Tanggal 20 Oktober 2024, masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan berakhir dan digantikan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Transisi pemerintahan dari yang lama ke yang baru, ditandai oleh beberapa realitas terkini yang mengindikasikan proses transisi akan berlangsung secara kondusif. Serta keberlanjutan program Indonesia Maju di tangan pemerintahan baru, dipastikan terlaksana secara on the track.
Adapun realitas tersebut yakni pertama, adanya hasil survei dari Indikator Politik yang menyebutkan tingkat kepuasaan rakyat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi cukup tinggi.
Di mana tingkat kepuasaan publik sebesar 75 persen. Data survei ini mengafirmasi, di akhir masa jabatannya memimpin Indonesia selama 10 tahun, rakyat puas terhadap kinerja Jokowi dalam membangun Indonesia.
Kedua, adanya pertemuan antara Jokowi dan Prabowo sembari santap malam yang memberikan dimensi pesan harmonis dan sinergi dari kedua pemimpin, dalam proses transisi pemerintahan yang tinggal menghitung hari.
Di tengah adanya kegaduhan di akhir masa jabatan Jokowi sebagai presiden, pertemuan dengan Prabowo secara tidak langsung meretas mencuatnya isu keretakan hubungan, antara kedua pemimpin di masa transisi tersebut.
Ketiga, adanya pemanggilan sejumlah figur yang dipastikan akan menjadi bagian dari kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran. Adapun figur yang hadir, terafirmasi bakal menempati pos kementerian yang sesuai dengan kapasitasnya.
Tiga realitas ini menjadi jawaban adanya transisi pemerintahan berlangsung secara konstitusional. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Jokowi yang sudah 10 tahun menjabat dan akan mengakhiri masa tugasnya.
Dengan tingkat kepuasaan rakyat yang cukup tinggi di akhir kepemimpinan Jokowi, diharapkan tidak menjadi beban bagi kepemimpinan Prabowo-Gibran dalam menahkodai bahtera Indonesia selama 5 tahun ke depan.
Karena untuk mendapatkan kepuasaan rakyat bukan hal mudah. Itu hanya terjadi jika rakyat sudah melihat dan merasakan langsung hasil kinerja seorang pemimpin. Inilah yang menjadi ujian bagi Prabowo-Gibran, setelah menerima estafet kepemimpinan dari Jokowi.
Dalam survei Indikator Politik sendiri menyebutkan, ada tiga sektor utama yang nilainya signifikan, sehingga membuat rakyat puas terhadap kepemimpinan Jokowi. Selain keberhasilan dalam menjaga terjadinya inflasi.
Yakni pertama, terciptanya iklim toleransi dan keberagaman. Kedua, pembangunan infrastruktur dan transportasi umum. Ketiga, pelayanan kesehatan bagi publik.
Adapun sektor yang nilainya tidak signifikan dan menjadi catatan untuk dibenahi meliputi, pemberantasan korupsi. Selanjutnya penyediaan lapangan pekerjaan, serta mengurangi jumlah pengangguran.
Adanya pertemuan antara Jokowi dan Prabowo jelang transisi pemerintahan tidak menutup kemungkinan mendiskusikan agenda penting yang turut mempengaruhi kepuasaan rakyat terhadap kepimimpinan Jokowi.
Selain mendiskusikan keberlanjutan program Indonesia Maju dalam kepemimpinan Prabowo-Gibran. Dalam akun media sosialnya, Jokowi tidak merincikan pointer apa saja yang didiskusikan bersama Prabowo selama dua jam.
Namun dalam akun media sosialnya, Prabowo menyebutkan diskusi dengan Jokowi berkaitan dengan kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Penjelasan yang singkat, namun berorientasi pada masa depan Indonesia.
Berselang beberapa hari setelah diskusi, Prabowo memanggil sejumlah figur yang bakal menjadi anggota kabinetnya. Tentu Prabowo telah berkomitmen begitu transisi pemerintahan terlaksana, dirinya langsung action bersama jajarannya mengimplementasikan program Indonesia Maju.
Relevansi dari melanjutkan program Indonesia Maju tersebut adalah pembangunan infrastruktur dan prasarana. Pembangunan sumber daya manusia. Serta pembangunan iklim demokrasi, dan sosial politik yang berlandaskan pada nilai hukum dan konstitusi negara.
Tiga aspek ini telah diimplementasikan oleh Presiden Jokowi dalam 10 tahun kepemimpinannya. Di mana relevan untuk dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran lewat kebijakan dan program sebagaimana menjadi konsepsi politik keduanya saat Pilpres lalu.
Makanya dalam komposisi kabinet kedepan, Prabowo-Gibran harus menempatkan figur yang bukan saja paham tentang tupoksi kementerian yang dijabatnya. Namun juga bisa berperan sebagai komunikator pembangunan.
Dalam buku Komunikasi Pembangunan karya Prof Hafied Cangara menyebutkan, komunikator pembangunan tidak saja terampil dalam berkomunikasi. Melainkan menguasai apa yang akan dikomunikasikan.
Selain itu tahu siapa yang akan menjadi sasaran komunikasi. Serta punya komitmen integritas dan tanggung jawab yang tinggi dalam memajukan masyarakat.
Perlu diingat tanggung jawab Prabowo-Gibran bersama kabinetnya dalam lima tahu kedepan adalah melaksanakan pembangunan Indonesia untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Serta mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkeadilan. Yakni dengan meretas ketimpangan wilayah, serta pemberian kesempatan yang sama kepada semua rakyat Indonesia dalam meningkatkan taraf hidupnya.
Kita berharap transisi pemerintahan dapat berjalan lancar, demi kemasyalahatan bangsa Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H