Menanti Lompatan Pembangunan Sulteng

Dalam kunjungannya ke lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru pada tanggal 17 Desember 2019 lalu, Presiden Jokowi menegaskan, untuk lini masa pembangunan IKN, Pemerintah akan segera membentuk Badan Otorita Ibu Kota paling lambat awal Januari 2020. Setelah itu, Pemerintah akan mengajukan revisi undang undang terkait Ibu Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Adapun gagasan besar desain diharapkan selesai dalam enam bulan ke depan atau pada bulan Juli 2020. Kemudian langsung dilakukan yang namanya land clearing dan pembangunan infrastruktur dasar. Sehingga kita harapkan nanti mulai tahun depan sudah dimulai pembangunan gedung gedungnya. Terutama akan diselesaikan untuk gedung gedung Pemerintahan terlebih dahulu," ungkapnya.

Doc Bappeda Sulteng

Jokowi sendiri menargetkan, klaster pemerintahan yang akan dibangun pertama kali tersebut dapat selesai dalam kurun empat tahun atau pada 2023. Pembangunan klaster tersebut juga akan dilakukan secara paralel dengan pembangunan transportasi umum, pembangunan air baku, dan instalasi listriknya.

Gerak cepat Pemerintah Pusat terkait pemindahan IKN Baru, harusnya menjadi momentum buat Sulteng untuk bisa bersinergi, sekaligus melakukan lompatan pembangunan yang relevan dengan esensi pemindahan ibukota. Yakni berkeadilan dan berkelanjutan, semangat Indonesia Sentris, pemerataan pertumbuhan dan peradaban Indonesia Baru. Maka selain menyiapkan program prioritas bidang infrastruktur guna menunjang IKN baru, Sulteng juga akan fokus pada sejumlah  program untuk RPJMN 2020-2024.

Diantaranya pertama, industri pertanian perikanan kehutanan (Integrasi KEK Palu) dan pengembangan industri pariwisata. Dua, industri galian pra cetak galian C Palu, industri metal dan logam Morowali, industri minyak dan gas Banggai, tiga, pendidikan vokasi dan pengembangan SDM, empat, industri digitaliasi dan indutri kreatif, serta lima, sistem logistik (interkoneksi IKN dan ekspor).

Hasanuddin Atjo optimis, jika apa yang menjadi fokus program dapat direalisasikan lewat kerjasama semua stakeholder termasuk peran wakil rakyat di Pusat, maka target kinerja Sulteng untuk tahun 2020-2024 akan mencapai enam hal. Yakni peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan/kapita serta menekan rasio gini. Pengurangan kemiskinan (13,8%), pengangguran (5.2%) dan stanting (32%), menjaga stabilitas dan akses pangan, peningkatan kualitas SDM, (ASN dan masyarakat), peningkatan akses pelayanan dan investasi serta pencapaian SDGs.

Momentum Pilkada Sulteng

Seiring dengan adanya usulan program prioritas pada  RPJMN 2020-2024,  momentum pelaksanaan Pilkada Gubernur (Pilgub) Sulteng akan dihelat pada tahun 2020. Maka pergantian kepemimpinan daerah merupakan sesuatu yang tidak terelakkan. 

Menjadi pertanyaan buat kita, figur seperti apa yang dibutuhkan daerah ini untuk menindak lanjuti gagasan dan usulan program yang sudah diskenariokan. Lebih lebih figur Pemimpin seperti apa yang bisa membuat Sulteng melakukan lompatan pembangunan yang bermuara pada kemajuan daerah serta kesejahteraan rakyat Sulteng.

Soal kriteria Pemimpin dalam Buku Jokoway karya EkoSulistyo menyebutan, Prof Helbert Feith ilmuwan politik pelopor study Indonesia membagi dua tipe kepemimpinan, yakni tipe administrator (pengelola) dan tipe solidarity makers (pemersatu). Sementara Prof William Liddle juga membagi dua tipe kepemimpinan yakni transformasional (transforming leader) dan transaksional. 

Dari semua tipe kepemimpinan tersebut masing masing punya plus minus, namun dalam konteks geopolitik Sulteng dalam bentang kewilayahan serta kesiapan menjadi daerah penyangga IKN, maka tentu saja dibutuhkan kombinasi dari beberapa tipe kepemimpinan tersebut.