Inggris "Out from UE", Giliran Sawit yang Tersenyum

Ancaman imigran yang mengganggu kesempatan bekerja warga Inggris di negaranya sendiri bukan sebuah fenomena baru, namun semakin memuncak tatkala konflik yang mendera sejumlah negara di Timur Tengah.

Kondisi tersebut cukup menguatkan dalil yang dikampanyekan kelompok pro-exit saat itu. Situs voteleavetakecontrol.org memasukkan argumen bahwa hampir 2 juta orang datang ke UK dari UE (di tengah gelombang arus imigran Timur Tengah yang dicap sebagai negara miskin) sehingga ketakutan mereka bahwa masa depan Inggris akan dipengaruhi oleh negara-negara miskin.

Namun, poin utama dari fenomena ini menunjukkan bahwa UE justru kehilangan daya tawar akibat menghiraukan keadaan sosial yang sangat mendasar dari suatu negara yaitu hilangnya lapangan pekerjaan.

UE semakin terjepit untuk bisa meyakinkan kebijakan mereka yang terdengar sangat manusiawi dan menyenangkan banyak orang itu mampu terimplementasi terhadap realita masyarakat. Kenyataan bahwa ide yang sangat utopis namun dengan aturan yang kurang adil bagi sebagian besar orang dapat menurunkan kepercayaan terhadap UE.

Dan pertimbangan itu harus dipikirkan secara matang oleh UE ketika mereka mengusung isu lingkungan dan sustainable yang begitu ideal dan disetujui banyak orang, ternyata justru, dalam perkiraan yang sederhana, berpotensi memukul puluhan juta orang yang telah menggantungkan hidupnya dari pekerjaan yang diklaim 'merusak lingkungan'. Dalam semangat berlainan dari itu, mungkin kita berpikir, "Apa sawit harus ditiadakan saja?"

Meski sebagian masyarakat Indonesia sepakat pada kemungkinan jawaban 'ya' dari pertanyaan itu, beberapa tahun mendatang ketiadaan solusi komprehensif untuk RED II terhadap Indonesia, akan mematuk lebih tajam sentimen masyarakat terhadap UE, terlebih dengan kecurigaan bahwa sesungguhnya ada motif di balik isu sustainable untuk melindungi produk minyak nabati UE.

Maka, ini bisa menjadi sedikit senyuman bagi kelapa sawit Indonesia, berharap UE sedikit melunak dalam mengencangkan kebijakan RED II dengan memperhatikan bahwa Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk menjalankan skema kelapa sawit berkelanjutan.