Kebijakan Luar Negeri Era Jokowi: Pendekatan Realisme dalam Menghadapi Tantangan Global

Di era pemerintahan Joko Widodo, Indonesia mengadopsi pendekatan kebijakan luar negeri yang semakin pragmatis. Melalui pendekatan realisme, kebijakan ini menempatkan kekuatan nasional dan kepentingan negara sebagai prioritas utama.

Pendekatan yang digunakan mencerminkan teori realisme dalam hubungan internasional. Realisme sebagai teori hubungan internasional menekankan pentingnya kekuasaan dan kepentingan nasional dalam menentukan kebijakan luar negeri. 

Thucydides, dalam The History of the Peloponnesian War, menggarisbawahi mengenai kekuatan menentukan hukum dalam hubungan antarnegara. Perspektif ini menyoroti bahwa negara adalah aktor utama dalam sistem internasional yang anarki, di mana tidak ada otoritas global yang mengatur.

Kenneth Waltz, seorang pemikir realisme struktural juga menambahkan bahwa struktur internasional memaksa negara untuk bertindak rasional guna mempertahankan posisinya dalam hierarki global. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini relevan, terutama di bawah kepemimpinan Jokowi yang berusaha melindungi kedaulatan dan memaksimalkan kepentingan nasional melalui langkah-langkah strategis.

Lalu bagaimana teori realisme ini diterapkan? Esai ini akan membahas implementasi pendekatan realisme dalam kebijakan luar negeri Jokowi untuk menghadapi tantangan global.

Teori Realisme dalam Hubungan Internasional

Teori realisme dalam hubungan internasional menekankan pentingnya kekuatan dan kepentingan nasional sebagai pendorong utama perilaku negara. Realisme berargumen bahwa negara adalah aktor utama dalam sistem internasional yang anarki di mana tidak ada otoritas yang lebih tinggi. 

Realisme juga memandang dunia sebagai arena kompetisi tanpa akhir di mana negara-negara bersaing untuk kekuatan dan keamanan. Negara sebagai aktor utamanya, berusaha melindungi kepentingan nasionalnya, baik melalui diplomasi, aliansi, maupun kekuatan militer.

Indonesia telah menganut prinsip kebijakan luar negeri bebas dan aktif di awal kemerdekaannya. Prinsip ini memungkinkan Indonesia mengambil sikap mandiri dalam dinamika politik global tanpa terjebak dalam blok-blok kekuatan dunia tertentu. 

Dengan kondisi global yang terus berubah, kebijakan luar negeri perlu disesuaikan dengan dinamika internasional. Di bawah kepemimpinan Jokowi, kebijakan luar negeri semakin terfokus pada kepentingan ekonomi, keamanan maritim, dan keterlibatan regional.