Mengenal Berbagai Macam Mazhab Perencanaan

Mazhab sosialisme-Marxisme memandang pembangunan sebagai alat untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil dan menghapus ketidaksetaraan. Pembangunan dalam perspektif ini harus menguntungkan seluruh masyarakat, terutama kelas pekerja, bukan hanya elite atau kelas pemilik modal. Negara memiliki peran sentral dalam mengelola ekonomi dan distribusi sumber daya. 

Marx berpendapat bahwa kapitalisme akan selalu mengarah pada ketidakadilan, sehingga pembangunan yang berkelanjutan harus berbasis pada kolektivisme dan penghapusan sistem kepemilikan pribadi atas alat produksi.(Marx, K. (1867). P

4. Pragmatisme

Pragmatisme menekankan pendekatan yang fleksibel dan berorientasi pada hasil nyata. Dalam mazhab ini, kebijakan pembangunan tidak didasarkan pada ideologi atau teori yang kaku, melainkan pada solusi praktis yang dapat diimplementasikan sesuai dengan konteks yang ada. Pragmatisme berpendapat bahwa setiap keputusan harus dievaluasi berdasarkan keberhasilannya dalam mencapai tujuan tertentu, dan bukan berdasarkan kesesuaian dengan teori tertentu.(Dewey, J. (1916).

5. Perencanaan Advokasi

Perencanaan advokasi adalah reaksi terhadap pendekatan perencanaan yang teknokratis dan sering kali elitis. Perencana dalam mazhab ini berfungsi sebagai advokat bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan tertindas, dengan tujuan untuk memberikan suara bagi mereka yang tidak diwakili dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini menekankan pentingnya partisipasi publik dan keadilan sosial dalam proses pembangunan. (Davidoff, P. (1965).

6. Post-modernisme

Mazhab ini menolak struktur yang kaku dan narasi besar yang diusung oleh modernisme, seperti perencanaan rasional dan sistematis. Dalam post-modernisme, perencanaan lebih berfokus pada pluralitas, heterogenitas, dan desentralisasi. Ada penekanan kuat pada subjektivitas dan perbedaan dalam pendekatan pembangunan, serta pengakuan bahwa setiap konteks memerlukan solusi yang unik dan tidak ada satu pendekatan yang bisa berlaku untuk semua situasi. (Harvey, D. (1989). 

7.Perencanaan Kolaboratif

Perencanaan kolaboratif menekankan pentingnya partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembangunan. Mazhab ini mengakui bahwa perencanaan yang efektif membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan kelompok-kelompok lokal. Perencanaan kolaboratif bertujuan untuk menciptakan dialog yang terbuka dan inklusif, di mana semua pihak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi mereka. (Healey, P. (1997). 

8. Green Planning