Contoh, seorang dokter dari fakultas kedokteran dengan akreditasi A tidak memiliki kemampuan yang sama dengan alumnus fakultas kedokteran dengan akreditasi C.
Hal ini tentunya akan membuat kompetensi dokter tidak sama rata, meski sudah ada upaya penyamarataan dengan Ujian Kompetensi Dokter (UKMPPD), pada kenyataannya tes tersebut bukanlah jalan terbaik.
Solusi terbaik adalah menyamaratakan kompetensi seluruh lulusan dengan menyamakan akreditasi FK-FK yang sudah ada.
Maka dari itu, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap FK memiliki tenaga pengajar, fasilitas pendukung, dan ilmu yang setara.
Sehingga, FK tersebut dapat mendukung pencetakan lulusan dokter mulai dari fase preklinik hingga klinik dan lulusannya memiliki kompetensi yang sama satu dengan yang lain.
4. Pemerataan penempatan lulusan dokter disertai dengan fasilitas dan tunjangan yang memadai
Data menunjukkan bahwa dokter-dokter saat ini cenderung terpusat pada bagian barat Indonesia. Sedangkan, bagian timur Indonesia masih memiliki sangat sedikit dokter.
Tak heran taraf kesehatan di bagian timur Indonesia belum rata dengan yang ada di barat.
Hal ini menjadi cerminan bahwa sistem pemerataan kesehatan kita masih belum terimplementasi dengan baik.
Banyak sekali faktor-faktor yang ikut andil dalam peristiwa ini, mulai dari infrastruktur yang belum berkembang dengan baik hingga sistem tunjangan hidup yang kurang bagi lulusan dokter untuk mengabdi disana.
Permasalahan ini memang memerlukan berbagai elemen untuk berkolaborasi mewujudkan suatu daerah yang memiliki aksesibilitas tinggi, disertai dengan jaminan dari stakeholder terkait berupa asuransi, tunjangan hidup yang layak bagi lulusan dokter untuk terjun kembali ke masyarakat.
