Menatap Masa Depan Sektor Maritim di Selat Makassar

Di laut tersimpan harapan.
Di laut tersimpan kejayaan.
Banyak ombak, banyak kehidupan. (Joko Widodo)

Seiring dengan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur, maka pembangunan pada sektor maritim menjadi hal penting terhadap keberadaan IKN. Di mana sebagai upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi baru yang Indonesia Sentris.

Selat Makassar yang menghadap langsung ke IKN Nusantara, diproyeksikan menjadi wilayah transportasi logistik yang sibuk oleh keberadaan armada kapal yang melintasi jalur laut menuju IKN.

Untuk memastikan perairan laut Selat Makassar lebih siap menjadi wilayah transportasi logistik, maka Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan ke IKN pada Bulan Oktober tahun 2022 lalu, menyempatkan melewati jalur laut.

Perjalanan via jalur laut oleh Presiden tersebut, dimulai dari Pelabuhan Semayang Balikpapan, menuju pelabuhan Cita Sabut Penajam Paser Utara menggunakan KRI Escolar-871 dengan jarak ditempuh selama 1 jam.

Seperti diketahui, IKN Nusantara membuka peluang kerja sama dengan daerah-daerah di luar Kalimantan, untuk pengembangan dan pembangunan IKN. Demikian menurut Bappenas dalam sosialisasi UU no 3 tahun 2022 tentang IKN beberapa waktu lalu.

Ada sejumlah sektor yang bisa dikerjasamakan meliputi sektor konstruksi, ekowisata, logistik, dan konektivitas, energi dan kelistrikan, ketahanan pangan, lingkungan hidup, sumberdaya manusia dan pengelolaan sumber daya air.

Kerja sama berbagai sektor tersebut merupakan bagian dari pemindahan IKN sebagai strategi untuk pemerataan pembangunan antar wilayah Jawa dan luar Jawa. Serta mempercepat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia.

Tak salah jika Presiden Jokowi memastikan jalur laut akan menjadi wilayah transportasi logistik yang efisien dan efektif. Jokowi juga memastikan pelabuhan di wilayah sekitar IKN akan dikembangkan untuk menunjang transportasi publik.

Melihat pentingnya jalur laut sebagai wilayah transportasi logistik ke IKN, maka tidak salah jika masa depan sektor maritim di Selat Makassar akan lebih cerah dan bergairah. Sektor maritim akan dipacu untuk menyokong sektor lain yang berkaitan dengan IKN dan daerah penyangga.

Sektor maritim di Selat Makassar tersebut meliputi tol laut dan potensi kelautan. Konektivitas tol laut sebagai instrumen mendukung transportasi logistik dan publik yang melintasi Selat Makkasar. Sementara potensi kelautan meliputi sumber daya alam dan komoditi perikanan tangkap yang dimanfaatkan untuk kebutuhan IKN.

Seiring dengan adagium yang disampaikan Jokowi, bahwa harapan dan kejayaan yang tersimpan di laut adalah keniscayaan. Ini terbukti saat saya melintasi Selat Makassar dalam pelayaran dari Makassar Sulawesi Selatan menuju Pantoloan Sulawesi Tengah menggunakan KM Lambelu bulan Januari lalu.

Harapan bahwa perairan laut Selat Makkasar menjadi wilayah transportasi logistik yang sibuk serta geliat sektor maritim sebagai dampak perpindahan IKN, tinggal menunggu waktu untuk mencapai kejayaannya.

Konektivitas Tol Laut

Terletak di antara Samudra Pasifik dan samudra Hindia dan dilalui oleh garis khatulistiwa, menempatkan Indonesia pada posisi yang strategis dengan keanekaragaman hayati kelautan terbesar di dunia.

Dengan posisi strategis dan potensi kelautan yang besar tersebut, maka Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan telah memiliki Visi Poros Maritim Indonesia dengan menjadikan tol laut sebagai pilar konektivitas.

Pelabuhan Pantoloan mendukung penyelenggaraan tol laut.| Dokumentasi pribadi

Dalam penyelenggaraan tol laut, terdapat empat elemen pendukung yang dapat membantu kelancaran penyelenggaraan tol laut. Meliputi kapal, pelabuhan, sistem logistik dan hubungan lembaga.

Empat elemen ini menjadi perhatian serius Pemerintah sejak program tol laut diimplementasikan tahun 2015. Hal tersebut diakui oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam buku tol laut konektivitas visi poros maritim Indonesia.

Menurutnya, ketika tol laut mulai dilaksanakan sudah banyak yang dilakukan. Seperti penambahan jumlah kapal yang digunakan, penambahan trayek, pelabuhan yang disinggahi, alat bongkar muat yang diadakan serta digitalisasi pada sistem informasi muatan dan kapal.

Keinginan Presiden Jokowi menjadikan perairan Selat Makassar sebagai wilayah transportasi logistik di IKN Nusantara, maka dipastikan empat elemen tol laut akan digenjot untuk semakin memperkuat konektivitas dalam mendukung transportasi logistik tersebut.

Termasuk juga peningkatan pelabuhan di wilayah sekitar dan penyangga IKN. Mengingat fungsi Pelabuhan sebagai pusat pendorong pertumbuhan pelayaran niaga, dan perdagangan industri lokal maupun nasional. Serta pendistribusian logistik yang mempertemukan semua komponen angkutan dalam laut di suatu wilayah.

