Desa Tuare di Kecamatan Lore Barat, Kabupaten Poso, merupakan desa terujung yang berbatasan dengan Desa Moa, Kecamatan Kulawi Selatan, Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah.
Namun jangan berharap kendaraan roda empat bisa melintas dari Kecamatan Lore Barat menuju Kecamatan Kulawi Selatan. Hingga 77 tahun Indonesia merdeka, akses jalan yang menghubungkan dua Kecamatan dan dua Kabupaten tersebut, masih belum tembus dilintasi kendaraan roda empat.
Padahal jarak antara dua Kabupaten tersebut tidak terlalu jauh. Adapun jarak dari Desa Moa menuju Desa Gimpu yang merupakan ibukota Kecamatan Kulawi Selatan sejauh 30 kilometer. Dimana hanya bisa ditempuh dengan kendaraan roda dua selama kurang lebih  3 jam.
Adapun jarak dari Desa Gimpu Kulawi Selatan menuju Kota Palu sejauh 89 kilometer. Dari Desa Gimpu ke Desa Moa sejauh 24 kilometer. Dan dari Desa Moa ke Desa Tuare di Lore Barat sejauh 30 kilometer. Total jarak tempuh sekitar 140 kilometer.Â
Dibandingkan jika dari Lore Barat harus berputar melewati Tentena Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi, Kota Palu, dan Kabupaten Sigi selanjutnya menuju Kulawi Selatan. Dimana jarak tempuh yang cukup jauh mencapai 400 kilometer lebih dan jarak tempuh bisa 10-11 jam.
Kondisi infrastruktur yang belum memadai tersebut, membuat masyarakat di Desa Tuare hanya bisa menuju ke Desa Moa Kulawi Selatan dengan kendaraan roda dua sejauh 30 kilometer. Dimana melalui jalan dengan medan berat dan sulit dengan jarak tempuh sekitar 3 jam.
Namun ada juga masyarakat yang memilih berjalan kaki walau harus menempuh waktu tempuh 7-8 jam. Sementara yang menggunakan ojek roda dua harus merogoh kantong sebesar Rp 100 ribu per orang untuk sekali jalan dari Desa Tuare ke Desa Moa.
Kondisi akses jalan yang menghambat aktivitas masyarakat lintas Kecamatan maupun antar Kabupaten tersebut, turut dikeluhkan oleh Aparat Desa di wilayah Kecamatan Lore Barat. Bahkan menjadi bahan aspirasi agar bisa diperjuangkan oleh Pemerintah Kabupaten, maupun Provinsi agar infrastruktur jalan tersebut bisa ditangani.
Sekertaris Desa Tuare Imanuel Pesoba dan Kepala Desa Kageroa Semuel Wengkau, merupakan dua aparat desa yang turut menyuarakan kondisi jalan di wilayah Lore Barat agar mendapat perhatian. Aspirasi tersebut disampaikan saat menerima kunjungan Anggota DPD RI Senator Dapil Sulteng Lukky Semen di wilayah Lore Barat beberapa waktu lalu.
Jika saja akses jalan bisa tembus, maka distribusi logistik maupun komoditi pertanian dan perkebunan dari Kecamatan Lore Barat dan Lore Selatan akan bisa didistribusikan ke Kabupaten Sigi maupun ke Kota Palu dengan jarak tempuh yang lebih dekat.Â
Wilayah Lore Barat dan Selatan yang biasa disebut dengan Lembah Bada memang dikenal sebagai daerah penghasil komoditi pertanian dan perkebunan. Berada di daerah ketinggian membuat tanah di daerah tersebut subur, sehingga sangat prospek untuk komoditi pertanian.
Demikian pula distribusi logistik atau komoditi dari Palu ke wilayah Lore Selatan dan Barat atau sebaliknya, memakan waktu lama dan jarak yang jauh, sehingga tidak efisien dan biaya transportasi mahal. Beda jika jalan dari Kabupaten Sigi sudah tembus di Lore Barat, maka biaya transportasi bisa diefisienkan.
Kendala Akses Telekomunikasi
Selain akses jalan, hal lain yang menjadi problem utama masyarakat di wilayah Lore Barat adalah tidak adanya tower telekomunikasi yang menghambat masyarakat untuk mendapatkan akses komunikasi dan internet.
Inilah problem krusial yang juga sudah seringkali disuarakan oleh aparat desa  masyarakat di wilayah Lembah Bada. Namun hingga kini problem tersebut belum juga mendapat solusi dan belum tertangani.
