Mohon tunggu...
Ega Rafi
Ega Rafi Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

Saya menyukai konten berita yang terkait dengan politik dan ekonomi

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Adaptasi Pemerintah Jepang Dalam Mengatasi Depopulasi

7 Juni 2024   10:45 Diperbarui: 7 Juni 2024   17:45 160
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pasangan yang baru menikah menerima uang sebesar 600 ribu Yen (Rp 67 juta) untuk membantu memulai hidup baru. Syaratnya, pasangan harus berusia di bawah 40 tahun dan memiliki pendapatan gabungan kurang dari 5,4 juta Yen (Rp 603 juta).

3. Peningkatan pendapatan kaum muda

Peningkatan pendapatan kaum muda diyakini dapat mendorong niat warga untuk memiliki anak.

● Kebijakan Pemerintah Jepang untuk mengatasi penurunan populasi melalui imigrasi:

1. Relaksasi aturan masuk

Pada tahun 2019, pemerintah mengizinkan masuknya tenaga kerja terampil selama lima tahun di sektor-sektor yang paling terdampak. Orang asing dengan kualifikasi tinggi juga dapat tinggal secara permanen di Jepang.

2. Penambahan kategori tenaga kerja

Pemerintah Jepang menambah empat kategori baru ke dalam golongan tenaga kerja terampil yaitu pengemudi bus, masinis kereta api, buruh kayu di industri kehutanan, dan pekerjaan dengan keterampilan khusus lainnya.

Semua langkah ini baik secara internal mapun eksternal bertujuan untuk membalikkan tren penurunan angka kelahiran di Jepang.

● Langkah Pemerintah Jepang secara internal sejak tahun 2023 yaitu mengkampanyekan pernikahan dan memiliki anak dengan cara memberikan dana hadiah kepada pasangan yang baru saja menikah, memiliki program khusus mengenai anak dan pengasuhan anak, dan membuat kebijakan peningkatan pendapatan kaum muda penduduk Jepang. Namun, program ini membutuhkan biaya yang sangat besar, akan tetapi risiko jangka panjang yang dihadapi lebih kecil daripada menggunakan anggaran kas negara tersebut untuk mengembangkan sektor lainnya dengan risiko kekurangan penduduk.

● Langkah Pemerintah Jepang Secara eksternal sejak tahun 2019 yaitu memudahkan orang asing yang berkualitas seperti fresh graduate, pakar, dan lainnya untuk bekerja di seluruh sektor industri, lalu naturalisasi di Jepang sangat mudah karena hanya dengan memenuhi 3 syarat yaitu berusia 20 tahun keatas, bertempat tinggal di Jepang selama minimal 5 tahun, dan memiliki pekerjaan atau mata pencaharian. Meskipun demikian, imigrasi bukanlah solusi berkelanjutan yang selalu berdampak positif karena Jepang memiliki tantangan budaya dan bahasa dalam menarik minat tenaga kerja asing dan juga penerimaan terhadap orang asing tentunya berisiko terhadap nilai dan tradisi masyarakat yang diwariskan oleh generasi sebelumnya akibat akulturasi yang secara perlahan mengikis budaya asli Jepang.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun