Kunjungan kerja Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin di Palu hari Kamis lalu, untuk memastikan progres pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas gempa yang sudah berjalan empat tahun bisa segera dituntaskan.
Program rehab rekon terhadap gempa wilayah Palu Sigi Donggala (Pasigala) telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Namun realisasi untuk pembangunan huntap belum sepenuhnya selesai. Padahal huntap tersebut nantinya akan diberikan kepada para penyintas gempa yang terdampak tsunami dan liquifaksi empat tahun lalu.
Ada dua lokasi di Palu yang ditargetkan dilakukan pembangunan huntap tahun 2022 setelah konsolidasi tanah dan proses tender selesai. Yakni huntap Kelurahan Talise sebanyak 700 unit dan Tondo II sebanyak 1400 unit yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR lewat Balai Penyedia Pelaksana Penyedia Perumahan Sulawesi II di Palu.
Sebelumnya pembangunan huntap untuk Kota Palu yang sudah lebih dulu terealisasi, yakni huntap Tondo Satu oleh Yayasan Budha Tzu Chi sebanyak 1500 unit, serta huntap Kelurahan Duyu yang dibangun oleh Kementerian PUPR.
Sementara di Kabupaten Sigi yakni huntap Desa Pombewe dikerjakan bersama Kementerian PUPR, Yayasan Buddha Tzu Chi dan Bank Mayapada. Total huntap yang sudah terbangun di Duyu dan Pombewe tersebut mencapai ratusan unit.
Pembangunan huntap bertipe 36 beserta sarana dan infrastruktur pendukungnya dilaksanakan bersama oleh Balai Kementerian PUPR yang ada di daerah. Mulai dari proses lelang, pembangunan huntap, sarana jalan, drainase dan ruang terbuka, fasilitas umum dan sosial di kawasan huntap. Serta akses jalan menuju huntap dan jaringan air bersih untuk huntap.
Adapun Balai yang dimaksud yakni Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Sulawesi II. Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Sulawesi Tengah. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sulawesi Tengah. Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XIV Palu dan Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) Wilayah III Palu.
Sebenarnya jika konsolidasi tanah bisa tuntas lebih cepat, maka pembangunan huntap Tondo II dan Talise Kota Palu bisa dilakukan bersamaan dengan huntap Kelurahan Duyu dan Desa Pombewe. Lagipula anggaran pembangunan huntap sudah tersedia di Kementerian PUPR.
Namun harus diakui, polemik lahan yang berlarut-larut, membutuhkan waktu untuk penyelesaian konsolidasi tanah yang melibatkan Pemprov Sulteng dan Pemkot Palu. Bahkan upaya mencari solusi terkait konflik lahan tersebut, berujung hingga ke Pemerintah Pusat.
Demi untuk tuntasnya pembebasan lahan Gubernur Sulteng Rusdy Mastura telah menggelontorkan dana bantuan sebesar Rp 61,8 miliar kepada Kota Palu, Sigi dan Donggala yang bersumber dari APBD Provinsi Sulteng. Dukungan anggaran tersebut dengan harapan konsolidasi tanah bisa segera selesai.
Apalagi Gubernur bertekad agar pelaksanaan rehab rekon termasuk pembangunan huntap yang sudah berjalan empat tahun segera tuntas. Untuk itu Gubernur telah meminta secara resmi ke Presiden agar Inpres no 10 tahun 2018 tentang pelaksanaan rehab dan rekon di Sulteng dapat diperpanjang, karena berakhir tahun 2021.
Lepas dari digenjotnya pembangunan huntap dan sarananya yang belum tuntas, ada problem lain yang sempat mencuat dan membutuhkan penanganan segera. Yakni krisis air bersih di lokasi huntap serta masih adanya penyintas yang masih tinggal di sejumlah hunian sementara (Huntara).
Terhadap persoalan tersebut, Anggota Komite II DPD RI selaku mitra kerja Kementerian PUPR, beberapa waktu lalu telah melakukan kunjungan kerja advokasi ke Sulteng untuk bertemu dengan stakeholder terkait. Yakni seluruh Balai Kementerian PUPR, Pemprov Sulteng, Pemkot Palu dan Pemkab Sigi.
Dalam pertemuan tersebut Komite II DPD RI yang dipimpin Lukky Semen SE yang juga Senator asal Sulteng, menyerap aspirasi dari stakeholder. Termasuk menyerap upaya Balai Kementerian PUPR mengatasi krisis air bersih, menangani sarana di lokasi huntap serta percepatan pembangunan huntap di lokasi Talise dan Tondo II.
Komite II juga berkunjung langsung ke lokasi huntap Duyu Palu dan Pombewe Sigi untuk melihat langsung keberadaan fasilitas air bersih, serta sarana lainnya untuk kebutuhan penghuni huntap. Bahkan berbincang langsung dengan penghuni huntap, terkait masalah air bersih yang dibutuhkan.
Terkait adanya penyintas gempa yang masih tinggal di huntara, maka penuntasan pembangunan huntap di dua lokasi Tondo II dan Talise dapat menjadi solusi. Pihak BP2P Sulawesi II Kementerian PUPR memastikan jika dua lokasi itu nantinya telah terbangun huntap, maka akan mengatasi penyintas gempa yang masih bertahan di huntara.
Dalam kunjungan ke Palu, Wapres Ma'ruf Amin meminta agar jangan dibiarkan penyintas terlalu lama menanti kepastian huntap yang dibutuhkan. Wapres juga menyampaikan perpanjangan Inpres rehab rekon sebagai payung hukum akan diterbitkan.
Apa yang disampaikan Wapres tentu sebagai masukan kepada seluruh stakeholder terkait baik Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mempercepat pembangunan huntap. Waktu empat tahun berjalan sudah terlalu lama bagi penyintas gempa, untuk bisa segera menghuni huntap yang menjadi hak mereka.
Bersyukurlah bagi penyintas gempa yang sudah lebih dulu menghuni huntap, meski diperhadapkan dengan adanya problem. Karena paling tidak pihak Kementerian PUPR serta Pemerintah Daerah terus menangani dan mengatasi setiap persoalan yang muncul.
Kerja nyata dari semua stakeholder yang bertanggung jawab dalam pembangunan huntap tersebut, patut diberi apresiasi. Karena tidak mudah dalam merespon setiap adanya problem apalagi menghasilkan solusi terbaik. Dibutuhkan sinergi, kerjasama serta yang paling penting mengesampingkan ego sektoral.
Kerja kerja menangani kepentingan penyintas gempa memang membutuhkan kesabaran, mengingat hal tersebut sebagai dimensi kemanusiaan. Disatu sisi pengertian dari masyarakat dalam bermitra dengan stakeholder terkait dibutuhkan, agar masalah bisa diminimalisir.
Lambatnya progres pembangunan huntap yang sudah memasuki tahun keempat, bisa menjadi evaluasi terhadap empat hal yang menjadi kunci kesuksesan pelaksanaan rehab rekon pasca gempa. Yakni sukses kontruksi, sukses hukum dan administrasi, sukses komunikasi serta sukses utilisasi (manfaat).
Jika ada salah satu dari empat kunci sukses tersebut yang terabaikan, maka stakeholder terkait perlu melakukan pembenahan. Kunci sukses mana yang lemah selama ini. Tujuannya agar pembangunan huntap bisa cepat selesai dan tidak ada lagi penyintas gempa yang tinggal di huntara
