Pesan Simbolik Presiden Jokowi Berkantor di IKN

"Mengawali hari di kantor IKN dengan pola pikir, energi dan semangat baru. Langkah awal yang memberikan harapan dan peluang baru untuk masa depan Indonesia yang jauh lebih baik." (Presiden Jokowi)

Dalam waktu tiga hari, Presiden Jokowi menyempatkan berkantor di Istana Kepresidenan (Garuda) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). 

Agenda berkantor tersebut, merupakan rangkaian dari agenda peresmian infrastruktur jembatan Pulau Balang yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, pada hari Minggu lalu. 

Dengan berkantor di IKN, Jokowi hendak memastikan kepada publik tanah air, terkait progres pembangunan yang terus dikebut. Terutama pembangunan infrastruktur dan sarana penunjang yang digunakan di lokasi IKN Nusantara.

Untuk memastikan kantor Presiden di IKN Nusantara dalam kondisi siap, Jokowi menyertakan foto saat sedang berada, di ruang kerja Istana Garuda yang dipublish di media sosial akun official Presiden Jokowi.

Tentu keberadaan Presiden Jokowi berkantor di IKN yang terbaca lewat narasi dan dokumentasi yang terpublish di ruang publik, tidak bisa dilihat dalam konteks kerja normatif semata.

Namun terkandung pesan simbolik, terkait empat indikator sukses pembangunan IKN Nusantara. Yakni sukses konstruksi, administrasi (regulasi), komunikasi dan  utilisasi (manfaat).

Empat indikator sukses tersebut saling berkaitan dan tidak boleh ada salah satu yang tertinggal. Empat indikator sukses ini juga yang menjadi kepastian, terkait masa depan IKN Nusantara.

Progres pembangunan yang intens ditinjau oleh Jokowi, sekaligus ingin memastikan empat indikator sukses berjalan sesuai koridornya. Pastinya Jokowi dan jajarannya terus mengevaluasi dimana titik lemah dari pembangunan IKN. Serta tindak lanjut dari evaluasi tersebut.

Sukses Konstruksi

Diketahui total luas area IKN adalah 256.142 hektar atau 4 kali luas kota Jakarta. Saat ini Otorita IKN berfokus pada pembangunan secara fisik di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektar.

Progres pembangunan infrastruktur perkantoran untuk pemerintahan, masih terus dikebut bersamaan dengan sejumlah prasarana penunjang. Seperti rumah sakit, hotel berbintang, sekolah bertaraf internasional dan pusat perbelanjaan.

Presiden Jokowi saat meresmikan Jembatan Pulang Balang. Dok Sekertariat Presiden

Luas land area kota IKN adalah 25 persen dari keseluruhan total kawasan. Dimana 10 persen area digunakan menjadi lokasi tanaman pangan. Serta 65 persen area merupakan kawasan hijau dan hutan.  

Realisasi dan progres atas pembangunan infrastruktur dan sarana penunjang yang sudah ditinjau Presiden Jokowi, menjadi indikator dari sukses konstruksi.

Saat konferensi pers Presiden Jokowi menyampaikan, pembangunan infrastruktur dan sarana penunjang sebagian dalam tahap finishing. Demikian pula soal kebutuhan air bersih, listrik dan internet juga sudah terpenuhi.

Sukses konstruksi tentu menjawab keraguan sebagian pihak, bahwa pembangunan IKN tidak mengalami kemajuan signifikan. Juga adanya informasi hoaks, bahwa IKN Nusantara bakalan mangkrak dan menjadi mega proyek terbengkalai.

Peresmian jembatan Pulau Balang, peninjauan Istana Garuda dan momen Jokowi berkantor di IKN Nusantara adalah pembuktian, bahwa keberlanjutan pembangunan IKN adalah keniscayaan. Sekaligus jawaban atas adanya kontra narasi, bahwa IKN  bakalan mangkrak.

Sukses Administrasi

Sukses konstruksi pembangunan infrastruktur dan sarana penunjang, tidak lepas dari adanya sukses administrasi (regulasi) yang mendasari Presiden Jokowi, Kementerian terkait, Otorita IKN serta multi stakeholder dalan bekerja membangun IKN Nusantara.

Regulasi mendasar dalam pembangunan IKN adalah Undang-Undang (UU) nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dimana pada pasal 3 menyebutkan, pembangunan dan pengembangan Ibu kota Nusantara berdasarkan sejumlah prinsip.

• Meliputi prinsip kesetaraan, keseimbangan ekologi, ketahanan, keberlanjutan pembangunan, kelayakan hidup, konektivitas dan kota cerdas.

Selanjutnya pasal 5 menyebutkan, Ibu Kota Nusantara adalah Ibu Kota Negara NKRI yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintah pusat. Serta, tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.

