Mohon tunggu...
Efrain Limbong
Efrain Limbong Mohon Tunggu... Jurnalis - Mengukir Eksistensi

Nominator Kompasiana Award 2024

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Artikel Utama

Fakta Keberhasilan, Sulteng Keluar dari 10 Provinsi Termiskin

27 Oktober 2024   15:46 Diperbarui: 28 Oktober 2024   13:19 386
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Angka kemiskinan di pedesaan Sulteng masih dominan dibanding perkotaan. (Dokumentasi Pribadi) 

Di bawah kepemimpinan Gubernur Rusdy Mastura yang menjabat selama 3,5 tahun, Sulawesi Tengah (Sulteng) berhasil keluar dari 10 besar provinsi termiskin di Indonesia, pada tahun 2024.

Realitas ini menjadi fakta menarik, mengingat pada tahun 2023 kemarin, Provinsi Sulteng masih berada pada peringkat 9 provinsi termiskin di Indonesia.

Selama ini peringkat 10 besar menjadi tolak ukur bagi provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia. Serta menjadi evaluasi terhadap kinerja pemerintah provinsi (Pemprov), dalam mengatasi kemiskinan di daerah setiap tahunnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada bulan Juli lalu, untuk 10 provinsi termiskin semester I Maret 2024 meliputi,

1. Papua Pegunungan 32,97 persen.
2. Papua Tengah 29,76 persen.
3. Papua Barat 21,66 persen.
4. Nusa Tenggara Timur 19,48 persen.
5. Papua Barat Daya sebesar 18,13 persen.
6. Papua Selatan 17,44 persen.
7. Papua 17,26 persen.
8. Maluku 16,05 persen.
9. Gorontalo 14,57 persen.
10. Aceh sebesar 14,23 persen.

Angka kemiskinan di Provinsi Sulteng periode Maret 2024 sebesar 11,77 persen atau 379,76 ribu orang. Terjadi penurunan dari tahun 2023 yakni sebesar 12,41 persen atau 395,66 ribu orang. Adapun penurunan sebesar 0,6 persen atau 15,9 ribu orang.

Angka kemiskinan Sulteng oleh BPS, terbagi pada penduduk pedesaan dan perkotaan. Dimana angka kemiskinan masih dominan di pedesaan yakni sebesar 13,33 persen. Sementara untuk perkotaan sebesar 8,61 persen.

BPS mendefinisikan penduduk miskin sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan, di bawah garis kemiskinan. Untuk Sulteng pada Maret 2024 garis kemiskinan sebesar Rp 600.872 per kapita per bulan.

Data persentase angka kemiskinan Sulteng pada Maret 2024. Dok BPS RI
Data persentase angka kemiskinan Sulteng pada Maret 2024. Dok BPS RI

Adapun angka kemiskinan Provinsi Sulteng di tahun 2024, berada di bawah Provinsi Bengkulu sebesar 13,56 persen. Serta Provinsi NTB dengan angka kemiskinan sebesar 12,91 persen.

Untuk Pulau Sulawesi, angka kemiskinan tertinggi masih diraih Provinsi Gorontalo sebesar 14,57 persen. Menyusul provinsi Sulteng sebesar 11,77 persen.

Walau demikian, Sulteng menorehkan fakta keberhasilan. Dimana tidak lagi masuk dalam 10 :provinsi termiskin di Indonesia. Karena realitas adanya penurunan angka kemiskinan di Sulteng.

Fakta ini menjadi pembuktian dari hasil kinerja nyata Pemprov Sulteng, di bawah kepemimpinan Rusdy Mastura. Yakni dalam mengatasi realitas kemiskinan di Sulteng.

Hanya dalam 3,5 tahun sejak menjabat di tahun 2021, telah berhasil menurunkan angka kemiskinan di Sulteng secara bertahap. Dimana angka kemiskinan di tahun 2020 sebelum Rusdy Mastura menjabat, sebesar 13,06 persen atau 403,74 ribu orang.

Setelah menjabat, tingkat kemiskinan di Sulteng pada tahun 2021 turun sebesar 13,00 persen. Kemudian turun lagi menjadi 12,41 persen pada tahun 2023. Dan di semester 1 Maret 2024 turun lagi menjadi 11,77 persen.

Kemampuan Manajemen Birokrasi

Capaian berbasis data tersebut, merupakan bukti kepemimpinan seorang Rusdy Mastura yang bersinergi dengan pemerintah pusat, serta kabupaten dan kota di Sulteng.

