Mohon tunggu...
Eggy Aryabhazda Suwandi
Eggy Aryabhazda Suwandi Mohon Tunggu... Administrasi - Mahasiswa Pascasarjana Magister Management Universitas Widyatama

H. Eggy Aryabhazda Suwandi, S.M., adalah seorang ekstrovert yang energik, entrepreneur, dan mahasiswa Magister Manajemen di Universitas Widyatama. Hobi berenang, rekreasi, fotografi, dan videografi membantunya berbagi cerita inspiratif. Dengan minat di bidang kewirausahaan dan manajemen,

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Gagasan Pergantian nama Provinsi JawaBarat Menjadi Provinsi Sunda

30 September 2024   19:57 Diperbarui: 30 September 2024   22:34 86
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Pelestarian Identitas dan Kebanggaan Budaya

Pendahuluan

Nama "Jawa Barat" yang digunakan saat ini merupakan warisan kolonial yang mulai diterapkan pada masa penjajahan Belanda. Sebelum kedatangan kolonialisme, wilayah barat Pulau Jawa dikenal sebagai Tanah Sunda, yang mencakup sebagian besar wilayah modern Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Wilayah ini adalah rumah bagi peradaban suku Sunda, yang sejak ribuan tahun silam mengembangkan budaya, adat, dan bahasa khas.

Dalam sejarahnya, suku Sunda memiliki kerajaan-kerajaan besar seperti Tarumanagara, Sunda, Galuh, dan Pajajaran, yang mencapai puncak kejayaannya sebelum akhir abad ke-16. Dengan runtuhnya kerajaan Pajajaran pada tahun 1579 dan pengaruh dari kerajaan-kerajaan Islam seperti Kesultanan Banten, identitas politik Sunda mengalami perubahan. Pada masa kolonialisme, penamaan administratif berdasarkan wilayah geografis memperkenalkan nama "Jawa Barat," yang akhirnya melekat hingga hari ini. Meski begitu, kebudayaan Sunda tetap bertahan melalui bahasa, kesenian, dan adat istiadat, yang masih hidup hingga sekarang.

Alasan dan Gagasan Pergantian Nama

  1. Penghormatan terhadap Sejarah dan Identitas Sunda
    Nama "Sunda" mencerminkan sejarah dan kejayaan peradaban yang pernah mendominasi wilayah barat Pulau Jawa sebelum era kolonial. Mengembalikan nama provinsi menjadi Provinsi Sunda akan menghidupkan kembali identitas yang sudah ada jauh sebelum penjajah memperkenalkan penamaan baru. Nama ini membawa makna sejarah yang mendalam, yang tidak hanya merepresentasikan penduduknya, tetapi juga menghormati leluhur mereka yang pernah memimpin peradaban besar.

  2. Pelestarian Budaya dan Bahasa Sunda
    Budaya dan bahasa Sunda adalah bagian penting dari identitas masyarakat yang tinggal di wilayah ini. Dengan pengembalian nama Provinsi Sunda, pemerintah dapat fokus pada kebijakan yang lebih serius untuk melestarikan dan mengembangkan budaya lokal, termasuk pendidikan bahasa Sunda, penguatan seni tradisional seperti angklung, serta pelestarian upacara-upacara adat. Langkah ini tidak hanya memperkuat budaya, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam menjaga kekayaan tradisi dari ancaman globalisasi.

  3. Membedakan Identitas dari Provinsi Lain di Pulau Jawa
    Saat ini, terdapat tiga provinsi besar di Pulau Jawa, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dengan mengganti nama "Jawa Barat" menjadi Provinsi Sunda, identitas wilayah ini akan menjadi lebih khas dan berbeda dari provinsi-provinsi lain. Nama Sunda akan menonjolkan kekhasan budaya dan sejarahnya, memberikan posisi unik bagi provinsi ini dalam peta nasional dan internasional.

