Belakangan ini, Partai Demokrat diterpa isu konflik internal yang ditengarai adanya upaya 'kudeta' terhadap kepemimpinan Ketum Partai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sejatinya, konflik di tubuh partai atau organisasi sesuatu yang wajar bila mengukurnya sebagai bagian dari evaluasi dan koreksi.
Namun yang terjadi di Partai Demokrat boleh dikatakan cukup memprihatinkan. Pucuk kepemimpinan digoyang.
Bermula dari pernyataan pers AHY pada 1 Februari, kemudian berlanjut pada pernyataan pers Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 23 Februari 2021, dugaan upaya 'kudeta' kian terkonfirmasi.
Sederet nama kader, mantan kader dan orang luar partai yang semula disinggung AHY satu per satu mulai ketahuan dan memperlihatkan diri. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko turut masuk sebagai nama yang dituding berada dalam upaya pengambilalihan ini. Moeldoko menyebutnya hanya sebagai pertemuan biasa.
SBY sendiri menyebut langsung nama Moeldoko dalam penjelasannya.
"Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Moeldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu," ujar SBY.
Yang menjadi perhatian selanjutnya, SBY memilih menggunakan term Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) untuk menjelaskan dinamika Partai Demokrat sekarang.
Pernyataannya cukup pedas terdengar. Pemilihan kata 'gerakan' tentunya mengarahkan pandangan bahwa upaya pengambilalihan kepemimpinan telah tersusun rapi dan terorganisir.
"Bagi orang luar yang punya ambisi untuk merebut dan membeli Partai Demokrat, saya katakan dengan tegas dan jelas, Partai Demokrat not for sale, partai kami bukan untuk diperjualbelikan," kata SBY dalam video yang dirilis Rabu 24 Februari 2021, mengutip Kompas.com.
