini menjadi konsumsi yang amat hangat di warung kopi oleh khalayak Aceh. Persepsi yang generik terlintas bahwasannya Novairiansyah bukanlah seorang politikus yang ulung dalam hal lobby-melobby bahkan dari tengah-tengah masyarakat pun mendapat penilaian yang senada. 

Namun titik peninjauan tulisan bukan dari apa yang sudah di hasilkan oleh Nova melainkan seorang Achmad Marzuki yang seorang Pensiunan militer mempunyai status dan latar belakangnya membuat tanda tanya besar.

Ketidak masuk akalan status dan latar belakang Achmad Marzuki patut di pertanyakan, pasalnya Achmad Marzuki yang pernah menjabat sebagai pangdam Iskandar Muda ini baru saja pensiun pada tanggal 1 Juli 2022 yang lalu dan di tanggal 4 Juli 2022 Achmad Marzuki di angkat menjadi staf ahli Kemendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, lalu merangkap jabatan sebagai Pj Gubernur Aceh. 

Asumsi umum yang berkeliaran bahwa terpilih Achmad Marzuki sebagai Pj Gubernur Aceh memang kian telah diproyeksikan dan menunjukan pola yang kontroversial untuk memberikan ruang kepada perwira TNI agar bisa menduduki jabatan sipil.

Artian militer sebagai wasit dalam berdemokrasi bukan berarti harus menunjukan seorang pensiunan militer untuk menduduki jabatan sipil, karena sebagai wasit yang di perlukan keadilan untuk mengamankan suatu ajang. 

Penunjukan pensiunan militer malah menambah pisau di luka- luka lama. Tentu saja kontroversial ini menimbulktan reaksi dari berbagai elemen masyarakat, walaupun hanya sebagai Penanggung Jawab Gubernur rasanya tidak etis seorang pensiunan militer yang masih hitungan hari menduduki jabatan sipil. 

Militer bukanlah lagi solusi menyelesaikan persoalan teknis bernegara seperti ini, keliru rasanya DPRA terlalu cepat untuk memberhentikan Novairiansyah sebagai Gubernur Aceh malah memilih seorang pensiunan militer yang tidak memiliki visi dalam membangun Aceh selama jangka waktu yang di tentukan. 

Maka dari itu keterlibatan DPRA dalam meneliti seorang penanggung jawab Gubernur aceh sangat di perlukan selaku representatif rakyat. banyak berharap untuk DPRA agar pemilihan seorang penanggung jawab Gubernur Aceh di pertimbangkan dengan seksama tanpa mengaburkan cita-cita bangsa Aceh dan lebih banyak berkaca dari permasalahan masa lalu. 

lagi-lagi profesionalisme militer kembali  di uji kali ini dari perspektif yang cukup sensitif, melihat persoalan ini seolah-olah kementerian yang menanggulangi pertahanan dan keamanan tidak mempunyai power of point untuk pensiunan militer. harus sangat yakin untuk perlu di diskusikan dalam menyeimbangkan antar hubungan dan antar profesionalisme. Persoalan teknis seperti ini tidak harus mengorbankan Profesionalisme Militer, Pola-pola seperti ini mudah menyudutkan pandangan bagaimana untuk mengaktifkan kembali Dwifungsi.