  4. Memperkuat Kebanggaan Lokal
    Mengganti nama menjadi Provinsi Sunda juga dapat meningkatkan kebanggaan lokal di kalangan masyarakat Sunda. Identitas sebagai bagian dari kebudayaan Sunda yang kaya dan bersejarah akan semakin kuat jika tercermin dalam nama provinsi mereka. Ini tidak hanya akan memperkuat rasa kepemilikan terhadap warisan budaya, tetapi juga mendorong persatuan di kalangan masyarakat untuk menjaga dan merawat kekayaan tradisi mereka.

Dampak dan Implementasi Pergantian Nama

Meskipun pergantian nama tampaknya hanya bersifat simbolis, langkah ini akan memberikan dampak signifikan, baik dari segi budaya, administratif, maupun sosial. Langkah-langkah formal yang harus diambil untuk mewujudkan pergantian nama ini melibatkan berbagai tahapan hukum dan politis:

  1. Usulan dari DPRD dan Pemerintah Provinsi
    Proses pergantian nama harus dimulai dari usulan resmi oleh DPRD Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Usulan ini akan melibatkan kajian mendalam yang mencakup aspek-aspek historis, sosial, budaya, serta dampak ekonominya. Pengajuan usulan ini bisa didorong melalui petisi masyarakat atau dukungan tokoh-tokoh lokal.

  2. Dukungan Masyarakat melalui Petisi atau Referendum
    Agar usulan ini memiliki legitimasi kuat, dukungan masyarakat harus diperoleh melalui mekanisme seperti petisi atau referendum. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung perubahan nama ini akan menjadi landasan penting bagi proses pengajuan ke pemerintah pusat.

  3. Kajian dan Persetujuan di Tingkat Nasional
    Setelah usulan diajukan, pemerintah pusat, melalui Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI, harus melakukan kajian yang mendalam terkait perubahan ini. Proses ini akan melibatkan diskusi di tingkat nasional, di mana manfaat dan tantangan pergantian nama akan dievaluasi sebelum persetujuan diberikan melalui undang-undang atau peraturan pemerintah.

  4. Penyesuaian Administratif dan Sosialisasi
    Setelah persetujuan diberikan, proses implementasi akan melibatkan penyesuaian administratif, termasuk perubahan nama di dokumen-dokumen resmi, nama institusi pemerintahan, dan sosialisasi kepada masyarakat. Pemerintah provinsi akan memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses transisi ini, sehingga berjalan lancar dan tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Tantangan dan Potensi Keuntungan

Meskipun pergantian nama provinsi ini merupakan langkah penting dalam menjaga identitas budaya, beberapa tantangan harus dihadapi, antara lain:

  • Biaya dan penyesuaian administratif: Pergantian nama akan melibatkan biaya besar untuk menyesuaikan berbagai dokumen dan struktur pemerintahan.
  • Tantangan politis dan legislasi: Mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat serta DPR RI bukanlah hal mudah, terutama jika terdapat kepentingan politis yang berbeda.

Namun, jika terealisasi, pergantian nama ini memiliki banyak potensi keuntungan. Selain menjaga dan melestarikan kebudayaan Sunda, langkah ini akan menciptakan identitas yang lebih jelas dan unik di tengah provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa, memberikan kebanggaan bagi masyarakat, dan menarik perhatian dalam peta budaya dan pariwisata internasional.

Kesimpulan

Gagasan untuk mengganti nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda bukanlah semata-mata pergantian administratif, melainkan sebuah langkah strategis untuk menghidupkan kembali identitas dan warisan budaya yang telah ada selama berabad-abad. Nama Sunda memiliki akar sejarah dan kebudayaan yang mendalam, yang mencerminkan kejayaan masa lalu dan kekayaan warisan masyarakat di wilayah barat Pulau Jawa.

Dengan dukungan masyarakat, DPRD, dan pemerintah pusat, perubahan nama ini dapat menjadi kenyataan yang membawa kebanggaan baru bagi masyarakat Sunda. Provinsi Sunda akan berdiri sebagai simbol kuat dari warisan budaya dan sejarah yang selalu dijunjung tinggi oleh masyarakatnya, memastikan bahwa tradisi, bahasa, dan adat istiadat Sunda akan tetap hidup dan berkembang di masa depan.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun