Ketika Pulau Sulawesi Harus Diisolasi Terbatas

Keputusan krusial akhirnya harus diambil enam Gubernur se Sulawesi menghadapi pandemik covid-19 yang sudah menyebar di sejumlah Provinsi di Sulawesi. Keputusan untuk mengisolasi terbatas Pulau Sulawesi beberapa waktu kedepan, disepakati dalam rapat terbatas Gubernur se Sulawesi lewat video conference, hari Senin kemarin.

Dalam rapat terbatas itu ada sejumlah keputusan yang disepakati. Yakni, pertama, mengisolasi peredaran orang di wilayah masing-masing mulai pukul 18.00 sore sampai pukul 06.00 pagi. Dua, yang dibatasi hanya peredaran orang, bukan barang dan jasa.

Tiga, meminta kejelasan alokasi anggaran dari Presiden dalam APBN-P untuk Covid-19. Empat, melarang mudik warga masing masing yang ada di luar Provinsi masing-masing. Lima, membatasi kepergian pegawai masing-masing ke luar daerah, terutama ke Jakarta.

Sementara para Gubernur yang melakukan temu wicara yakni Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Ali Mazi, Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Longki Djanggola, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar dan Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie.

Doc Humas Pemprov Sulteng

Adanya kesepakatan ini menjawab keresahan daerah, terkait keluar masuknya orang lintas Provinsi yang mana berpotensi turut serta membawa masuk covid-19. Itulah sebabnya Pemerintah Provinsi Sulteng beberapa waktu lalu sudah mengambil tindakan tegas untuk melakukan pengawasan ketat di wilayah perbatasan Siulteng. Termasuk melakukan penutupan terhadap keluar masuk orang di perbatasan pada jam tertentu.

Dengan adanya kesepakatan ini, maka tugas untuk melakukan isolasi terbatas peredaran orang menjadi tanggung jawab bersama antar Provinsi. Pada pukul 18.00 hingga 06.00 wita tidak boleh ada kendaraan mengangkut orang yang boleh melintas. Terkecuali yang berkaitan dengam distribusi barang dan jasa diperbolehkan

Provinsi Sulteng yang keberadaannya berada tepat di jantung Sulawesi mempunyai empat pintu masuk perbatasan. Dari arah utara dengan Provinsi Gorontalo. Tenggara dengan Sultra, Selatan dengan Sullsel dan dari arah barat dengan Provinsi Sulbar. Bayangkan dengan empat pintu masuk, maka Sulteng turut diuntungkan dalam skema isolasi terbatas terkait penanganan covid-19.

Dimana dengan isolasi terbatas dikeempat penjuru perbatasan, maka turut meminimalisir potensi penyebaran covid-19 masuk ke Sulteng. Berdasarkan data Pusdatina Covid-19 Sulteng untuk hari Selasa 31 Maret 2020 di Sulteng ada 3 dinyatakan positif, 1 meninggal, 113 Orang dalam Pemantauan (ODP) dan 29 Pasien Dalam Pemantauan (PDP). Untuk keseluruhan di Sulawesi sendiri sudah sudah 59 orang dari sekitar 20 juta warga Sulawesi dinyatakan positif corona.

Doc Pusdatina Covid-19 Provinsi Sulteng

Sebelum kesepakatan isolasi terbatas diambil, desakan agar dilakukan lock down atau karantina wilayah bagi daerah yang mengalami trend peningkatan pandemic covid 19 ramai disuarakan warga. Namun kebijakan tersebut tidak bisa serta merta dilakukan Pemerintah Daerah, karena kebijakan untuk melakukan lock down menjadi ranah Pemerintaah Pusat.

• Meski agak terlambat, tapi paling tidak langkah melakukan isolasi terbatas Pulau Sulawesi perlu diapresiasi. Pertama karena ditujukan hanya untuk peredaran orang bukan untuk barang dan jasa. Kedua ditujukan untuk mencegah potensi penyebaran covid-19 dimasing masing Provinsi. Ketiga kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Soal kepentingan logistik barang yang diperbolehkan masuk antar Provinsi merupakan sebuah keniscayaan. Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambay mengakui soal distrubisi barang dari Provinsi lain masih sangat dibutuhkan oleh warganya. Itulah sebabnya dirinya mendukung, meski dilakukan isolasi terbatas terkecuali pada barang dan jasa.

Namun adanya kesepakatan ini harus secepatnya disertai upaya sosialisasi kepada masyarakat, terutama untuk menghindari perlintasan diperbatasan yang memungkinkan terjadi penumpukan kendaraan saat terjadi isolasi.

Selan itu terkait poin empat yakni pelarangan untuk mudik bagi warga masing masing yang ada diluar provinsi masing masing. Pengalaman pemudik via jalur darat lebih dominan dilakukan. Untuk itulah kembali kepada masing masing Gubernur dalam melakukan sosialisasi demi keamanan warga masing masing.

Seiring dengan keputusan Pemerintah Pusat yang telah mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) disertai darurat kesehatan, maka poin ketiga sangat relevan sebagai sebuah kesepakatan bersama Gubernur se Sulawesi. Yakni minta kejelasan Presiden terkait alokasi anggaran APBN dalam penanganan Covid-19.

Kita tahu masing masing Provinsi telah melakukan Instruksi Presiden nomor 4 Tahun 2020 terkait refocussing kegiatan , relokasi anggaran Anggaran APBD guna penanganan covid-19.. Dimana Propinsi Sulteng sudah merelokasi anggaran Perjalanan Dinas sebesar 50 persen.

Itulah sebabnya Gubernur Sulteng Longki Djanggola dalam video conferensi hari Selasa ini meminta Bupati dan Walikota se Sulteng untulk dapat merelokasi anggaran berdasarkan Inpres 4 Tahun 2020. Dan untuk daerah yang melaksanakan Pilkada anggarannya juga dapat dicadangkan untuk membiayai kegiatan Gugus Covid-19.

Dukungan pendanaan Pusat dan Daerah untuk penamganan Covid-19 merupakan bentuk sinergisitas yang mutlak dilakukan. Inilah tindakan kebersamaan yang selaras dan strategis dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Dimana saling menopang dan tidak bertolak belakang.

Sebagaimana kata Presiden Jokowi bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus memiliki visi yang sama,, kebijakan yang sama. Semua harus dikalkulasi. Semua harus dihitung, baik dari dampak kesehatan maupun sosial ekonomi yang ada. Kita berharap keinginan Gubernur se Sulawesi secepatnya dapat direspon oleh Pemerintah Pusat.

Dalam penanganan cobid-19 setiap Daerah berhak melakukan tindakan guna keselamatan warganya. Selama berdasarkan aturan dan mekanisme yang ada. Tidak didasarkan pada lompatan logika dan pada akhirnya menjadi kontra produktif.

Salam Indonesia Sehat.