Serta pasal  24 yang menyebutkan, pendanaan untuk persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara,  bersumber dari APBN. Serta sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Regulasi lainnya yakni peraturan presiden (perpres) no 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 11 Juli 2024.

Dimana pada pasal 2 menyebutkan, pelaksanaan percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, bertujuan untuk membentuk ekosistem kota layak huni. Khususnya di KIPP yang meliputi penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan sosial serta fasilitas komersial.

Pola kerja berbasis sukses administrasi dan regulasi ini, mengarahkan agar pembangunan konstruksi berjalan sesuai koridor dan jauh dan praktek penyimpangan. Sekaligus berjalan sesuai perencanaan, dimana realisasi fisiknya bisa dilihat kemajuannya.

Sukses Komunikasi

Sukses komunikasi adalah salah satu aspek penting, agar percepatan pembangunan IKN terlihat progresnya. Komunikasi dimaksud adalah lintas vertikal, horisontal, stakeholder (lembaga) serta masyarakat lokal di kawasan IKN.

Pada tataran lintas vertikal yang menempatkan Kementerian PUPR sebagai leading sektor, aspek komunikasi menjadi faktor krusial. Mulai pada tahapan perencanaan, hingga pelaksanan pembangunan infrastruktur dan sarana penunjang IKN.

Membangun mega proyek IKN memang bukan hal mudah. Namun bukan berarti tidak bisa sama sekali. Kementerian PUPR sudah teruji dalam membangun banyak sarana infrastruktur di pelosok tanah air, pada 10 tahun pemerintahan Jokowi.

Tidak mudah membangun komunikasi agar tidak terjadi ego sektoral serta terwujud koordinasi yang baik, pada semua yang terlibat dalam pembangunan IKN. Mulai dari level atas hingga bawah, termasuk para pekerja dan masyarakat lokal di kawasan IKN.

• Mengingat pembangunan IKN menyertakan sejumlah aspek berupa keuangan (pendanaan), kebijakan, pembebasan lahan, pekerjaan, pengawasan, koordinasi hingga sosialisasi.

Apalagi tujuan pembangunan IKN sesuai amanat UU adalah, menjadi kota berkelanjutan di dunia. Serta sebagai penggerak ekonomi masa depan di Indonesia. Sekaligus menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia.

Pesan simbolik Jokowi yang berkantor di IKN, tentu menjawab adanya  kendala komunikasi yang menjadi tantangan utama dalam pembangunan IKN.  Dimana pada setiap kendala komunikasi tersebut, pasti ada solusinya.

Selaku decision maker (pengambil keputusan) di pemerintahan, Jokowi membuktikan sukses komunikasi adalah jawaban atas sukses konstruksi yang mengalami progres signifikan.

 Sukses Utilisasi

Saat berkantor bersama dengan Menteri PUPR dan Menteri Perhubungan di Istana Garuda IKN, Jokowi meminta kepada para Menteri untuk memastikan partisipasi (keterlibatan) masyarakat dalam pembangunan dan penataan IKN.

Tujuannya agar masyarakat turut dilibatkan, bukan sebaliknya merasa terpinggirkan dalam penataan IKN. Dengan pelibatan partisipasi masyarakat tersebut, maka sukses utilisasi (manfaat) yang hendak dicapai, akan berlaku untuk semua kalangan.

Baik itu birokrat (ASN), pelaku usaha, tenaga kerja informal serta masyarakat umum. Karena IKN nantinya bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, namun juga pusat ekonomi, pendidikan, inovasi, dan riset, pariwisata dan lainnya.

Itulah sebabnya Jokowi dalam berbagai kesempatan mengajak multi stakeholder terutama pelaku usaha (investor), untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Mengingat IKN dirancang sebagai peradaban baru Indonesia, dimana dampak utilisasi ditujukan untuk semua kalangan.

Sukses utilisasi juga diharapkan dirasakan oleh daerah penyangga IKN baik di dalam, maupun luar pulau Kalimantan. Seperti pulau Sulawesi yang dipisahkan oleh Selat Makassar. Dimana daerah penyangga akan berperan menjadi pemasok logistik ke IKN nantinya. 

Itulah sebabnya infrastruktur penunjang seperti bandara, pelabuhan, jalan serta jembatan telah dibangun, agar mempercepat konektivitas antara daerah penyangga dengan IKN Nusantara.

Peresmian jembatan pulau Balang yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp1,4 triliun, diharapkan memberi dampak utilisasi dari aspek konektivitas tersebut.

Pada akhirnya pesan simbolik dari berkantornya Jokowi di IKN adalah, kerja nyata yang terukur, terkoordinasi dan bertanggungjawab, menjadi kunci utama dari empat indikator sukses pembangunan IKN.

Di tengah menguatnya suara sumbang dan apriori tentang pembangunan IKN oleh sebagian kalangan, Jokowi hendak memastikan keberlanjutan dan masa depan IKN, tetap berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang.