Sumbangan Pikiran: Kebijakan Subsidi BBM yang Tuntas & Tidak Memberatkan Rakyat (Nol Impor BBM & Nol Konsumsi Bbm)

SURAT TERBUKA KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH

Kepada Yth.
Presiden & Wakil Presiden Terpilih Republik Indonesia
di Jakarta

Dengan hormat,

Pertama-tama izinkan kami menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Bapak sebagai  Presiden Republik Indonesia bersama wakilnya untuk periode 2014- 2019.

Kami percaya Bapak-Bapak Insya Allah sanggup mengambil langkah-langkah besar & berani, untuk melindungi dan mengantarkan bangsa Indonesia pada tingkat kemajuan yang lebih baik.

Sebagai pengantar kami kutipkan tulisan yang mungkin relevan dengan situasi bangsa Indonesia saat ini sebagai berikut: "Dependence on imports would mean that a country would never be independent", (1908, Johan Rudolf Kjellen). Suatu negara yang mengandalkan kebutuhan primernya dari impor, tidak dapat dikatakan lagi sebagai negara yang telah  merdeka. Demikian juga pendapat Warren Christopher mantan wakil menlu AS: "It may be too strong to say that our desperate dependence on foreign oil reduces our soverignity as a nation (1981), ketergantungan suatu bangsa pada impor minyak akan membuat bangsa kehilangan kedaulatannya.

Faktor energi dapat merubah kebijakan politik luar negeri dan keamanan nasional suatu negara. Bukti bagaimana kepentingan nasional negara maju menguasai sumber minyak dunia menghasilkan ketegangan tanpa akhir di Timur Tengah, Amerika Latin dan Afrika serta Asia. Indonesia menjadi ajang perebutan sejak 1890 antara Belanda dengan perusahaan minyak Amerika Serikat dan Inggris sampai dengan saat sekarang. Strategi besar negara pengimpor terbesar dunia (AS dan China) menempatkan kekuatan militer penuh untuk mengamankan sumber minyak dan jalur minyak dengan armada perang kapal induk. Demikian juga aktifitas latihan perang 2013-2014 di sekitar Selat Hormuz Iran (minyak 20 juta barel/perhari melewati selat itu) oleh AS dan Saudi Arabia dkk, di Selat Malaka (minyak 15 barel/juta perhari) oleh AS bersama Pakta ANZUS (Australia, New Zealand, Singapura dan Malaysia) dan latihan perang di Laut Cina Selatan oleh negara Cina serta sekutunya Rusia.

Menghindari ancaman impor minyak diblokir melalui jalur laut, Cina membangun pipa gas dari Kazakhstan ke Cina, membangun alternatif energi sebesar 600 miliar dolar termasuk tiga pembangkit energi nuklir (ada 441 reaktor nuklir dunia yang beroperasi, rencana 2020 tambah 126 diantaranya 40 reaktor nuklir di Cina, Perancis 78% kebutuhan listrik dan Jepang 40% berasal PLTN, Indonesia tidak satupun dibangun?). Cina menambah fasilitas penampungan cadangan minyak jadi (strategic petroleum product reserve) agar mampu bertahan tanpa impor 3-4 bulan, mencegah ekonomi stagnan bila minyak impor tidak tersedia (Cina mengimpor 70% minyak). Perang Timur Tengah “setiap saat” berpotensi minyak impor tidak tersedia bagi Indonesia, tanpa perang pundalam lima tahun minyak impor berpotensi tidak tersedia bagi Indonesia. BAGAIMANA INDONESIA MENGANTISIPASINYA?

Fakta dari produksi puncak dunia (peak oil) sekitar 90 juta barel perhari (bph), 45 juta barel dipergunakan sendiri dan hanya sekitar 45 juta bph sisanya yang tersedia untuk diimpor oleh berbagai negara. Dengan perkiraan impor tahun 2015 sekitar 1,4 juta bph (senilai 620 triliun rupiah belum termasuk biaya pengolahan, distribusi, bunga bank) dari konsumsi sekitar 1,7-1,8 juta bph Indonesia diurutan ke 14 dunia, lima negara pengimpor terbesar saja (AS, China, Jepang, India, Korea) menyedot setengah dari minyak yang diperdagangkan. Untuk menjamin keberlangsungan ekonominya (security of supply), Indonesia harus berkompetisi dengan sekitar 200 negara pengimpor minyak untuk mendapatkan minyak mentah dan BBM. Juga beban subsidi BBM tahun 2015 diperkirakan membengkak dari 340 triliun menjadi 500 triliun rupiah.

Dalam menyikapi kondisi kritis seperti ini pemerintahan SBY dan pemerintahan baru bersama-sama sebaiknya duduk bersama dan bersepakat terlebih dahulu apakah ulasan-ulasan diatas sudah cukup untuk mengkualifikasikan Indonesia dalam DARURAT ENERGI. Status yang sudah membahayakan keamanan dan kesatuan nasional (national security & unity) karena tanpa minyak impor Indonesia hanya mampu bertahan 2-3 minggu saja. Bilamana disepakati Negara, barulah langkah-langkah penanganannya tidak lagi didasarkan kepada pertimbangan ekonomi semata tapi alasan keamanan nasional yang mendesak yang berdampak luas kepada masyarakat.

Sebaiknya langkah menaikkan harga BBM hanya dilakukan setelah pemerintah melakukan langkah-langkah kongkrit untuk mengatasi beratnya beban subsidi BBM dengan cara lain terlebih dahulu karena kenaikan harga BBM akan berdampak sangat memberatkan mayoritas publik karena kenaikan harga kebutuhan masyarakat luas.

Dengan mempertimbangkan konsumsi transportasi sebesar 1,1 juta bph (70% konsumsi nasional) dan 30% industri dan rumah tangga kami mengusulkan urutan langkah emergency penanggulangan DARURAT ENERGI dimulai dari sisi konsumsi dan yang paling praktis dan cepat dilakukan serta berdampak langsung kepada kepentingan publik, yang mampu membantu yang kurang mampu serta melindungi mayoritas warga terbesar dengan prioritas sbb:

1. Kenakan pajak BBM kepada golongan ekonomi mampu, maksimum 50% dari harga pasar. BBM subsidi hanya untuk transportasi publik, nelayan, petani dan kendaraan roda dua.Kenakan pajak 100%-200% lebih tinggi bagi kendaraan BBM pribadi. Hindari kenaikan harga BBM sebelum pemerintah secara kongkrit kerja keras melakukan efesiensi segala bidang dan merubah sistem penyebab korupsi.

2. Stop produksi kendaraan BBM termasuk mobil murah BBM untuk pasar domestik, kendaraan BBM dialihkan ke pasar global, konversi industri kendaraan BBM menjadi kendaraan BBG segera, dengan masa transisi satu sampai tiga tahun. Negara menyediakan secara gratis alat konversi (converter kit) mobil BBM menjadi mobil BBG untuk mobil lama dan untuk mobil baru langsung disediakan oleh industri mobil, dimulai dari semua kendaraan milik negara. SPBG dibangun sebanyak-banyaknya ditiap kota.

3. Stop pembangunan jalan tol seluruh Indonesia dan alihkan anggarannya untuk membangun secara besar-besaran transportasi masal (perbanyak rel ganda kereta api, aktifkan rel kereta yang terbengkalai, monorail disetiap kota, bis kota BBG semacam TransJakarta, MRT)

4. Alihkan semua kendaraan BBM menjadikendaraan listrik dan BBG, gratiskan jutaan sepeda (seperti di Cina) kepada rakyat & sediakan infrastrukturnya. Import kendaraan listrik di buka seluas-luasnya tanpa  dikenakan pajak. Wajibkan (bukan lagi himbauan) penggunaan alat listrik hemat energi (AC, kompor, lampu LED, bangunan pemerintah dibuat tinggi agar tanpa AC (contoh bangunan eks Belanda), bangunan perkantoran bertingkat (sky building) memakai energi matahari bebas BBM (green building)

5. Percepat diversifikasi PLTGas Dan PLTU Batubara, Geothermal, Nuklir, Solar Energy, dan Energi Alternatif Lainnya. Khusus PLT Nuklir diberikan prioritas untuk segera dibangun diluar Jawa (negara maju AS hampir 200 PLTN, Perancis, Jerman dan Jepang masing-masing hampir 100 PLTN menjadi penunjang sumber energi non fosil, Cina menyusul dengan puluhan PLTN) mitos bahaya PLTN sebaiknya diatasi dengan sosialisasi intensif. Bangun segera fasilitas penampungan cadangan minyak jadi untuk bertahan 100 hari (kapasitas 120 juta barel) tanpa impor.

6. Target “zero”impor BBM dan “zero”konsumsi BBM diupayakan dalam lima tahun. Konsumsi BBM transportasi (70% konsumsi nasional) dan BBM untuk listrik PLN maupun swasta (30%) menjadi nol dalam lima tahun dan minyak produksi dalam negeri seluruhnya tidak lagi digunakan untuk kendaraan tapi digunakan untuk bahan baku (feed stock) industri hilir / petro kimia.

7. Dari sisi suplai: Percepat realisasi peningkatan produksi sesuai INPRES NO. 2 THN 2012.Stop ketidakpastian status kontrak lapangan produksi asing yang praktis seluruhnya akan berakhir 5-10 tahun. Pastikan tidak diperpanjang dan dikembalikan kepada negara, dikelola bangsa sendiri. Penurunan produksi selama satu dekade ini salah satunya karena tidak ada kepastian status kontrak setelah masa berakhirnya. Pengalaman dua dekade terakhir pengalihan lapangan produksi eks asing kepada perusahaan nasional praktis menghasilkan kenaikan produksi yang signifikan. Bila dikombinasikan dengan eksplorasi yang intensif, berpotensi menaikkan produksi minyak nasional dari 800 ribu bph menjadi 1,1 juta bph. Selama 120 tahun, 23 milyar barel minyak diproduksikan perusahaan asing, dengan sekitar 3 milyar barel minyak yang tersisa (cadangan terbukti), seharusnya perusahaan produksi asing tidak perlu diperpanjang karena perusahaan nasional sudah sangat siap.

8. Agar tidak tergantung minyak impor, targetkan Tahun 2020 Seluruh Kebutuhan Minyak Indonesia Seluruhnya Diproduksikan Dari Wilayah Indonesia Oleh Nasional Dan Asing. Disamping investasi eksplorasi asing, Pemerintah HARUS BERANI Menyediakan dana eksplorasi dan setengah eksplorasi sebesar 2-4 Milyar Dolar/Thn Untuk kegiatan pengeboran  50-100 Sumur Eksplorasi. Berikan insentif pajak, tax holiday, selama eksplorasi dan 10 tahun masa produksi serta kemudahan investasi lainnya, baik pada prospek lapangan baru maupun lapangan tua eks Belanda. Lapangan tua setelah di eksplorasi kembali, terbukti produksi meningkat,contoh di Pendopo Sumsel 15 ribu bph menjadi 70 ribu bph (Medco), di Cepu Jateng 1000 bph menjadi 30 ribu bph, berpotensi 160 ribu bph tahun 2015 (Pertamina-Exxon Mobil), Suban Burung Sumsel menjadi 700 juta SCF gas perhari (ConocoPhillips), NW Java Sea 22 ribu bph menjadi 40 ribu bph (Pertamina ONWJ).

9. Kembalikan PERPPU Pertambangan Minyak No.44 Thn 1960 dan UU Pertamina No. 8 Tahun 1971, PERTAMINA bertindak sebagai operator sekaligus regulator, hasilnya empat dekade menaikkan produksi Indonesia dari 300 ribu bph menjadi 1,7 juta bph dan dicontoh BUMN banyak negara di dunia, seperti Petronas Malaysia dan ARAMCO Arab Saudi. Hasilnya lebih 90% produksi dan cadangan minyak dunia telah dikuasai oleh BUMN dan perusahaan minyak nasional lainnya (NOC National Oil Company). Konsekuensinya SKK Migas Menjadi BUMN Migas Baru Yang Melakukan Fungsi Seperti BUMN Pertamina Dulu Sesuai Undang-Undang Pertamina No 8 Tahun 1971, sehingga semua kontrak lapangan produksi asing yang tidak diperpanjang otomatis diserahkan kepada negara melalui BUMN SKK MIGAS, sehingga berhak melakukan monetisasi atau fund raising terhadap cadangan dan produksinya untuk membantu akusisi lapangan produksi produksi asing oleh usaha-usaha nasional.

10. Wujudkan UU keberpihakan nasional (National Interest Act) yang mendorong kemandirian dan tetap berwawasan global (bukan nasionalisme sempit) dan atau masukkan semangat keberpihakan nasional dalam semua UU, mendahulukan sumber daya nasional dikelola oleh kemampuan usaha nasional serta membatasi kebijakan globalisasi yang merugikan kepentingan nasional. Mengembalikan Kedaulatan Migas Nasional Ke Tangan Negara melalui pengembalian substansi UU No. 44 Th. 60 dan UU PERTAMINA No.8 Th.71. DARURAT ENERGI membutuhkan mobilisasi dana nasional dan asing yang sangat besar, olehnya dibutuhkan Pendirian Indonesia Investment Corporation (Semacam TEMASEK Di Singapura, CIC China Invesment Coorporation), sebagai bagian dari keberpihakan nasional dan semangat Indonesia Incorporated.

Karena ketidaksediaan minyak impor sudah sampai mengancam keamanan negara, maka pemberian insentif bagi proyek-proyek investasi yang berkaitan dengan upaya mengatasi DARURAT ENERGI sebaiknya diberikan semenarik mungkin dan harus secepatnya karena ketidaktersediaan minyak impor bagi Indonesia bisa terjadi setiap saat. Langkah-langkah diatas memerlukan pemerintahan yang kuat dan produktif. Karena hampir semua masalah sektoral tidak dapat diselesaikan hanya oleh sektor itu sendiri maka sektor-sektor strategis energi, pangan yang masih sangat tergantung dari impor tentunya akan ditangani langsung oleh presiden atau wakil presiden. Sebagai bagian dari revolusi mental, pemerintahan baru dapat juga mengambil inisiatif membuka dialog agar Indonesia mempunyai sistem politik bernegara yang lebih menjamin kepentingan publik selalu didahulukan dari kepentingan lainnya.

Kami memastikan mayoritas rakyat akan menerima apapun langkah pemerintahan baru walaupun pahit sekalipun, apabila rakyat telah merasakan bahwa pemerintahan baru pada tahap awal sudah bekerja keras untuk menghasilkan kabinet ahli yang terbaik dengan program-program terpadu yang juga terbaik dan pada tahap berikutnya sejak hari pertama sudah bekerja dengan produktivitas tinggi berusaha menyelesaikan problematik bangsa yang paling krusial terlebih dahulu secara nyata.

Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kata dan ungkapan yang tidak berkenaan.

Bogor, 13 Agustus 2014

Salam Hormat

Effendi Siradjuddin,

Warganegara RI