Kepemimpinan dengan menerapkan manajemen birokrasi dalam mengelola pemerintahan. Kemampuan manajemen ini harus mutlak dimiliki oleh seorang kepala daerah dalam membangun daerahnya.

Soal keberhasilan menerapkan manajemen birokrasi dalam mengatasi kemiskinan di Provinsi Sulteng oleh Rusdy Mastura, diakui oleh mantan Bupati Kabupaten Sigi, Mohammad Irwan Lapatta.

Dimana dengan manajemen yang baik, maka terbangun dukungan, koordinasi dan sinergi program serta kebijakan, antara Pemprov dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab).

Rusdy Mastura menyampaikan keberhasilan kinerja Pemprov Sulteng. Dok Pri 
Rusdy Mastura menyampaikan keberhasilan kinerja Pemprov Sulteng. Dok Pri 

Terbukti Pemkab Sigi saat dirinya menjabat, bisa bersinergi dengan Pemprov Sulteng, menurunkan angka kemiskinan. Termasuk membawa Kabupaten Sigi keluar dari kategori daerah tertinggal, bersama Donggala dan Tojo Unauna, pada tahun 2023.

"Saya harus akui sosok Rusdy Mastura punya kemampuan manajemen yang dibutuhkan dalam mengelola pemerintahan," ujar Irwan Lapatta dalam pidatonya saat kampanye pasangan Rusdy Mastura-Agusto Hambuako di Kalukubula Kabupaten Sigi, hari Sabtu kemarin.

Sebenarnya bukan hanya menurunkan angka kemiskinan, Rusdy Mastura juga berhasil menurunkan persentase kemiskinan ekstrim di Sulteng. Yakni dari 3,02 persen pada tahun 2022 menjadi 1,44 persen pada tahun 2023.

Kemudian untuk tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulteng mengalami penurunan yakni dari 3,00 persen pada Agustus tahun 2022 menjadi 2,95 persen pada Agustus tahun 2023.

Selain itu pertumbuhan ekonomi Sulteng tahun 2023 terealisasi sebesar 11,91 persen. Dimana menempatkan provinsi Sulteng berada di urutan kedua tertinggi secara nasional setelah Maluku Utara

Berdasarkan data dan capaian kinerja di atas, menjadi tolak ukur serta logika berpikir bagi seorang Irwan Lapatta sebagai mantan Bupati, untuk mendukung Rusdy Mastura dan Agusto Hambuako, dapat memimpin Sulteng untuk kedua kalinya.

Keberhasilan menurunkan angka kemiskinan tidak lepas dari penerapan program dan anggaran dari Pemprov kepada Kabupaten di Sulteng. Mengingat angka kemiskinan berada di Kabupaten dan Kota.

Salah satunya memberikan alokasi anggaran berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 29 miliar kepada 29 ribu masyarakat miskin ekstrim. Dukungan BLT ini sebagai upaya untuk meretas kemiskinan ekstrim di Sulteng.

Rusdy Mastura sendiri memastikan program BLT sebesar Rp 1 juta per keluarga miskin ekstrim pada setiap hari raya, akan dilanjutkan. Jika masyarakat Sulteng mempercayakan dirinya memimpin Sulteng untuk kedua kalinya.

Tentu melanjutkan program lain yang relevan dalam menuntaskan kemiskinan di Sulteng. Termasuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mempercepat konektivitas lewat infrastruktur jalan di Sulteng.

Menurunkan angka kemiskinan memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak tantangan dan kendala yang dihadapi. Namun selama ada komitmen dan kemauan, maka upaya meretas angka kemiskinan pasti bisa diwujudkan.

Semoga dengan capaian data di atas, semakin memotivasi kinerja Pemprov Sulteng untuk terus menurunkan angka kemiskinan dengan bersinergi bersama seluruh Pemkab di wilayah Sulteng.

Karena bagaimanapun juga, angka kemiskinan sebesar 11,77 persen, merupakan realitas faktual yang harus diatasi secara bersama lewat keseriusan dan tindakan nyata.

Tentu saja capaian dari kerja nyata Rusdy Mastura pada periode pertama kepemimpinannya selaku Gubernur, bisa menjadi referensi bagi masyarakat Sulteng. Terkait pemimpin yang sudah berbuat nyata untuk daerahnya

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun