Menanti Lompatan Pembangunan Sulteng

Pertemuan Senator asal Sulawesi Tengah (Sulteng) Lukky Semen SE dengan Kepala Bappeda Sulteng Dr Hasanuddin Atjo beberapa waktu lalu, diwarnai share informasi terkait program prioritas Pemprov Sulteng yang masuk dalam usulan  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024, serta komitmen kuat untuk saling bersinergi antara DPD RI dengan Pemprov Sulteng.

Pertemuan yang dilakukan di Kantor Bappeda Sulteng pada akhir Bulan Desember tersebut salah satunya membahas bagaimana kesiapan serta skenario Provinsi Sulteng dalam menghadapi pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Disini, Hasanuddin Atjo menyampaikan skenario Sulteng terhadap IKN baru yakni pertama, sebagai jembatan antara IKN dan Kawasan Timur Indonesia (IKT), kedua, sebagai daerah penyangga IKN serta ketiga, sebagai destinasi pariwisata.

Terkait dengan skenario pertama, maka Pemprov Sulteng sudah menyiapkan salah satu program priortas dalam RPJMN 2020-2024 untuk bidang infrastruktur. Yakni pembangunan jalan tol Tambu Kasimbar serta pembangunan pelabuhan Feri di wilayah Tambu Kabupaten Donggala dan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong. Jika ini terealisasi maka akan terjadi peningkatan efisiensi transportasi laut menuju KTI diantaranya Papua, Papua Barat Maluku dan Maluku Utara sebesar 40 sampai 50 persen.

Adapun dukungan Sulteng terhadap IKN Baru serta serta usulan pengembangan infrastruktur untuk dimasukkan dalam RPJMN 2020-2024, sudah secara resmi disampaikan Pemprov Sulteng melalui Gubernur Longki Djanggola lewat suratnya yang disampaikan kepada Presiden Jokowi pada bulan September tahun 2019 lalu. Dari enam usulan program, tiga diantaranya meliputi Pertama, peningkatan status jalan Tambu Kasimbar menjadi status jalan strategis nasional.

Kedua, pembangunan jalan tol Tambu Kasimbar sepanjang 25 KM sebagai jembatan penghubung IKN dan KTI melalui integrasi tol laut dan tol darat. Ketiga, pembangunan pelabuhan Fery Tambu (Selat Makasar) dan pelabuhan Feri Kasimbar (Teluk Tomini). Dari semua usulan tersebut, baru satu yang terakomodir dalam usulan program prioritas tahun 2020, yakni usulan peningkatan status ruas jalan Tambu Kasimbar menjadi status Jalan Strategis Nasional.

Doc Pri

Seiring dengan kehadiran Senator Lukky Semen yang melakukan audensi, menjadi momentum bagi Hasanuddin Atjo selaku Kepala Bappeda Sulteng untuk 'curhat' agar Lukky Semen selaku Wakil Daerah di Pusat, bisa turut mengawal serta memperjuangan usulan serta aspirasi daerah Sulteng, terkait program prioritas tersebut bisa terakomodir  dalam RPJMN.  

"Terus terang baru kali ini ada anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang berkunjung secara resmi ke Kantor Bappeda Sulteng untuk investarisasi materi. Kami sangat mengapresiasi kehadiran senator Lukky Semen dan berharap agar aspirasi daerah bisa dibantu dan diperjuangkan," ungkap Hasanuddin Atjo sembari menyerahkan dokumen terkait usulan RPJMN 2020-2024.

Senator Lukky Semen sendiri yang kebetulan masuk dalam Komite II DPD RI yang salah satu bidangnya adalah infrasttuktur mengatakan, mendukung sepenuhnya apa yang menjadi usulan Pemprov Sulteng dalam RPJMN 2020-2024. Untuk itu terkait penugasannya guna pengawasan dan investarisasi materi, ia sangat antusias atas pemaparan yang dilakukan Bappeda Sulteng.

Lukky Semen menyampaikan dalam pertemuan antara DPD RI dengan pihak Kementerian beberapa waktu lalu di Senayan, para Menteri bersikap welcome dan siap bekerja sama yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Karena itu sebagai Senator, dirinya terpanggil untuk bisa mengawal kepentingan daerah agar bisa terakomodir dalam program Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan yang ada pada dirinya selaku anggota DPD RI.   

Target  Kinerja Sulteng

Dalam kunjungannya ke lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru pada tanggal 17 Desember 2019 lalu, Presiden Jokowi menegaskan, untuk lini masa pembangunan IKN, Pemerintah akan segera membentuk Badan Otorita Ibu Kota paling lambat awal Januari 2020. Setelah itu, Pemerintah akan mengajukan revisi undang undang terkait Ibu Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Adapun gagasan besar desain diharapkan selesai dalam enam bulan ke depan atau pada bulan Juli 2020. Kemudian langsung dilakukan yang namanya land clearing dan pembangunan infrastruktur dasar. Sehingga kita harapkan nanti mulai tahun depan sudah dimulai pembangunan gedung gedungnya. Terutama akan diselesaikan untuk gedung gedung Pemerintahan terlebih dahulu," ungkapnya.

Doc Bappeda Sulteng

Jokowi sendiri menargetkan, klaster pemerintahan yang akan dibangun pertama kali tersebut dapat selesai dalam kurun empat tahun atau pada 2023. Pembangunan klaster tersebut juga akan dilakukan secara paralel dengan pembangunan transportasi umum, pembangunan air baku, dan instalasi listriknya.

Gerak cepat Pemerintah Pusat terkait pemindahan IKN Baru, harusnya menjadi momentum buat Sulteng untuk bisa bersinergi, sekaligus melakukan lompatan pembangunan yang relevan dengan esensi pemindahan ibukota. Yakni berkeadilan dan berkelanjutan, semangat Indonesia Sentris, pemerataan pertumbuhan dan peradaban Indonesia Baru. Maka selain menyiapkan program prioritas bidang infrastruktur guna menunjang IKN baru, Sulteng juga akan fokus pada sejumlah  program untuk RPJMN 2020-2024.

Diantaranya pertama, industri pertanian perikanan kehutanan (Integrasi KEK Palu) dan pengembangan industri pariwisata. Dua, industri galian pra cetak galian C Palu, industri metal dan logam Morowali, industri minyak dan gas Banggai, tiga, pendidikan vokasi dan pengembangan SDM, empat, industri digitaliasi dan indutri kreatif, serta lima, sistem logistik (interkoneksi IKN dan ekspor).

Hasanuddin Atjo optimis, jika apa yang menjadi fokus program dapat direalisasikan lewat kerjasama semua stakeholder termasuk peran wakil rakyat di Pusat, maka target kinerja Sulteng untuk tahun 2020-2024 akan mencapai enam hal. Yakni peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan/kapita serta menekan rasio gini. Pengurangan kemiskinan (13,8%), pengangguran (5.2%) dan stanting (32%), menjaga stabilitas dan akses pangan, peningkatan kualitas SDM, (ASN dan masyarakat), peningkatan akses pelayanan dan investasi serta pencapaian SDGs.

Momentum Pilkada Sulteng

Seiring dengan adanya usulan program prioritas pada  RPJMN 2020-2024,  momentum pelaksanaan Pilkada Gubernur (Pilgub) Sulteng akan dihelat pada tahun 2020. Maka pergantian kepemimpinan daerah merupakan sesuatu yang tidak terelakkan. 

Menjadi pertanyaan buat kita, figur seperti apa yang dibutuhkan daerah ini untuk menindak lanjuti gagasan dan usulan program yang sudah diskenariokan. Lebih lebih figur Pemimpin seperti apa yang bisa membuat Sulteng melakukan lompatan pembangunan yang bermuara pada kemajuan daerah serta kesejahteraan rakyat Sulteng.

Soal kriteria Pemimpin dalam Buku Jokoway karya EkoSulistyo menyebutan, Prof Helbert Feith ilmuwan politik pelopor study Indonesia membagi dua tipe kepemimpinan, yakni tipe administrator (pengelola) dan tipe solidarity makers (pemersatu). Sementara Prof William Liddle juga membagi dua tipe kepemimpinan yakni transformasional (transforming leader) dan transaksional. 

Dari semua tipe kepemimpinan tersebut masing masing punya plus minus, namun dalam konteks geopolitik Sulteng dalam bentang kewilayahan serta kesiapan menjadi daerah penyangga IKN, maka tentu saja dibutuhkan kombinasi dari beberapa tipe kepemimpinan tersebut.

Doc Bappeda Sulteng

Sebut saja misalnya tipe kepemimpinan transformasional, tipe kepemimpinan ini dibutuhkan dalam melakukan perubahan dari sebuah fase ke fase yang lain. Salah satunya fase angka kemiskinan di Sulteng, yakni dari fase yang saat ini mencapai dua digit menjadi satu digit. Artinya bisa membuat angka kemiskinan di Sulteng menjadi lebih rendah. 

Dalam pemaparan Kepala Bappeda Sulteng Hasanuddin Atjo tentang prosentaset angka kemiskinan di Sulteng saat ini sebesar 13,08 persen. Dari prosentasi angka ini secara nasional Sulteng berada di peringkat sembilan tertinggi, sementara untuk regional Sulawesi garis kemiskinan Sulteng bulan Maet 2019 berada di peringkat tertinggi yakni 441.036 jiwa.

Berdasarkan data Bappeda Sulteng, ada tiga strategi dalam menurunkan angka kemiskinan yakni intervensi program, perubahan mindset serta investasi swasta. Dengan semua potensi sumber daya alam, posisi strategis Sulteng tehadap IKN baru serta skenario program yang sudah dikonsepsikan, maka tidak ada alasan bahwa kedepan Sulteng tidak mengalami penurunan angka kemiskinan dan melakukan lompatan pembangunan.

Apapun kondisnya, hakekat seorang pemimpin yang dipiih rakyat adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Menjunjung tinggi prinsip Salus Populi Sepreme Lex (Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi) adalah tanggung jawab utama. Maka kelak siapapun yang akan menjadi pemimpin pasca Pilgub Sulteng 2020 nanti, bisa terus menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya dan melakukan gebrakan kongkrit bagi daerah Sulteng tercinta. Semoga.

Selamat Tahun Baru 

Palu, 2 Januari 2020