[caption id="attachment_288194" align="alignleft" width="150" caption="(pic: internet)"] [/caption] Agar bebas dari tragedi korupsi sebagaimana digambarkan dalam tulisan saya terdahulu yang berjudul “Negeri Tragedi Korupsi” (baca di sini), harapan rakyat nampaknya kembali pada segelintir pemimpin: presiden untuk Negara, Gubernur di provinsi, Bupati di kabupaten, dan Walikota di kota dengan wakilnya masing-masing. Dari segelintir ini, sedikit sekali yang komit dan konsekuen dengan sikap anti-korupsi sehingga menjadi secercah harapan ketika Ahok berkata: “Anda tak perlu mengankat senjata atau menyabung nyawa seperti para pejuang kemerdekaan kita dulu; cukup JANGAN KORUPSI saja; itu sudah menolong Negara kita!”
Akan tetapi ucapan saja belum cukup karena esensinya kata-kata itu bukan untuk rakyat tapi lebih tepat untuk para pemimpin yang berada di depan pintu masuk korupsi. Seorang pemimpin dalam pemerintahan juga tidak perlu banyak komentar untuk menunjukkan ia seorang yang pintar dan bersih namun lebih utama mengimplementasikan sikap anti-korupsi secara efektif dalam administrasi pemerintahannya. Ia harus menunjukkan tatakrama dan etika sebagai seorang pemimpin sehingga tidak berbenturan ke kiri-kanan dan atas-bawah.
Dalam keadaan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang sempoyongan didera korupsi dan bergerak menuju chaos secara sosial, sangat diperlukan seorang pemimpin yang tidak hanya bersih tapi juga arif bijaksana dan bersikap situasional namun bisa bertindak cepat, lugas, dan tegas dalam mengambil keputusan. Beratnya permasalahan sosial ekonomi kita menuntut pemimpin yang pintar, berwawasan, lugas, mature, tidak cengeng atau childish, pandai mengkonsolidasikan kekuatan, serta piawai menggerakkan dan mensinergikan segenap komponen masyarakat untuk mengembangkan potensi yang kita miliki.
Untuk itu seorang pemimpin hendaknya tidak lagi mengacu pada nilai-nilai liberal yang sudah terbukti tidak dapat menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Ia harus mengacu pada kearifan lokal dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat. Untuk meningkatkan kinerja birokrasi, ia mau mendalami nya dan memperhatikan interaksi yang patut dalam birokrasi.
Previledge masing-masing kelompok masyarakat yang tidak kontra-produktif terhadap keutuhan bangsa hendaknya dapat diakomodir agar tidak saling bentur tapi terjalin dalam suatu tatanan nan harmonis. Kita juga berharap agar para pemimpin adalah orang-orang yang ikhlas dalam bekerja dan bebas dari kepentingan dalam arti tidak ada sesuatu yang disembunyikan atau melakukan perselingkuhan di belakang punggung rakyat.
Semua ini pasti tidak mudah dan menuntut kemauan dan kerja keras dari para pemimpin tersebut. Masyarakat harus pula bersikap supporting dan partisipatif terhadap para pemimpin yang mendapat amanah. Selain komitmen dan konsistensinya dalam ucapan “say no to corruption”, nillai-nilai luhur tadi hanya akan kita jumpai pada diri orang yang menata dirinya dengan iman yang Ilahiah. Mari kita berdoa semoga Allah Swt memunculkan pribadi-pribadi yang kita rindukan untuk menyelamatkan bangsa ini.