Sebagai perbandingan, dapat dilihat dari data Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tahun 2019. Dimana untuk pelabuhan pangkal pelayaran perintis sekitar perairan Selat Makassar, meliputi Tarakan Kalimantan Utara (1 trayek) Wani Sulawesi Tengah (2 trayek), Makassar Sulawesi Selatan (3 trayek) dan Mamuju Sulawesi Barat (1 Trayek).

Demikian pula untuk pelabuhan singgah trayek ternak meliputi Tarakan, Balikpapan, Samarinda dan Palu. Program tol laut untuk trayek angkutan ternak sejak tahun 2019, dari 6 trayek, ada 3 trayek yang melintasi Selat Makassar yaitu rute 4, rute 5 dan rute 6 dengan pelabuhan pangkal di Kupang dan Gorontalo.

Data trayek angkutan ternak melalui tol laut tahun 2019. Doc Kemenhub

Seiring dengan peluang kerja sama IKN dengan daerah penyangga meliputi berbagai sektor termasuk ketahanan pangan, maka tidak menutup kemungkinan pelabuhan pangkal untuk pelayaran perintis di wilayah Sekat Makasar akan bertambah.

Demikian pula untuk pelabuhan singgah trayek ternak, bisa naik status menjadi pelabuhan pangkal. Seperti Pelabuhan Palu yang terkonektivitas langsung dengan IKN Nusantara. Tentu disertai dengan penambahan armada kapal ternak baik plat merah maupun swasta.

Seperti diketahui alur logistik tol laut merupakan salah satu elemen pendukung keberhasilan kebijakan tol laut. Karena melihat letak geografis Indonesia terdiri dari dua karakteristik wilayah perairan dan wilayah daratan.

Selat Makassar yang memisahkan Pulau Kalimantan dan Sulawesi berada dalam Alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II meliputi Selat Lombok, Selat Makassar dan Laut Sulawesi. Posisi yang strategis membuat Selat Makassar ke depan menjadi wilayah tol laut yang sibuk untuk jalur ekonomi atau lintasan kapal besar.

Maksimalisasi Potensi Kelautan

Potensi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati kelautan di Selat Makassar tentu menjadi keunggulan yang harus dimaksimalisasi pengelolaannya. Salah satunya adalah pengelolaan potensi perikanan tangkap yang sangat berlimpah di perairan Selat Makassar dan Laut Sulawesi.

Walau potensi melimpah, harus diakui produksi perikanan tangkap di Indonesia belum maksimal, disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari sumber daya manusia yang berusaha di sektor perikanan.

Seperti rendahnya penguasaan teknologi penangkapan dan pembudidayaan ikan, serta kegiatan pasca panen. Termasuk juga kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan yang merusak ekosistem pesisir laut.

Faktor eksternal berasal dari luar sumber daya manusia yang berbentuk rendahnya dukungan kebijakan. Seperti penganggaran dan sistem informasi, dan meningkatnya kegiatan illegal, dan unregulated fishing.

Salah satu terobosan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) saat ini adalah kebijakan penangkapan ikan terukur. Ini merupakan upaya dari KKP untuk mewujudkan ekonomi biru di Indonesia.

Untuk mengimplementasikan penangkapan ikan terukur, sejumlah kesiapan dilakukan oleh KKP, termasuk Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Salah satunya adalah melalui peningkatan peran pelabuhan perikanan sebagai garda terdepan pendaratan ikan.

Dalam konteks ini, maka sarana dan prasarana pelabuhan perikanan haruslah lebih baik, guna mendukung kebijakan ini. Selain sarana dan prasarana pelabuhan ikan, juga kapasitas SDM dan petugas yang sangat padu sangat diperlukan.

Keberadaan pelabuhan perikanan yang didukung dengan prasarana yang memadai di wilayah Selat Makkasar, tentu penting untuk memaksimalkan produksi perikanan tangkap. Dimana nantinya menjadi komoditi ketahanan pangan yang dibutuhkan untuk IKN Nusantara.

Perpindahan IKN Nusantara guna percepatan pembangunan, menjadi momentum bagi daerah di wilayah penyangga Selat Makassar, perlu menyiapkan diri dalam mewujudkan pengelolaan perikanan dan jasa kelautan yang mandiri dan maju.

Tentu perlu sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di wilayah Selat Makasar yang meliputi Sulawesi dan Kalimantan, untuk membenahi berbagai kendala dalam pengelolaan potensi perikanan dan kelautan.

Diantaranya kendala pada peralatan bongkar muat pelabuhan yang masih terbatas. Tenaga kerja pelabuhan yang kurang memadai. Jumlah refer container serta gudang penyimpanan atau penampungan yang masih terbatas.

Semoga target menjadikan Selat Makassar sebagai wilayah transportasi logistik untuk IKN Nusantara, akan selaras dengan program ekonomi biru yang memaksimalkan pengelolaan potensi kelautan dan perikanan di Selat Makassar.

Maka ke depan Selat Makassar bukan sekadar sebagai poros maritim semata, namun sebagai penyangga utama sektor maritim di Indonesia.