Pun dalam konteks makna peradaban, sangat jelas saat Sukarno berkata, marilah kita terima bukan saja persamaan politik saudara saudara, tetapi pun diatas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan. Artinya kesejahteraan bersama yang sebaik baiknya.
77 tahun lalu dihadapan Sidang Badan Penyelidik Usaha usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), Sukarno sejatinya sudah menghendaki sebuah peradaban Indonesia yang berkeadilan sosial. Yakni tercipta kesejahteraan bersama pada aspek konomi.
Dimana bukan hanya di Kawasan Barat semata, namun juga di Kawasan Timur Indonesia harus sama kesejahteraan masyarakatnya. Serta sama dalam hal kemajuan ekonominya. Tidak boleh ada yang tertinggal.
Bukan hanya di satu dua pulau masyarakatnya sejahtera, namun juga di semua pulau di Indonesia seharusnya sejahtera. Jangan ada yang dimiskinkan oleh kebijakan pembangunan. Inilah keinginan Sukarno dan founding father saat bersidang di BPUPKI untuk mendirikan negara Indonesia merdeka.
Namun apa yang menjadi cita cita mulia para founding father di masa lalu, justru bertolak belakang dengan realitas hari ini. Disparitas akibat kebijakan pembangunan Jawa Sentris di masa orde baru, membuat kawasan Barat jauh lebih menonjol meninggalkan kawasan Timur Indonesia.
Semua kepentingan yang berpusat di Jakarta sebagai ibukota negara, berdampak pada orientasi pembangunan, kebijakan strategis serta geliat aktivitas perekonomian. Dimana semuanya dominan berada di wilayah Jawa dan Sumatera.
Potret Disparitas Kawasan Timur
Mari kita lihat data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, menyebutkan kontribusi pertumbuhan ekonomi di Indonesia terbesar yakni di Pulau Jawa mencapai 58,88%. Kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,53%, Kalimantan 7,70%, Sulawesi 6,60%, Bali dan Nusa Tenggara 2,92%, serta Maluku dan Papua sebesar 2,37%.
Jika semua aktivitas ekonomi di pulau Kalimantan, Bali, NTT, Sulawesi, Maluku dan Papua digabung menjadi satu, Â belum bisa menyamai Pulau Sumatera. Lebih lebih dengan pulau Jawa yang jauh lebih besar persentasinya. Ini bukti bahwa dari aktivitas ekonomi saja, Kawasan Timur sudah jauh tertinggal dari Kawasan Barat Indonesia.
Selanjutnya mari kita lihat data BPS tahun 2020, terkait sepuluh besar Propinsi termiskin di Indonesia. Meliputi, Papua 26,8%, Papua Barat 21,7%, Nusa Tenggara Timur 21,21%, Maluku 17,99%, Gorontalo 15,59%, Aceh 15,43%, Bengkulu 15,30%, Nusa Tenggara Barat 14,23%, Sulawesi Tengah 13,06% dan Sumatera Selatan 12,56%.
Dari sepuluh Propinsi termiskin di Indonesia tersebut, tujuh Propinsi berada di Kawasan Timur Indonesia. Bahkan lima peringkat teratas saja semuanya dari Kawasan Timur. Inilah potret kemiskinan di negara Indonesia, akibat ketimpangan pembangunan yang tidak bisa dielakkan.