Akibatnya masyarakat merasakan dampak tidak bisa berkomunikasi, karena tidak adanya tower telekomunikasi. Padahal seringkali masyarakat perlu berkomunikasi secara cepat dengan anggota keluarga yang ada di daerah lain, namun ketiadaan akses komunikasi menjadi penghambat.
Dalam pertemuan dengan Senator Dapil Sulteng Lukky Semen, Sekertaris Desa Tuare berharap keluhan masyarakat agar dibangun tower telekomunikasi di daerahnya sangat mendesak. Karena sudah lama masyarakat tidak bisa berkomunikasi via handphone karena ketiadaan signal.
Untuk bisa berkomunikasi, masyarakat terpaksa menuju ke desa lain seperti desa Lengkeka yang jaraknya sekitar 8 kilometer, demi bisa berkomunikasi. Itupun harus  di tempat yang signalnya bagus.
"Sudah lama kami menunggu ada tower telekomunikasi yang dibangun oleh stakeholder terkait di desa kami. Namun hingga kini belum terealisasi. Kesulitan kami karena tidak bisa berkomunikasi via handphone jelas berdampak untuk kemajuan masyarakat dan daerah kami," ujar Sekdes Tuare Imanuel Pesoba.
Tantangan Meretas Problem
Inilah sejumlah problem yang dihadapi masyarakat di wilayah Lembah Bada dan membutuhkan solusi penanganan dari Pemerintah maupun stakeholder terkait. Selain tentunya problem lain meliputi sarana dan fasilitas di sektor pertanian, peternakan, kesehatan dan juga pendidikan.Â
Sebagaimana daerah lain di Provinsi Sulteng yang memliki akses komunikasi dan infrastruktur yang memadai, maka tidak salah jika masyarakat di Lembah Bada juga menuntut hal yang sama.
Selama bertahun tahun hidup tanpa akses komunikasi yang memadai, tentu turut mempengaruhi peradaban kehidupan masyarakat setempat. Termasuk Pemerintah Desa dalam mengapdate informasi terkini tentang pemerintahan dan pembangunan berbasis internet.
Apalagi di era digital saat ini, dimana informasi mudah diserap kapan saja, Â masyarakat yang terhambat akses digitalisasi, sudah pasti akan ketinggalan dalam berkomunikasi dan menganggu aktivitas lainnya.
Sistem digitalisasi yang merambah ke semua sektor, seharusnya tidak ada lagi daerah yang mengalami ketiadaan telekomunikasi di Sulteng. Karena mau tidak mau akses komunikasi dan informasi menjadi kebutuhan utama.
Apalagi saat ini tengah digodok rancangan undang-undang (RUU) tentang Pemerintahan Digital oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Kementerian terkait, dimana Pemerintahan sampai ditingkat Desa akan menggunakan fasilitas digital, maka mau tidak mau suka tidak suka semua wilayah sudah Sulteng sudah harus terlayani dengan fasilitasi telekomunikasi yang memadai.Â
Jangan sampai ada kesenjangan soal akses komunikasi antara satu daerah dengan daerah lain di Provinsi Sulteng. Karena hanya  akan menghadirkan ketimpangan pembangunan yang tidak merata. Kesenjangan pembangunan yang mencolok antara wilayah kota dan desa adalah realitas yang perlu di tangani bersama.
Ini tentu menjadi tantangan bersama antara Pemerintah Provinsi Sulteng dan Pemerintah Kabupaten. Dimana bahu membahu bersama Pemerintah Pusat dan Stakeholder terkait meretas problem krusial seperti infrastruktur jalan dan telekomunikasi yang dihadapi sejumlah wilayah di Sulteng. Sebagaimana yang dihadapi masyarakat di daerah Lore Barat.
Apalagi soal belum optimalnya konektivitas antar wilayah di Sulteng merupakan salah satu dari sembilan isu strategis dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023. Â Ini selaras dengan tujuh agenda prioritas nasional Pemerintah Pusat, dimana salah satunya, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
Namun satu hal yang bisa menjadi pembelajaran adalah, keberadaan masyarakat di wilayah Lore Barat pada umumnya dan desa Tuare pada khususnya yang tetap egaliter dan bisa beradaptasi dengan berbagai problem krusial yang dihadapi selama bertahun tahun. Semoga kedepan problem yang dihadapi masyarakat setempat bisa segera diatasi.
