SEMAKIN sering kita temui orang - orang yang melek demokrasi, terlihat akrab, bersahabat dan jabat tangan erat - erat. Bahkan tak jarang cium pipi kiri kanan. Ngopi bersama atau makan bersama atau blusukan bersama. Sebuah pemandangan yang membuat hati ini semakin sejuk karena tidak terlihat lagi ke khalayak ramai bahwa kita bermusuhan, berbeda pendapat dan tak bisa ketemuan.
Sebenarnya kita memang baik-baik saja, bersaudara dan pada dasarnya, semuanya kita --sekali lagi--- sebenarnya semua kita, tidak berbeda pendapat. Cara penyampaiannya juga berbeda - beda tetapi tetap satu dengan tujuan: kepentingan. Kita memang berbeda pendapat  tapi berbeda kepentingan. Cara berbeda pendapat bisa juga dilakukan dengan walk-out setelah berbagai protes yang disampaikan tidak terlaksana dan tidakj memenuhi kepentingan diri atau kelompok yang  interupsi ini. .
Saya mengamati fenomena tidak beda pendapat tapi beda kepentingan ini di beberapa hal. Sebut saja sebuah kongres, muktamar atau apapun namanya untuk memilih kepengurusan apakah ormas, partai, termasuk pengurus kecil di kampung - kampung. Juga di parlemen terlebih di daerah - daerah.
Hasil dari sebuah musyawarahnya atau rapat, bisa saja diboikot, dicela dengan berbagai argumen.Tapi semuanya tidak jarang akan segera selesai jika keinginan yang protes itu sebagian kecil diakomodir. Semuanya bisa terjadi karena kita hanya bisa mengucapkan saja dengan apa yang  disebut dengan musyawarah mufakat. Padahal kita langka dan jarang sekali ber-musyawarah mufakat. Yang kita lakukan adalah mufakat musyawarah. Kita bermufakat dulu baru dimusyawarahkan, baru diplenokan atau baru di-paripurnakan. Ada bisik-bisik, ada mufakat kelompok, ada strategi. Pokoknya, ada kubu-kubuan atau bagi anak muda, ada geng-geng-nya, ada kemauan-kemauan tertentu dan ini penting.
Mengapa penting? Penting karena lebih enjoi dan asyik bersama teman - teman yang visi misinya sejalan daripada teman yang alur fikirnya berbeda apalagi jika teman yang ikut di kubu pemenang masih ikut pola fikir teman - temannya yang protes - protes sebelumnya. Masih terdengar ada yang melaporkan perjalanan kegiatannya ke kelompoknya. Â Penting juga, karena tidak salah juga membagi-bagi kekuasan kepada teman yang sudah lelah dan berkeringat.
Seperti Jokowi - JK, yang kini  sedang menyusun kabinetnya, sudah semakin banyak yang menegaskan bahwa itu hak prerogatif presiden. Artinya, jika kita konsekuen, hak prerogatifnya hanya ada pada diri Jokowi priobadi. Tentu letterlyk-nya,  tidak ikut di dalamnya wakil presiden, partai apalagi relawan termasuk yang di Senayan sana.
Akankah Jokowi nantinya membagirasa atau membagi kabinetnya untuk mengakomodir  kepentingan - kepentingan yang belum sampai itu? Semuanya kembali ke Jokowi tapi karena kita tidak beda pendapat, hanya beda kepentingan, saya setuju jika Jokowi memberi perhatian untuk kepentingan lainnya itu. Memberi juga sebuah pekerjaan yang baik.
Walaupun sebenarnya sekarang ini kita sudah melaksanakan sebagian dari trias politica, pemisahan kekuasan antara eksekutif, legislatif dan judikatif. Eksekutif sudah, legislatif juga sudah. Tinggal judikatif yang masih menunggu apakah akan di-intervensi nantinya atau dibiarkan melelang  jabatannya sendiri  di lingkungan judikatifnya.
Kalau ini terjadi, inilah awal demokrasi baru di negara kita, inilah awal trias politica itu berjalan dan dijalankan. Salam Revolusi Mental ***
