Pada tahun 2020 ini, kita dikejutkan dengan sebuah virus yang telah ditetapkan menjadi pandemic global, yaitu Covid-19. Virus yang menjangkit ratusan ribu orang diseluruh dunia dan membunuh ribuan diantaranya ini pun oleh Presiden Jokowi ditetapkan sebagai bencana nasional pada awal bulan Maret yang lalu. Banyak kritik mewarnai langkah pemerintah dalam mengatasi pandemic ini.
Sejak bulan Januari hingga Februari, beberapa pengamat hingga pakar telah memperingati pemerintah mengenai bahaya penyebaran virus corona sehingga perlunya tindakan pencegahan.Â
Namun peringatan tersebut direspons mengecewakan. Hampir sebagian besar dianggap sebagai guyon. Misalnya saja Menko Maritim dan Investasi yang menyamakan virus corona dengan mobil di batam, Menkopolhukam yang menganggap virus corona tak bisa masuk Indonesia karena perizinan yang sulit, hingga Menhub yang mengatakan corona tak bisa menjangkit masyarakat Indonesia karena hobi makan nasi kucing. Sialnya nama terakhir justru dinyatakan positif mengidap Covid-19. Sungguh ironis memang.
Selain dengan lelucon, beberapan kebijakan pemerintah juga tak efektif. Lihat saja ketika Presiden Jokowi mengambil kebijakan untuk memberikan insentif perjalanan wisata dan membayar influencer untuk menggembos pariwisata yang lesu akibat virus corona.Â
Kebijakan ini akhirnya menjadi boomerang ketika himbauan untuk tinggal di rumah oleh pemerintah disikapi dengan berlibur oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya tentu saja kita bisa lihat sendiri ketika laju penyebaran dan jumlah masyarakat yang terinfeksi meningkat sangat drastis per harinya.
Lunturnya Kepemimpinan Nasional pada Presiden
Saat penyebaran corona seolah-olah ditutup-tutupi oleh pemerintah pusat, Gubernur DKI Jakarta mengambil langkah mengejutkan dengan mengumumkan pemantauan terhadap orang-orang yang diduga Covid-19.Â
Langkah ini membuat perseteruan politik antara pemerintah pusat dan DKI Jakarta menjadi tajam. Mungkin sisa-sisa Pilkada dan Pilpres masih menyelimutinya.Â
Lebih lanjut, setelah akhirnya melalui berbagai penangkalan, Jokowi mengumumkan dua kasus pertamanya, yaitu warga asal Depok. Beredar kabar bahwa sebenarnya kedua orang ini telah lama dicurigai dan positif namun ada tekanan untuk tidak mengumumkannya.Â
Saat ini, pemerintah memiliki gugus tugas nasional untuk penanganan Covid-19 yang dibentuk presiden sendiri untuk melaksanakan agenda penanggulangan Covid-19.
Beberapa minggu berselang, jumlah korban mengalami peningkatan drastis. Data terakhir menunjukkan hampir 800 lebih jumlah pasien positif yang tersebut dilebih dari 22 provinsi di Indonesia. Ditengah keadaan yang sulit ini, pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk memusatkan seluruh penanganan di Jakarta.Â
