Rumah Layak untuk Rakyat, Mimpi Dalam Sistem

Dari total tiga juta perumahan, kurang lebih sebesar 20% akan dialokasikan sebagai rumah subsidi, dan sisanya untuk hunian komersial. Dua jenis hunian yang akan dibangun yaitu rumah tapak untuk wilayah dengan ketersediaan lahan luas dan rumah vertikal seperti apartemen dan rumah susun untuk wilayah perkotaan.

Proyek ini mencakup Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa, seperti kota Bekala di Medan, Talang Keramat di Palembang dengan area pembangunan mencakup 100 hektar, dan di Bantoa Makassar mencakup 90 hektar. 

Tiga juta rumah per tahun merupakan program prioritas pemerintah, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), bahkan termasuk opsi gratis untuk kategori tertentu .

Program ini juga dianggap sebagai penggerak sektor industri lain seperti pasir, genteng, dan material konstruksi yang lain, hingga perlengkapan rumah tangga. 

Program pemerintah diatas sekilas dirasa bagai angin segar bagi masyarakat, namun dalam sistem ekonomi kapitalis yang berorientasi pada keuntungan semata, tentu untuk mendapatkan hunian tersebut membutuhkan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku. 

Faktor penyebab 

Belum terpenuhinya kebutuhan rumah layak bagi masyarakat disebabkan oleh faktor utama yaitu kondisi ekonomi yang melingkupi masyarakat. Semakin melambungnya harga tanah dan rumah namun tak sebanding dengan kenaikan pendapatan sehingga harga lahan dan rumah pun tetap tak terkejar masyarakat menengah kebawah. Meskipun pemerintah memberikan subsidi. 

Lokasi lahan perumahan yang seringkali jauh dari fasilitas perekonomian dan sosial menjadi persoalan lain.  

Pemerintah hanya bertindak sebagai regulator yang ujung ujungnya akan menyerahkan penyediaan hunian kepada pihak swasta yang berorientasi pada materi (keuntungan).

Konsesi lahan oleh pihak swasta atas nama liberalisasi mengakibatkan lahan berada dibawah kendali korporasi. Konsesi atas nama liberalisasi terjadi pada barang tambang seperti semen, pasir, besi, batu, juga kayu dan hutan yang termasuk bahan bangunan. 

Semua ini mengakibatkan rakyat sulit untuk menjangkau rumah hunian layak yang murah, terjangkau dan berkualitas.