Mohon tunggu...
F H. Wismono
F H. Wismono Mohon Tunggu... Ilmuwan - Seorang ASN di sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Aku ingin menjadi bintang dilangit.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Menggerakkan Inovasi Daerah di Tahun 2020

31 Desember 2019   23:34 Diperbarui: 31 Desember 2019   23:36 32
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Kisah ini ditulis berdasarkan perjalanan riil dalam mengawal berbagai daerah dalam menghadirkan inovasi secara luas di semua level pemerintah daerah. Tentu saja banyak hal yang sifatnya personal karena berdasarkan observasi dan pengalaman selama mendampingi para agen inovasi daerah bergerak menggelorakan inovasi.

Kesadaran berinovasi di daerah mungkin telah dimulai sejak lama, namun tiap daerah memiliki starting point yang berbeda. Hingga sekarang bahkan ada daerah yang mungkin belum memahami sepenuhnya pentingnya inovasi bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih baik lagi.

Indikasi "kemarahan" Presiden Jokowi karena regulasi yang masih berbelit hingga akhirnya diambil keputusan untuk menghilangkan eselon III dan eselon IV, membuat kalang kabut para pejabat baik di pusat dan daerah.

Memang saat ini yang begitu terasa adalah pemangkasan level Jabatan Administrator (eselon III) dan Jabatan Pengawas (eselon IV) di tingkat kementerian/ lembaga.

Namun bukan tidak mungkin secepatnya tahun 2020 nanti, semua daerah akan terkena imbas instruksi presiden tersebut. Selain masih berbelitnya regulasi yang menyebabkan bertele-telenya pelayanan, problematikan SDM aparatur di era otonomi daerah saat ini adalah masih rendahnya kompetensi dan kinerja ASN.

Data Kemen PAN & RB (2019 dan Bappenas (2019) menunjukkan 34,57% ASN memiliki kompetensi dan potensi rendah yaitu terlihat pada kualitas kinerja, produktivitas serta budaya kerja yang pada umumnya juga masih rendah.

Selain itu, 39,09% dari jumlah PNS yang 4 jutaan itu diisi oleh pejabat pelaksana atau jabatan fungsional umum dan hanya 7,53% nya yang merupakan pejabat fungsional selain tenaga kependidikan dan kesehatan. Sehingga sekali lagi Pak Jokowi minta agar nantinya ada impassing para ex pejabat struktural menjadi pejabat fungsional yang membidangi fungsi-fungsi tertentu demi mendorong kinerja SDM Aparatur lebih baik lagi.

Selain masalah terkait SDM Aparatur, secara umum bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan, antara lain: pertumbuhan ekonomi yang hanya berada di kisarang angka rata-rata 5%. Meskipun jika dibanding negara lain, kita masih lebih beruntung menjaga pertumbuhan ekonomi positif, namun dari target yang ditetapkan pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi diatas 8% tentu target itu meleset.

Kemudian perekonomian yang masih condong dan didominasi di Jawa dan Sumatera saja juga menjadi persoalan lain. Lambatnya pertumbuhan industri pengolahan seperti yang diwacanakan pemerintah, masih menjadi PR besar tahun-tahun mendatang.

Lebih jauh lagi penerimaan pajak yang belum mencapai target, ditambah dengan investasi, daya saing, dan inovasi yang masih rendah. Hal inilah yang menjadikan presiden gusar diawal pidato kenegaraannya beberapa waktu lalu.

Inovasi Sebagai Terobosan Mengakselerasi Kinerja

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun