"Kalau dinikahkan sebelum dewasa, ada implikasi sosial yang akan menghantui, seperti retan trafficking, pendidikan, dan kemiskinan," ujar Profesor Muhadjir dalam sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (30/10/2014).
Ia menilai pernikahan anak ini erat kaitannya dengan faktor pendapatan. Tujuan penikahan semacam ini untuk membantu beban keluarga. Ia menyimpulkan, ada hubungan yang kuat antara pernikahan anak di bawah umur dengan kemiskinan. "Perkawinan anak bisa melanggengkan kemiskinan," papar dia.
Hal serupa juga diungkapkan Direktur Institut Kapal Perempuan, Misiyah. Ia mengatakan pernikahan di bawah umur dapat menutup akses pendidikan, khususnya pada perempuan. Pada akhirnya, kaum hawa hanya akan bekerja disektor informal dengan upah rendah dan rentan kekerasan. Mereka akhirnya berpotensi mengalami kemiskinan.
"Mereka akan menempati posisi kerja di sektor informal, seperti pelayan toko, pembantu rumah tangga, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan. Upahnya antara Rp9.000 dan tidak lebih dari Rp20.000 dengan jam kerja panjang lebih dari 10 jam kerja," beber Misiyah.
Pernikahan dini dan kemiskinan struktural memiliki hubungan yang erat. Pernikahan dini dapat melanggengkan kemiskinan karena anak yang menikah pada usia dini cenderung tidak memiliki pendidikan yang cukup dan keterampilan yang memadai untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Selain itu, pernikahan dini juga dapat menghambat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan angka kematian ibu dan bayi.
Faktor-faktor penyebab pernikahan dini tidak hanya terkait dengan kemiskinan, tetapi juga faktor agama dan pandangan masyarakat yang menikahkan anak pada usia yang terlalu muda. Melihat kenyataan tersebut maka sudah selayaknya semua elemen bangsa baik pemerintah, tokoh masyarakat, agamawan, guru terutama orang tua, melakukan kerja-kerja nyata agar generasi muda kita tidak terjerembap dalam praktik pernikahan dini. Caranya dengan mengawasi secara lebih memadai, tetapi bijaksana dalam menyikapi pergaulan sosial anak-anak kita. Selain itu, pendidikan seks yang benar sejak dini di keluarga dan sekolah perlu diberikan agar anak-anak kita mengenali fungsi-fungsi organ genital mereka secara benar dan proporsional.
Selanjutnya perlu ditingkatkan sosialisasi dampak negatif dari pernikahan dini dengan menyertakan kasus-kasus riil dan fakta sosiologis di masyarakat terutama dampak dari pergaulan bebas. Selanjutnya kedepan anak-anak muda dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan yang positif untuk mengasah minat dan bakat mereka. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan muda di Indonesia, sehingga para orang tua juga dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang telah diberikan oleh pemerintah dan tidak putus sekolah.
Selain itu dapat diberikan dispensasi nikah. Maksud pemberian dispensasi nikah adalah oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.
Selain solusi hukum, sudah selayaknya seluruh elemen bangsa (pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua, guru dan dosen) melakukan kerja nyata untuk mencegah generasi muda kita terjerumus dalam praktik pernikahan dini.Selain itu, keluarga dan sekolah harus memberikan pendidikan seks yang memadai sejak dini agar anak-anak kita mengenal fungsi alat kelamin secara benar dan proporsional.
Dan terakhir adalah mengedukasi anak-anak tentang akibat dan dampak negatif dari pernikahan dini. Bagaimana mengintegrasikan kasus nyata dan fakta sosiologis ke dalam masyarakat. Namun, tidak semua orang tua mampu atau mau “secara terang-terangan” mengingatkan anaknya akan dampak negatif dari pergaulan bebas.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
