Gagasan Membangun Tol Tambu Kasimbar, Sebagai Gerbang Penghubung KTI

"Salah satu faktor pendukung dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, adalah percepatan pembangunan infrastruktur." 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) telah mengusulkan salah satu program strategis berupa pembangunan jalan tol Tambu Kasimbar dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Program tersebut sudah disampaikan Gubernur lewat Kepala Bappeda Sulteng,  Hasanuddin Atjo, dalam pertemuan Gubernur se Sulawesi dengan Bappenas RI, di Manado bulan Agustus 2019.

Gagasan pembangunan jalan tol Tambu Kasimbar sepanjang 20-25 kilometer yang akan menghubungkan wilayah pantai barat dan pantai timur Provinsi Sulteng itu, bukan tanpa alasan. Mengingat Presiden Jokowi sudah menetapkan pemindahan ibu kota baru ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang lokasinya berhadapan langsung dengan Provinsi Sulteng. Maka dengan terbangunnya jalan tol Tambu Kasimbar, ditargetkan akan menjadi gerbang penghubung antara ibu kota baru dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) yakni Papua, Maluku dan Maluku Utara dengan Sulteng sebagai episentrumnya.

Disatu sisi keberadaan jalan tol Tambu Kasimbar juga ditargetkan akan mengintegrasikan keberadaan tol laut dan tol darat. Dari ibu kota Negara, kendaraan diangkut menggunakan fery melintasi selat Makassar menuju ke pelabuhan Tambu yang berada di Kabupaten Dongala. Selanjutnya melintas di tol darat Tambu Kasimbar dan sekitar 20 menit, kemudian tiba di pelabuhan fery Kasimbar d Kabupaten Parigi Moutong dan meneruskan perjalanan ke wilayah Timur dan sebaliknya.

Doc Hasanuddin Atjo

Untuk diketahui wilayah Papua, Maluku dan Maluku Utara berada dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) wilayah II. Meliputi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, Laut Sawu dan Samudera Hindia. Sememtara untuk laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores dan Selat Lombok berada dalam ALKI wilayah II. Dalam semangat pertumbuhan ekonomi kewilayahan melalui percepatan pembangunan infra struktur, maka jalan tol Tambu Kasimbar sangat strategis menjadi gerbang penghubung ibu kota negara dengan Kawasan Timur Indonesia  melalui integrasi tol laut dan darat.

Hasanuddin Atjo dalam pemaparannya dihadapan Bappenas RI di Manado, menegaskan, pembangunan jalan tol Tambu Kasimbar di Sulteng tersebut akan membutuhkan pendanaan sebesar 3 hingga 4 triliun rupiah dengan menggunakan regulasi investasi Kerjasama Pemeriah dan Badan Usaha (KPBU). Namun tidak menutup kemungkinan akan menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  

Berdasarkan analisis ekonomi, integrasi tol laut dan tol darat tersebut dapat meningkatkan efisiensi sampai 40 hingga 50 persen, dibandingkan menggunakan tol laut reguler. Yaitu harus berputar ke arah utara melewati Manado atau ke arah selatan melewati Makassar. Selain kepentingan ekonomi, integrasi ini juga dinilai akan bermanfaat bagi kepentingan pertahanan keamanan. "Jadi jika jalan tol tersebut sudah terbangun, maka itegrasi antara tol laut dan tol darat mengefisienkan jarak dan waktu tempuh," ungkap Hasanuddin Atjo.

Manfaat Infrastruktur

Kita berharap gagasan Pemprov Sulteng tentang pembangunan jalan tol Tambu Kasimbar termasuk pelabuhan fery nantinya, bisa tereksekusi dalam RPJMN 2020-2024 dan mendapat dukungan pembiayaan, sebagai upaya Provinsi penyangga terhadap keberadaan ibu kota baru di Kaltim. Jika keberadaan infra struktur tersebut terbangun, maka bukan saja mendorong pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, namun terlebih di daerah Sulteng.

Doc Bappeda Sulteng

Deputy IV Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo dalam Bukunya Jokoway (Jalan Kepemimpinan Jokowi) menyebutkan, banyak studi yang menunjukan manfaat infra struktur seperti jalan, rel kereta api serta pelabuhan yang terkoneksi akan mempermudah mobilitas orang dan barang. 

