Pada tanggal 1 Agustus 1947 Dewan Keamanan PBB menerima resolusi tentang dihentikannya pertempuran dan diselesaikannya sengketa tersebut dengan jalan damai.
Pada tanggal 7 Agustus 1947 atas tuntutan Soviet dan Polandia, Wakil dari Republik Indonesia Sutan Sjahrir diizinkan untuk berpidato di depan Dewan Keamanan PBB.
Kisah paradoks Amerika yang berupaya menggagalkan resolusi Soviet dalam membela Indonesia dari agresi Belanda di tahun 1947 lalu, tak ubahnya dengan kejadian Amerika yang hendak menggagalkan resolusi Perancis untuk Dewan Keamanan PBB dalam upaya damai konflik Israel Palestina beberapa hari lalu. Dimana berbuntut terjadinya ketegangan diplomasi kedua negara.
Toh Amerika akhirnya bisa melunak saat Presiden Joe Biden menelpon Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang meminta untuk mengurangi serangan ke Palestina. Joe Biden jualah menyambut gembira saat genjatan senjata terjadi.
"Saya menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Presiden dan para pejabat senior Mesir yang memainkan peran penting dalam diplomasi ini," kata Joe Biden.
Dari aspek tekstual pembelaan Indonesia terhadap Palestina tidak lepas dari amanat konstitusi negara ini yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dimana menyebutkan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bagi Indonesia agresi Israel bertentangan dengan hakekat kemerdekaan negara Palestina.
Sementara dari aspek kontekstual, peperangan di jaman milenial ini sudah tidak relevan lagi dan hanya merusak peradaban dunia dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Negara Indonesia konsisten menghendaki agar konflik dihentikan demi terwujudnya perdamaian dunia. Sebagaimana dikatakan Presiden Jokowi serangan Israel telah menyebabkan jatuhnya ratusan korban jiwa, sehingga harus dihentikan.
Lepas dari paradoks geopolitik global yang bermuara pada adanya polarisasi dukungan sejumlah negara dalam pusaran konflik Israel Palestina yang berkepanjangan, satu hal yang perlu diapresiasi adalah bertemunya kesamaan pandangan berbagai negara lewat jalur diplomasi. Bahwa sangat diperlukan upaya damai terhadap konflik Israel Palestina yang telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Negara negara yang berbeda kebijakan politik luar negerinya masih mau mengesampingkan keberpihakan politik, kepentingan ekonomi Timur Tengah serta ketegangan diplomasi antar negara, demi terwujudnya perdamaian antara Israel Palestina.
Kita tidak tahu pasti apakah genjatan senjata antara Israel dan Palestina akan berlangsung secara permanen. Atau sebaliknya hanya situasional semata dan akan meletup kembali jika sewaktu waktu terjadi provokasi. Yang pasti biarlah saat ini genjatan senjata dimanfaatkan untuk masa tenang. Serta menata berbagai kerusakan sebagai dampak perang sembari PBB mencari solusi dalam penyelesaian konflik.
Terkait jaminan keberlangsungan genjatan senjata yang jelas bahwa geopolitik global saat ini telah menempatkan perdamaian dan kemanusiaan kembali ke sentral harus didukung bersama. Seperti kata Menlu Retno bahwa Indonesia hadir di PBB atas nama kemanusiaan bagi keadilan masyarakat Palestina. "Keamanan dan kesejahteraan manusia selalu menjadi prioritas utama kita," kata Retno.
