Hubungan Islam dan Negara

Pasca runtuhnya Turki Utsmani, dunia Islam terjebak dalam beberapa pilihan sistem politik. Tiap tokoh Muslim mempunyai pandangan yang berbeda tentang bagaimana hubungan Agama dengan Negara. 

Perbedaan pandangan tersbut menjadikan masyarakat muslim dilema dalam mengambil sikap, apakah akan menerima konsep demokrasi yang ditawarkan Negara Barat, atau menerima komunis sosialis, atau sebeneranya dalam Islam pun terdapat suatu sistem yang baku dalam mengatur tata negara.

Di kalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. 

Aliran pertama berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya islam satu agama yang sempurna dan yang lengkap dengan pengaturan bagi bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara.

Aliran kedua berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. 

Agama ditempatkan secara terpisah dengan Negara, karena jika dicampur adukan akan merusak keduanya.kemudian aliran ini juga menempatkan Agama dan Negara sebagai suatu entitas yang berbeda.

Aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah suatu Agama yang serba lengkap dan bahwa dalam Islam terdapat sistem ketatanegaraan. 

Dilihat dari sudut pandang historis memang tidak ada sistem ketatanegaraan yang baku dalamIslam, hal ini dapat dilihat dari dinamika politik Islam sejak masa Nabi Muhammad saw hingga masa khulafa Ar-rasyidin dan masa kerajaan Islam setelahnya. Kemudian dapat dilihat dari pergantian dari sistem khilafah ke sistem kerajaan pada masa dinasti Umayyah. .

Tetapi aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha Penciptanya. Aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.