Ibaratnya, jika saya tidak setuju pada penghargaan itu, maka saya adalah bagian dari Fadli Zon. Jika saya pro Jokowi, maka saya harus mengamini pencapaian Sri Mulyani. Tidak ada istilah netral atau abu-abu.
Pengkotak-kotakan nalar semacam itu adalah hukum di media sosial sekarang ini. Publik yang masuk ke dalam diskursus melalui media sosial siap-siap disesatkan masuk ke dalam kotak tersebut. Suka atau tidak.
Inilah model baru dalam jagat viralitas politik. Tidak ada perdebatan gagasan, karena nalar itu dikerucutkan ke dalam sosok badan manusia.
Ide itu disempitkan. Siapa yang mengatakannya? Ide ini lebih condong untuk mendukung siapa? Seberapa hitam dan putih ide itu disampaikan?
Maka mulai dari situlah nalar kritis hilang. Kita lalu menjadi minder untuk bersuara. Jika ada gagasan yang berseberangan dengan idolanya, orang itu terlebih dahulu meminta izin sampai-sampai membuat klarifikasi bahwa apa yang dikatakannya tidak bermaksud untuk mendeskreditkan pemahaman tokoh idolanya.
Hal inilah yang lebih mengkhawatirkan daripada pasal tentang penghinaan presiden ataupun perendahan martabat DPR yang menjadi pembahasan luas di masyarakat.
Sebabnya, keinginan untuk menghina muncul akibat sempitnya nalar berpikir. Sekarang, tinggal bagaimana kita untuk menjaga jarak terhadap Sang Idola.
