Deputy IV Kantor Staf Presiden (KSP) Eko Sulistyo dalam Bukunya Jokoway (Jalan Kepemimpinan Jokowi) menyebutkan, banyak studi yang menunjukan manfaat infra struktur seperti jalan, rel kereta api serta pelabuhan yang terkoneksi akan mempermudah mobilitas orang dan barang.Â
Pertukaran barang atau jasa juga menjadi lebih lancar dan efisien. Biaya logistik yang sebelumnya mahal menjadi lebih murah, sehingga produk produk lokal bisa bersaing dengan produk produk nasional maupun asing. "Salah satu faktor pendukung dalam menunjang pertumbuhan ekonomi adalah percepatan pembangunan infrastruktur," Â ujar Eko.
Gagasan pembangunan jalan tol Tambu Kasimbar sesungguhnya selaras dengan visi Indonesia Sentris Presiden Jokowi yang menyatakan, Indonesia bukanlah sebuah persatuan yang abstrak, Â tapi betul betul nyata dirasakan oleh setiap warga.Â
Untuk membuat Indonesia lebih nyata di daerah pinggiran, maka prioritas pembangunan infrastruktur menjadi kunci penting untuk mendorong perekonomian, meningkatkan daya saing, produktivitas dan pemerataan pembangunan.
Bercermin pada pelaksanaan proyek strategis yang masuk dalam RPJMN 2015-2019 yang regulasinya berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2016, seluruh proyek dijalankan dengan skema pembiayaan yang ada di Indonesia seperti APBN, KPBU serta penunjukan BUMN dan Swasta. Dimana terdapat 225 proyek dan 1 proyek energi nasional, yang tersebar di 216 wilayah dan 10 diantaranya bersala nasional. Dari 226 proyek ini terbagi 60 proyek bendungan, 52 proyek jalan raya, 25 proyek kawasan, 19 proyek kereta, 17 proyek bandara, 13 proyek pelabuhan, 10 proyek air bersih dan 30 proyek lainnya.
Dukungan Legislator Senayan
Agar usulan program strategis dari Pemprov Sulteng bisa teralisasi dalam RPJMN 2020-2024, maka tidak bisa tidak, peran dan  dukungan Legislator Senayan dari daerah pemilihan (Dapil) Sulteng sangat dibutuhkan. Selain pembangunan jalan tol Tambu Kasimbarr, program strategis yang diusulkan Pemprov Sulteng yakni peningkatan status jalan Tambu-Kasimbar dari Provinsi menjadi status Jalan Strategis Nasional, pembangunan pelabuhan ferry di Tambu dan Kasimbar, revitalisasi pendidikan vokasi, pemulihan DAS kritis Palu dan Poso serta usul Universitas Tadulako menjadi pusat kajian kegempaan Indonesia.
Kesungguhan para Legislator periode 2019-2024 yang akan dilantik pada  tanggal 1 Oktober nantinya, akan menjadi tolak ukur keberadaan mereka. Apakah benar benar memperjuangan aspirasi rakyat dan daerah Sulteng sebagai seorang wakil rakyat. Kita berharap Legislator kita baik DPR RI dan DPD RI tidak sekedar memahami tupoksi sebagai seorang Legislator dan menjalankannya secara normatif semata. Tapi yang paling penting memahami geopolitik Sulteng dalam bingkai keindonesiaan, sehingga bisa membantu sinergsitas program pemerintah pusat dan daerah.
Kita salut dengan Pemprov Sulteng lewat Ketua Bappeda Sulteng yang sudah menyiapkan gagasan strategis, menjadikan Sulteng sebagai gerbang penghubung dan lintasan kawasan barat dan kawasan timur Indonesia dengan mengintegrasikan tol laut dan tol darat. Soal dukungan pendanaan biarlah nantinya para Legislator kita di Senayan, memperlihatkan keseriusannya dan memperjuangkan agar skema pembiayaan terhadap usulan program tersebut bisa teralisasi kelak pada waktunya.
Jika melihat kebijakan Presiden Jokowi khususnya kebijakan kemaritiman yang serius membangun Indonesia dari pinggiran dan pulau pulau terluar, serta dari daerah perbatasan dalam mewujudkan keadian dan pemerataan di wilayah timur Indonesia, maka kita optimis usulan dari Sulteng bisa tereksekusi dalam semangat kebersamaan dan sinergisitas.Â
Semoga..