Jika saja alam pikir Krisdayanti tersadarkan, bahwa tidak elok bicara besaran gaji ditengah kondisi rakyat yang sedang terdampak pandemi, maka dirinya akan menahan diri untuk bicara besaran nominal dalam perbincangan di ruang publik.
Kedua, apakah pernyataannya tidak akan menimbulkan post truth, mengingat masih ada masyarakat yang menerima informasi berdasarkan pendekatan perasaan bukan rasionalitas.Â
Jika Krisdayanti sadar akan realitas ini, maka dirinya akan bersikap hati hati dalam mengeluarkan pernyataan yang sensitif.
Namun sudah terlanjur terjadi, pernyataan soal besaran gaji menjadi polemik di media massa dan turut menggerus keberadaannya sebagai seorang politisi dari PDI Perjuangan.Â
Narasi 'politisi lugu' yang mencuat di media sosial, adalah bukti tergerusnya kapasitas Krisdayanti. Sebuah narasi yang pasti turut merembet ke Parpol yang dinaunginya.
Kita berpikir positif saja, bahwa gaji serta tunjangan lain yang cukup besar jumlahnya, digunakan Krisdayanti untuk kepentingan konstituen di daerah.Â
Apalagi dalam kondisi pandemi saat ini, Krisdayanti pasti banyak membantu masyarakat di dapilnya. Penjelasan ini yang tidak tersampaikan ke publik, sehingga tidak terjadi keseimbangan informasi.
Sampai disini satu hal yang belum dimiliki Krisdayanti adalah penguasaan komunikasi publik sebagai seorang elit politik sekaligus Wakil Rakyat.Â
Terkesan Krisdayanti belum teruji sebagai elit politik yang terampil dalam berkomunikasi lewat narasi yang memberikan pesan edukasi dan pencerahan kepada publik.
Terbukti dengan belum menguasai kemampuan tersebut, Krisdayanti 'terjebak' dalam berkomunikasi di ruang publik.Â
Alam sadar Krisdayanti tidak cepat memfilter mana yang relevan disampaikan dan mana yang tidak relevan. Mana pernyataan yang dapat memberi citra negatif dan mana yang dapat memberi citra positif terhadap Lembaga dan Parpolnya.