Pertukaran barang atau jasa juga menjadi lebih lancar dan efisien. Biaya logistik yang sebelumnya mahal menjadi lebih murah, sehingga produk produk lokal bisa bersaing dengan produk produk nasional maupun asing. "Salah satu faktor pendukung dalam menunjang pertumbuhan ekonomi adalah percepatan pembangunan infrastruktur,"  ujar Eko.

Gagasan pembangunan jalan tol Tambu Kasimbar sesungguhnya selaras dengan visi Indonesia Sentris Presiden Jokowi yang menyatakan, Indonesia bukanlah sebuah persatuan yang abstrak,  tapi betul betul nyata dirasakan oleh setiap warga. 

Untuk membuat Indonesia lebih nyata di daerah pinggiran, maka prioritas pembangunan infrastruktur menjadi kunci penting untuk mendorong perekonomian, meningkatkan daya saing, produktivitas dan pemerataan pembangunan.

Bercermin pada pelaksanaan proyek strategis yang masuk dalam RPJMN 2015-2019 yang regulasinya berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2016, seluruh proyek dijalankan dengan skema pembiayaan yang ada di Indonesia seperti APBN, KPBU serta penunjukan BUMN dan Swasta. Dimana terdapat 225 proyek dan 1 proyek energi nasional, yang tersebar di 216 wilayah dan 10 diantaranya bersala nasional. Dari 226 proyek ini terbagi 60 proyek bendungan, 52 proyek jalan raya, 25 proyek kawasan, 19 proyek kereta, 17 proyek bandara, 13 proyek pelabuhan, 10 proyek air bersih dan 30 proyek lainnya.

Dukungan Legislator Senayan

Agar usulan program strategis dari Pemprov Sulteng bisa teralisasi dalam RPJMN 2020-2024, maka tidak bisa tidak, peran dan  dukungan Legislator Senayan dari daerah pemilihan (Dapil) Sulteng sangat dibutuhkan. Selain pembangunan jalan tol Tambu Kasimbarr, program strategis yang diusulkan Pemprov Sulteng yakni peningkatan status jalan Tambu-Kasimbar dari Provinsi menjadi status Jalan Strategis Nasional, pembangunan pelabuhan ferry di Tambu dan Kasimbar, revitalisasi pendidikan vokasi, pemulihan DAS kritis Palu dan Poso serta usul Universitas Tadulako menjadi pusat kajian kegempaan Indonesia.

Doc Hasanuddin Atjo

Kesungguhan para Legislator periode 2019-2024 yang akan dilantik pada  tanggal 1 Oktober nantinya, akan menjadi tolak ukur keberadaan mereka. Apakah benar benar memperjuangan aspirasi rakyat dan daerah Sulteng sebagai seorang wakil rakyat. Kita berharap Legislator kita baik DPR RI dan DPD RI tidak sekedar memahami tupoksi sebagai seorang Legislator dan menjalankannya secara normatif semata. Tapi yang paling penting memahami geopolitik Sulteng dalam bingkai keindonesiaan, sehingga bisa membantu sinergsitas program pemerintah pusat dan daerah.

Kita salut dengan Pemprov Sulteng lewat Ketua Bappeda Sulteng yang sudah menyiapkan gagasan strategis, menjadikan Sulteng sebagai gerbang penghubung dan lintasan kawasan barat dan kawasan timur Indonesia dengan mengintegrasikan tol laut dan tol darat. Soal dukungan pendanaan biarlah nantinya para Legislator kita di Senayan, memperlihatkan keseriusannya dan memperjuangkan agar skema pembiayaan terhadap usulan program tersebut bisa teralisasi kelak pada waktunya.

Jika melihat kebijakan Presiden Jokowi khususnya kebijakan kemaritiman yang serius membangun Indonesia dari pinggiran dan pulau pulau terluar, serta dari daerah perbatasan dalam mewujudkan keadian dan pemerataan di wilayah timur Indonesia, maka kita optimis usulan dari Sulteng bisa tereksekusi dalam semangat kebersamaan dan sinergisitas. 

Semoga..